1
Kam. Sep 24th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

ESSAI HUKUM: POLRES BULELENG PASTI JAGA WIBAWA HUKUM DAN CITRA POLRI

4 min read

Oleh: Francelino Xavier Ximenes Freitas/Staf UNAMET (PBB yang gelar jajak pendapat di Timor Leste) 1999

JALAN berliku harus dilalui untuk mengapai sebuah keadilan. Meraih keadilan tidaklah mudah. Harus diperjuangkan, harus ada pengorbanan, harus ada airmata, bahkan harus ada lumuran darah.

Ironisnya, yang selalu berada di posisi pencari keadilan adalah kaum marjinal, kaum tertindas baik secara ekonomi maupun secara social-kultural.

Hal serupa juga dialami Komang NS, 16, anak di bawah umur yang dieksploitasi kaum “the have” untuk kepentingan politik. Komang NS bukan hanya merintih mengemis keadilan, tetapi sudah berdarah-darah, karena harus menjadi korban tabrak lari politik.

Perjuangan Komang NS dan keluarganya yang notabene kaum marjinal itu cukup berliku. Namun kini Komang NS bersama keluarga sudah bisa mengharapkan secerca sinar keadilan setelah kasusnya dilaporkan ke Polres Buleleng.

Bukti-bukti yang diserahkan kepada penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng sudah cukup meyakinkan penyidik untuk meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Menurut hemat publik pendamba keadilan dan kebenaran, dengan meminta keterangan psikiater yang mengeluarkan surat evaluasi kesehatan bagi Komang NS, Selasa (1/9/2020), diharapkan menjadi final step bagi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng untuk menaikkan kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka sebagaimana yang sudah disebut nama sang actor kasus itu yakni DR Somvir. Nama DR Somvir menjadi primadona karena baik korban maupun para saksi menyebut nama ini sebagai eksploitor anak di bawah umur.

“Hari ini (Selasa, 1 September 2020) sudah periksa psikiater dari RSUD Kabupaten Buleleng,” ungkap Kasubbag Humas Polres Buleleng, Iptu Gede Sumarjaya, SH, saat dikonfirmasikan wartawan, Selasa (1/9/2020) siang.

Kasatreskrim Polres Buleleng AKP Vicky Prasetya secara terpisah menyatakan bahwa kepolisian akan segera gelar perkara dalam waktu dekat ini, setelah dokter/psikiater diundang penyidik memberikan keterangan. “Kami akan segera gelar perkara. Dari gelar perkara itu akan disimpulkan apakah sudah cukup untuk meningkatkan kasus ini atau masih harus perlu bukti tambahan. Kami akan ikuti rekomendasi dari gelar perkara,” ungkap Kasat Vicky.

Kasat Vicky mengaku, pihaknya juga ingin kasus ini segera selesai namun juga harus hati-hati dan teliti karena menyangkut nasib orang. “Kami ingin yang lengkap,” tambahnya lagi.

Baca Juga :  NEW NORMAL: PASIEN TANPA GEJALA DAPAT ISOLASI MANDIRI DI RUMAH

Ia berjanji, dalam penanganan kasus ini akan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak akan memihak satu pihak yang berpekara. Hanya saja, Kasat Vicky menganggap bahwa masyarakat tidak mengerti hukum terutama terkait dengan alat bukti. Seperti minimal dua alat bukti sudah cukup untuk meningkatkan status kasus sekaligus menetapkan tersangka.

Padahal yang dimaksud frasa “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana termaktum dalam pasal 184 UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undangan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP memang tidak memberi penjelasan terkait “bukti yang cukup” sebagaimana tertulis dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP. Selain itu, juga terdapat frasa “bukti permulaan” (Pasal 1 angka 14 KUHAP), dan frasa “bukti permulaan yang cukup” (Pasal 17 KUHAP) yang sama-sama tidak diberikan penjelasannya di dalam KUHAP sehingga bisa dipahami berbeda-beda oleh penegak hukum.

Namun Mahkamah Konstutusi (MK) melalui putusannya No. No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 sudah memberikan definisi terkait ketiga frasa tersebut yaitu frasa “bukti yang cukup”, “bukti permulaan”, dan “bukti permulaan yang cukup” haruslah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Lalu, apakah surat keterangan evaluasi kesehatan dari psikiater itu kategori alat bukti? Pasal 187 KUHAP memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, bahwa surat Visum et Repertum (surat pemeriksaan terhadap korban dari dokter), dalam kasus Komang NS surat evaluasi kesehatan dari psikiater RSUD Kabupaten Buleleng adalah alat bukti.

Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah:

1. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membutktikan sesuatu.

2. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.

3. Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;

4. Acta ambteljk, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.

5. Akte partij, yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum.

Contoh dari alat bukti surat sebagaimana dituliskan di atas misalnya, akta notaris, surat Visum et Repertum (surat pemeriksaan terhadap korban dari dokter), dan sebagainya.

Baca Juga :  BUNDA PUTRI KOSTER JANJI GANDENG FP UNUD CIPTAKAN DUPA DARI BUNGA KASNA

Namun penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng yang memiliki reputasi dan dedikasi yang mumpuni pasti akan menempatkan hukum sebagai payung perlindungan bagi kaum marjinal.
Bukti-bukti yang cukup banyak diserahakn pelapor, keterangan korban dan saksi yang semuanya menyebut satu nama yakni DR Somvir sebagai pihak yang harus bertanggungjawab atas penderitaan Komang NS secara hukum maka sesungguhnya polisi tidak perlu ragu untuk menaikkan kasus ini sekaligus menetapkan tersangka.

Maka sesuai lambang dan motto Polri berbunyi Rastra Sewakottama (“राष्ट्र सेवकोत्तम”), dari bahasa Sansekerta yang berarti “Pelayan Utama Bangsa”.

Nah, dengan motto itu maka sudah sepantasnya kaum marjinal, kaum pendamba keadilan seperti Komang NS dan keluarganya serta yang lainnya yang “diam dalam ketidakadilan hukum” mendapat pelayanan keadilan dari Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng.

Seorang bocah Komang NS dan keluarganya tidak minta emas, tidak minta berlian, mereka hanya minta perlindungan hukum yang bermuara pada perolehan keadilan dari Polres Buleleng sesuai motto Polri tersebut di atas yakni “Pelayan Utama Bangsa”.

Pelayan Utama Bangsa – jangan hanya sekedar slogan belaka tetapi kini saatnya Polres Buleleng mengimplementasi motto itu dengan melayani Komang NS sebagai anak bangsa, dengan cara memberikan keadilan kepadanya dengan menangkap dan menyeret pelaku yang disebut-sebut bernama DR Somvir ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan tindakan melanggar hukum nasional Indonesia.

Semoga kasus Djoko Tjandra di Jakarta yang menyeret sejumlah jenderal Polri dan jaksa di Kejaksaan Agung, menjadi bahan refleksi bagi Polres Buleleng, untuk menegakkan kebenaran dan memberikan keadilan kepada kaum marjinal yang direpresentasikan oleh Komang NS saat ini.

Komang NS bukanlah figur penting nan kaya seperti Djoko Tjandra di Jakarta tetapi dia hanyalah orang miskin yang mendamdakan keadilan. Hanya Polres Bulelenglah menjadi satu-satunya lembaga yang diharapkan memberikan keadilan dengan cara menjadikan tersangka pelaku yang disebut-sebut korban dan saksi dalam berita acara pemeriksaan di penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng.

Komang NS dan keluarga bersama publik yakin bahwa Polres Buleleng sebagai sandaran hukum terakhir Komang NS, akan menjaga wibawa hukum nasional Indonesia dan citra dan harga diri lembaga Polri dengan tidak menyakiti jiwa hukum itu sendiri. Semoga!***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *