1
Sen. Sep 28th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

HASIL AUDIT BPK RI: BADAN KEAMANAN LAUT CATAT QUATTRICK TMP, KPU BRACE WDP

3 min read

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Kendati secara umum pemerintahan Presiden Joko Widodo berpenampilan menarik di sector tata Kelola keuangan sehingga diberi penghargaan WTP oleh BPK RI untuk tahun anggaran 2019, namun Ketika dibedah ke dalam per lembaga dan kementerian, ternyata hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaian lembaga dan kementerian sangat buruk.

Nah, dari 89 kementerian dan lembaga/badan, ada lima kementerian dan lembaga/badan menjadi catatan khusus media ini.

Lembaga yang mencetak rekor dalam perolehan penilain buruk dari BPK RI adalah Badan Keamanan Laut. Menurut hasil penilaian atas laporan keuangan, Badan Keamanan Laut mencetak quattrick atau empat kali secara berturut-turut mendapat pemberian opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) alias disclaimer of opinion atau disclaimer oleh BPK RI.

Ini artinya sejak badan ini didirikan pada tahun 2016, pengelolaan keuangan buruk dan selalu mendapat penilaian disclaimer dari BPK.

Lembaga yang juga memiliki tata Kelola keuangan mengecewakan adalah sebuah lembaga ternama di negeri ini yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam lima tahun terakhir ini grafis tata Kelola keuangan di KPU sangat mengecewakan.

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 dengan nomor: 19/LHP/XV/06/2020 tertanggal 15 Juni 2020, disebutkan bahwa KPU RI membuat brace alias dua kali berturut-turut mendapat penilaian BPKI dengan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tahun 2018 dan 2019.

Baca Juga :  Pesan Jokowi Dalam Rapat Terbatas : Tekan Import Alutsista dan Junjung Tinggi Program kerja Pemerintah

Prestasi buruk WDP yang sama juga didapat KPU RI tahun 2015 dan 2016. Hanya tahun 2017 KPU RI mendapat penilaian BPK RI dengan memberikan opini WTP.

Kemudian Badan Siber dan Sandi Negara yang kali ini juga mendapat penilaian tidak memuaskan dari BPK RI. Badan Siber dan Sandi Negara yang empat tahun sebelumnya mulai dari 2015 hingga 2018 mendapat WTP malah tahun 2019 justru turun kelas hanya mendapat WDP.

Yang menarik untuk disimak public adalah tata Kelola keuangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerrian Pemuda dan Olahraga. KPK misalnya, sebagai lembaga superbody pengawasan terhadap tindak pidana korupsi semestinya tata kelola keuangannya harus menjadi contoh bagi lembaga lain.

Kendati kali ini tahun 2019 mendapat opini WTP dari BPK RI namun KPK tahun 2018 mendapat opini WDP.

Begitu pula di Kementerian Pemuda dan Olahraga, tahun 2019 mendapat penilaian WTP dari BPK RI, namun dua tahun sebelumnya Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat penilaian WDP tahun 2017 da 2018.

Untuk itu, sepantasnya semua kementerian dan lembaga/badan memperhatikan dan menelaah hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal dari BPK RI.

Baca Juga :  DANDIM 1604/KUPANG KOL.ARH.I MADE KUSUMA D.G MENYAPA MASYARAKAT DISAAT LIBUR

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level Advanced sebanyak 18 kriteria atau 50,0%, level Good sebanyak 14 kriteria atau 38,9%, level Basic sebanyak 4 kriteria atau 11,1% dan tidak terdapat kriteria Not Met.

Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2019.

Dari keseluruhan 36 kriteria transparansi fiskal, Pemerintah mencapai; pertama, level basic sebanyak 4 (empat) kriteria yang terdiri dari 2 (dua) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 2 (dua) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiscal.

Yang kedua, level good sebanyak 14 kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 (lima) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 4 (empat) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; dan ketiga, level advanced sebanyak 18 kriteria yang terdiri dari 7 (tujuh) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 (lima) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 6 (enam) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *