1
Sen. Sep 21st, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

REWARD: PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI RAIH WTP

5 min read

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Kendati diterpa berbagai persoalan namun manajemen atau tata Kelola keuangan negara oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019 ternyata tetap berjalan di atas rel kepatutan.

Sebagai bukti, BPK RI yang melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 ternyata cukup memuaskan, sehingga BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dikutip dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 dengan nomor: 19/LHP/XV/06/2020 tertanggal 15 Juni 2020, tata kelola keuangan Pemerintahan Presiden Jokowi Tahun 2019 cukup bagus dan on the track.

“BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019,” demikian bunyi pernyataan BPK RI dalam pelaporan hasil pemeriksaan atas LKPP Pemerintah Pusat Tahun 2019.

Pun demikian hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK menemukan 26 kelemahan pengendalian intern dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan SPI: Hasil pemeriksaan SPI tersebut meliputi, pertama: Terdapat penggunaan rekening pribadi untuk pengelolaan dana yang bersumber dari APBN, Saldo Kas tidak sesuai dengan fisik, sisa Kas terlambat/belum disetor dan penggunaan Kas yang tidak dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga.

Yang kedua, terdapat ketidaksesuaian pencatatan persediaan dengan ketentuan pada 53 Kementerian/Lembaga.

Temuan SPI ketiga adalah kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam penatausahaan piutang perpajakan pada DJP serta pengelolaan dan penatausahaan piutang pada DJBC belum optimal

“Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang seharusnya menjadi kewenangan Presiden dilaksanakan tidak sesuai ketentuan,” demikian bunyi poin keempat temua SPI.

Temuan lain adalah pengelolaan Piutang BUN yang Berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya belum memadai.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK itu juga disebutkan bahwa penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan kewajiban pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Belum Diukur/Diestimasi.

Temuan SPI lainnya yaitu akun-akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 (Audited) belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan Kewajiban pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum diukur, diestimasi, dan dilaporkan.

Baca Juga :  HINA JRO MANGKU DI FB, PERBEKEL TAMBLANG DILAPORKAN KE POLRES BULELENG

“Terdapat pencatatan ganda atas aset sebesar Rp 1,47 Triliun yang diakui sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019,” urai BPK dalam temuan SPInya.

BPK RI dalam temuan SPI juga mencantum kelemahan lain seperti proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut. Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP Audited Tahun 2019 tidak akurat. Pengendalian atas pengelolaan aset tetap pada 77 Kementerian/Lembaga belum memadai berdampak adanya Saldo BMN yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan aset tetap yang tidak Sesuai Ketentuan.

“Hasil identifikasi pemerintah atas Akun-Akun terkait transaksi konsesi jasa berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa belum dPdukung dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32 Kementerian/Lembaga belum memadai berdampak adanya saldo BMN yang tidak akurat serta penatausahaan dan pencatatan aset tak berwujud yang tidak sesuai Ketentuan,” tulis BPK RI.

Kelemahan dalam SPI yang ditemukan BPK RI berikutnya adalah pengendalian atas pencatatan aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) belum memadai. Pengelolaan DJKN atas aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum memadai. Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang akurat, serta terdapat potensi kewajiban Pemerintah atas Unfunded Past Service Liability (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan.

Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK RI juga menemukan kelemahan tentang kepatuhan terdahap ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain, DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas kekurangan setor sebesar Rp 12,64 triliun dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi sebesar Rp 2,69 Triliun dan USD4.05 Juta.

Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang dibebaskan dan/atau tidak dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP terindikasi bukan berupakan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan terdapat potensi kekurangan penetapan penerimaan negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping dan PDRI pada DJBC.

Baca Juga :  NEW NORMAL: HARI INI BULELENG TAK ADA TAMBAHAN PASIEN TERKONFIRMASI

Direktorat Jenderal Pajak tidak segera memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang telah terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 triliun dan terindikasi belum menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta terlambat menerbitkan SKPKPP senilai Rp6,07 Miliar.

“Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L minimal sebesar Rp709,64 miliar, serta pengelolaan piutang pada 16 K/L sebesar Rp1,78 triliun belum sesuai ketentuan; serta penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 85 K/L minimal sebesar Rp10,65 triliun dan USD29.40 juta tidak sesuai ketentuan,” tulis BPK RI.

Nah, berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak segera memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid dan memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SI DJP.

BPK RI juga merekomendasikan pemerintah untuk menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

“Bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham untuk meminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (Audited) dan merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020,” tulis BPK RI dalam salah satu poin rekomendasinya kepada pemerintah.

Lembaga tinggi negara ini juga merekomendasikan, berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan rencana dan target penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah atas aset jaringan gas dan SPBG yang dikembalikan dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM.

“Menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi aset KKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersamasama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) dalam penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (line item) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020,” pungkas BPK RI dalam poin rekomendasinya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *