Berita

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN BAPAS KELAS I DENPASAR DALAM MENGHADAPI KELEBIHAN KAPASITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Penulis : Gede Budi Astawa, S.Psi

DENPASAR, jarrakposbali.com ! Perkembangan pemidanaan telah sampai pada tahap reintegrasi yang dimana telah menaruh kepercayaan kepada masyarakat agar ikut serta dalam upaya mengembalikan Narapidana ke dalam masyarakat. Ini berarti menempatkan masyarakat untuk ikut membina narapidana atas dasar anggapan bahwa masyarakat adalah tempat di mana masalah-masalah bersumber. (Hassanudin Massaile, 2015: 49). Namun pada kenyataannya, kondisi Lembaga Pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity dan akan berpengaruh pada proses reintegrasi kepada warga binaan pemasyarakatan, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya diberikannya hak integrasi dan tindakan pencegahan. Ini merupakan peran Pemasyarakatan dalam melaksanakan sistem dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan Klien Pemasyarakatan yang mandiri, produktif, dan mampu membangun potensi diri serta mengembangkan kemampuan diri pasca menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Dalam konsep pemasyarakatan sendiri pemidanaan bukan bertujuan untuk upaya balas dendam, namun dimaksudkan sebagai pembinaan kepada pelaku kejahatan, senantiasa menjadi tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan. Tujuan dari pemasyarakatan adalah membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan agar dapat kembali diterima oleh masyarakat.

Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar yang saat ini dipimpin oleh Ni Luh Putu Andiyani, Amd.,IP.,S.H.,M.H. merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Bali beralamat di Jalan Ken Arok, No. 4 Denpasar. Bapas Denpasar adalah ujung tombak pemasyarakatan dalam memulihkkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah bebas yang selanjutnya disebut Klien Pemasyarakatan. Dalam Balai Pemasyarakatan terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan penghubung dalam transisi warga binaan kembali ke masyarakat yang dimana secara tidak langsung memiliki tanggung jawab untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan fungsi Balai Pemasyarakatan.

Baca Juga :  Bunda PAUD Menyapa, Ny. Surya Adnyani Mahayastra Bagikan PMT

Penggunaan istilah pembimbing kemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang secara khusus melakukan bimbingan kemasyarakatan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan siding tim pengamat kemasyarakatan yang dimana tugas dan fungsi pemasyarakatan tersebut adalah implementasi dari 10 prinsip pemasyarakatan.

Dalam menghadapi kelebihan kapasitas atau overcapacity, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Denpasar memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan tugas serta fungsi secara optimal melalui pemberian hak warga binaan menjalani hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan. Melalui proses reintegrasi sosial yang merupakan sebuah proses mempersiapkan warga binaan sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Dalam menghadapi overcapacity pada lapas/rutan, proses reintegrasi dapat mendorong percepatan keluarnya warga binaan dari Lapas/Rutan. Seraya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menandakan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Denpasar memiliki peran dalam keberhasilan pemenuhan syarat-syarat tersebut dalam menentukan keberhasilan proses reintegrasi sosial melalui Litmas (Penelitian Masyarakat) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Maka dengan dilaksanakannya program ini akan berpengaruh dalam menekan tingkat overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan.

Baca Juga :  Dukung Percepatan Herd Immunity, Polres Klungkung Laksanakan Vaksinasi Massal Covid-19. 
  Jarrak Travel

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Denpasar juga berperan penting dalam proses restorative justice salah satunya yaitu proses diversi pada peradilan anak yang sangat berdampak pada berkurangnya anak berhadapan hukum (ABH) yang menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam program pembinaan warga binaan pemasyarakatan sejak awal masuk lapas yaitu dengan melakukan penelitian kemasyarakatan assesment resiko dan kebutuhan yang berguna sebagai panduan bagi Lapas untuk melakukan pembinaan, selain itu Pembimbing Kemasyarakatan berperan juga dalam rehabilitasi narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan pencandu narkotika.

 

Daftar Pustaka :

Massaile, Hasanuddin. Refleksi 50 Tahun Sistem Pemasyarakatan: Anatomi Permasalahan dan Upaya Mengatasinya.Jakarta:Center for Detention Studies,2015.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.2019. Balitbang Hukum dan HAM, Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan. Vol 13, No 3,November 2019 :339-358

Novian, Rully dan Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, dkk. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), 2018.

Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentag Pemasyarakatan.(x)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: