1
Sel. Sep 22nd, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

BUPATI NYERAH, RETRIBUSI MASUK KAWASAN WISATA KINTAMANI RESMI DISTOP

4 min read

KINTAMANI-JARRAKPOSBALI.COM – Akhirnya Bupati Bangli, Bali, Made Gianyar nyerah dan menyetop kebijakan pemberlakukan retribusi tiket masuk ke kawasan Kintamani resmi distop mulai 2 September 2020. Ini menyusul kritikan tajam masyarakat yang menjadi polemik berkepanjangan di media massa offline dan online serta ramai di media social.

Kebijakan ini diputuskan oleh Bupati Made Gianyar setelah berdiskusi dengan komponen pariwisata yaitu DR. I Ketut Mardjana selaku ketua PHRI kab Bangli dan Asosiasi Pengusaha Kopi Kintamani (APIK). Diskusi berlangsung hangat di rumah jabatan Bupati Bangli di bilangan Kota Bangli. Diskusi tersebut bertujuan ingin mencari solusi atas sempat redupnya kunjungan wisatawan lokal ke kawasan Kintamani setelah sempat meningkat saat resminya dibuka tatanan kehidupan era baru oleh pemerintah Bali.

Selain kebijakan relaksasi yaitu menyetop retribusi tiket masuk ke kawasan wisata Kintamani, Bupati Bangli juga mengingatkan kembali komponen pariwisata kab Bangli akan pelaksanaan protokol kesehatan. Bupati Bangli mengajak semua komponen pariwisata di Kabupaten Bangli agar melakukan sertifikasi tatanan kehidupan era baru di sektor pariwisata. Sertifikasi ini dimaksudkan agar lokasi wisata dan komponen pariwisata di kab Bangli bisa memberikan kenyamanan dan mengurangi kekhawatiran wisatawan akan penularan COVID-19. Demikian pula sebaliknya dengan sertifikasi ini pemda kab Bangli bisa memantau dan mengawasi pelaksanaan tatanan kehidupan era baru di sektor pariwisata di Kabupaten Bangli.

Komponen pariwisata Kabupaten Bangli yang hadir yaitu DR. I Ketut Mardjana dan Asosiasi Pengusaha Kopi Kintamani menyambut baik kebijakan relaksasi retribusi masuk kawasan wisata Kintamani ini.

Pada kesempatan tersebut DR. I Ketut Mardjana sebagai ketua BPC PHRI kab Bangli serta pelaku pariwisata yaitu GM Toya Devasya Hot Spring Waterpark menyampaikan beberapa poin-poin pendapat dan masukan. Pada intinya masukan Ketut Mardjana tersebut mengajak semua stakeholders pariwisata di kab Bangli khususnya untuk berpikir komprehensif.

“Memiliki strategi dan goal baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam membangun kabupaten Bangli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya lewat sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata, hal ini mengingat karena Bangli secara demografis paling kecil di provinsi Bali dengan sumber daya alam terbatas namun dianugerahi potensi yang besar. Kesuburan tanah dengan air melimpah, pemandangan alam menakjubkan, SDM mumpuni bila diasah, serta anugerah sebagai kawasan spiritual utama di Bali dengan pura-pura kuno dan adat-istiadat masyarakat yang khas,” ungkap Mardjana.

Baca Juga :  CURANMOR: CURI MOTOR DI SIANG BOLONG, BUSAIRI DICAK-CAK MASSA

Mardjana bersama komponen pariwisata Bangli menyampaikan apreasiasi dan mendukung penuh setiap kebijakan pemda Bangli yang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, selaku ketua BPC PHRI kab Bangli, DR. I Ketut Mardjana sudah mengajak seluruh anggotanya untuk mengikuti sertifikasi tatanan kehidupan era baru di sektor pariwisata.

Menurut Mardjana sebagian besar anggota BPC PHRI kab Bangli sudah mengikuti sertifikasi tatanan kehidupan era baru sektor pariwisata. Namun Mardjana menghimbau dinas pariwisata kab Bangli untuk semakin luas mensosialisasikan pentingnya sertifikasi tatanan kehidupan era baru sektor pariwisata ini demi menjawab rasa khawatir wisatawan berkunjung ke obyek wisata di kab Bangli.

Kedua, Mardjana meminta untuk dilakukan kajian serius soal design pariwisata Kabupaten Bangli. “Apakah design dan strategi pengembangan pariwisata kab Bangli akan berbasis masyarakat (community based) atau berbasis investasi besar (invesment based) atau kombinasi keduanya? Hal ini penting supaya ada kejelasan mengingat sudah berkembang isu soal investasi besar sektor pariwisata di Kintamani seperti kereta gantung. Bagi Ketut Mardjana, tentu komponen pariwisata kab Bangli tidak alergi terhadap investasi besar di sektor pariwisata dengan catatan memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak mematikan pengusaha pariwisata kecil dan menengah serta mengacu pada filosofi Tri Hita Karana,” paparnya.

Ketiga, meminta agar dilakukan kajian menyeluruh soal bagaimana meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) kab Bangli tanpa mengorbankan kehidupan usaha kecil dan menengah sektor pariwisata di kab Bangli. Misalnya terkait retribusi kawasan wisata misalnya dilakukan dengan membangun dan memperbanyak spot-spot wisata seperti gardu pandang Panelokan Kintamani, spot foto dan swafoto di danau atau lokasi-lokasi wisata. Infrastruktur membangun spot foto dan swafoto tentu diperhitungkan dengan baik misal soal biaya, pemeliharaannya karena wisatawan terutama milenial sangat suka berswafoto. Memungut retribusi di jalan umum seperti pintu masuk kawasan wisata Kintamani berpotensi menabrak aturan yang ada karena hanya jalan toll yang dikenakan tiket masuk. Tapi bila masuk kawasan wisata dan ada keuntungan yang didapat wisatawan misalnya mengambil foto tentu wajar untuk dikenakan tiket masuk.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: POLSEK GEROKGAK-FORKOPINCAM PASANG SPANDUK IMBAUAN

Keempat, terkait kebijakan mengusahakan dan menjaga iklim usaha pariwisata yang kondusif PHRI kab Bangli bersama komponen pariwisata kab Bangli meminta agar Bupati Bangli memberikan ijin bersyarat untuk usaha pariwisata khususnya usaha kopi di kawasan Panelokan Kintamani.

Menurut Mardjana, para pelaku usaha pariwisata Bangli tentu akan patuh pada aturan yang ada, namun diharapkan tidak membebani usaha pariwisata yang sedang terpuruk disaat pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi minus.

“Komponen pariwisata Bangli mengharapkan pemda Bangli memfasilitasi dan membimbing pelaku usaha pariwisata di Bangli terkait aturan perijinan sehingga membuat usaha pariwisata bisa bangkit dari keterpurukan seperti saat ini,” urainya.

Pada akhirnya menurut Mardjana dibutuhkan komunikasi yang baik dan intens antara para pemangku kepentingan khususnya sektor pariwisata di Bangli demi kemajuan kab Bangli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Forum-forum dan acara semacam diskusi Bupati Bangli dengan komponen pariwisata kab Bangli yang diwakili BPC PHRI kab Bangli dan Asosiasi Pengusaha Kopi Kintamani itu penting untuk mengurangi kesalahpahaman kebijakan dan untuk membangun iklim usaha pariwisata kab Bangli yang kondusif.

“Niscaya bila komunikasi yang intens dan design serta strategi pembangunan pariwisata yang matang akan mampu memajukan pembangunan Bangli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Mardjana.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *