Berita

Polemik Pembangunan Pasar Ubud Kian Panas, KSO : Tuntutan Rp 10 Milyar Dipenuhi Urusan Tuntas

GIANYAR, jarrakposbali.com | Hanya terpasang selama dua hari, akhirnya police line yang terpasang di kawasan pembangunan pasar Ubud, Gianyar dilepas pihak Polda Bali.

Police line tersebut dilepas bertepatan dilakukab oknam pekerjaan dari Citra Prasasti-Trikencana KSO yang telah diputus kontrak kerjanya pada Rabu, 19 Juli 2022 lalu.

Cepatnya police line di lepas oleh pihak Polda Bali ternyata memunculkan banyak penafsiran atau dugaan di kalangan warga. Pihak KSO diduga telah masuk anggin dan lempar handuk hingga muncul dugaan prinsif berusaha/pengusaha telah terpenuhi, yakni telah memproleh untung besar dari pemutusan kontrak tersebut.

Dugaan atau penafsiran banyak kalangan tersebut, ternyata dibantah oleh pihak KSO. Melalui Judvanni Arendy Lomban, Kuasa dari KSO, meskipun police line telah dilepas dan telah dilakukan oknam pekerjaan, namun upaya hukum baik perdata dan pidana tetap ditempuh oleh pihak KSO.

Baca Juga :  KASN Rekomendasikan Pengembalian Jabatan ASN di Pemda Bangli

Mengingat pemutusan kontrak secara sepihak merupakan tindakan semena-mena dari pihak Pemkab Gianyar serta menyangkut nama baik perusahan.

Terkait perhitungan pekerjaan (oknam), yang telah dilakukan, perhitungan nilai Rp 1,8 Milyar dan progres finansial Rp 4 Milyar. Namun demikian menurut kuasa KSO gugatan kerugian materiil tetap dilakukan dengan nilai Rp 10 Milyar.

  Jarrak Travel

Saat ditanya, jika tuntutan Rp 10 Milyar dipenuhi Pemkab Gianyar, apakah kasus tersebut akan selesai,? Dengan tegas Judvanny Arendy Lomban mengatakan, urusan KSO dengan Pemkab Gianyar telah kelar. Namun urusan Pemkab Gianyar dengan rakyat tentunya belum.

Mengingat menurutnya ada selisih anggaran pembangunan dari sebelumnya pihak KSO sebagai pemenang tender pembangunan pasar Ubud dengan anggaran Rp 79 Milyar lebih. Sementara dari penunjukan rekanan pembangunan lanjutan menggunakan anggaran Rp 93 Milyar lebih.

Kuasa KSO juga mengatakan, pihaknya belum mengetahui apakah setelah tuntutan Rp 10 Milyar dipenuhi oleh Pemkab Gianyar gugatan hukum secara pidana akan dibatalkan karena hal itu menjadi kewenangan dari pimpinannya.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: BEM PANJI USADHA DHARMA SAKTI STIKES BULELENG SUMBANG 5 DOS MININUMAN SOUL WEDANG

“Yang jelas kalau tuntutan kami atas kerugian materiil dan inmateriil sebesar sepuluh milyar rupiah dan tidak mengklaim jaminan pelaksanaan, maka urusan kami dengan Pemkab Gianyar selesai,” tutupnya.(dewa darmada)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: