1
Rab. Sep 23rd, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

DATANGI KAPOLRES, KPPAD BALI PERTANYAKAN PENANGANAN KASUS KOMANG NS

2 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Penanganan kasus eksploitasi anak di bawah umur Komang NS, 16, untuk kepentingan politik oleh salah satu politisi, yang kini menjadi sorotan public Bali, membuat Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi Bali turun gunung.

Ketua KPPAD Provinsi Bali A. A Sagung Anie Asmoro, Rabu (2/9/2020) langsung ke Singaraja mendatangi Kapolres Buleleng, AKBP Made Sinar Subawa mempertanyakan penanganan kasus Komang NS yang menjadi viral dimana-mana dan menjadi guncingan public.

Asmoro yang diteirma di ruang kerja Kapolres Buleleng di lantai dua Gedung utama Mapolres Buleleng Jalan Pramuka No 1 Singaraja itu mendorong Polres Buleleng segera menuntaskan kasus Komang NS serta beberapa kasus yang masih jalan di tempat, dan terkesan membiarkan pelakunya berkeliaran seenaknya di luar seolah kebal hukum.

Usai pertemuan kepada wartawan A. A Sagung Anie Asmoro sangat berharap kepada Polres Buleleng bisa ungkap cepat kasus Komang NS dan kasus-kass lainnya yang penanganannnya jalan di tempat.

Baca Juga :  PETUGAS BANDARA NGURAH RAI TERTANGKAP BAWA SS DI BANDARA HANG NADIM BATAM

“Pertemuan singkat tadi diskusi tentang beberapa kasus anak yang ditangani Polres Buleleng yang belum dituntaskan seperti kasus eksploitasi anak di bawah umur, pencabulan, persetubuhan. Kita berharap pihak kepolisian bisa menangkap para pelaku untuk memproses lebih cepat, sehingga korban lebih cepat mendapat penanganan. Nah, psikologis dari anak itu cepat nantinya dapat pendampingan sampai tuntas bukan setengah-setengah,” tandas Asmoro .

Asmoro juga menyoroti biaya visum yang dibebankan kepada para korban. Ternyata biaya visum itu terbilang cukup mahal ibaratkan sudah jatuh ketimpa tangga. Sedangkan untuk Polres Buleleng dalam setahun hanya bisa menganggarkan 4 kasus untuk biaya visum korbanya hal tersebut sangat dinilai kurang sedangkan kasus yang masuk ke ruang PPA melebihin dari itu.

Sagung berharap biaya visum tersebut agar tidak membebani korbannya, dan rencana akan dibahas oleh Ketua Komisi di DPRD Buleleng bersama dengan Dinkes dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Buleleng,

Baca Juga :  PENDIDIKAN: PEMINAT SMP NEGERI 3 SINGARAJA MEMBLUDAK

”Ini ibaratkan sudah jatuh lagi ketimpa tangga. Dan kami sedang menunggu janji mereka untuk duduk bersama membahas biaya visum yang dibebankan kepada korban,kami berharap biaya itu disiapkan oleh pemerintah diluar dari pada beban pihak kepolisian,”tegasnya.

Sementara Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa, menjelaskan, walaupun terbatas anggaran namun tidak menyurutkan proses penyidikan. “Walaupun demikian bukan menjadikan kendala kami dalam penyidikan, kita berkomitmen untuk menyelesaikan semua laporan/pengaduan masyarakat secara profesional dan efekti,” janji Kapolres Subawa.

Terkait dengan kasus anak exsploitasi yang dipertanyankan KPPAD Bali, Kapolres Subawa menjelaskan bahwa kasus tersebut sedang dalam penanganan. “Kita masih menunggu gelar perkara dan saksi ahli,” ujarnya.

Kapolres Subawa menyebutkan bahwa dalam pertemuan singkat itu Kapolres dengan KPPAD Bali, dipaparkan kedua pihak sedang berusaha membuka kasus tersebut sehingga nantinya akan titik terangnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *