21 Januari 2021

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

PROVOKATOR “NYERAH”, KISRUH SEMPADAN PANTAI DI ANTURAN HAPPY ENDING

2 min read

Foto Jarrakposbali.com/Francelino: Happy ending kisruh sempadan pantai di Lovina

LOVINA-JARRAKPOSBALI.COM – Setelah sekian lama sejak tahun 2015 lalu, polemik tanah sempadan pantai yang diklaim kepemilikannya dan pemanfaatannya antara dua kubu yakni seorang WNA asal Jerman bernama Ernes Bourt, 85, dan oknum yang berlindung di bawah Desa Adat Anturan, akhirnya menemukan titik terang.

Kedua pihak akhirnya sepakat mengakhiri polemik ini, dengan melakukan pengukuran ulang batas-batas kepemilikan tanah masing-masing.

Dari informasi diterima, polemik ini berawal dari adanya saling klaim kepemilikan lahan sepada pantai. Sejak itulah polemik lahan sepadan pantai yang juga diklaim oleh Desa Adat Anturan sebagai wewidangan desa Adat, berkelanjutan hingga belum mendapat titik temu.

Desa Adat memasang plang bahwa lahan itu wewidangan desa Adat Anturan. Bahkan kabarnya, Ernes juga sempat melarang warga beraktivitas di areal tersebut dan melarang nelayan desa setempat menaruh sampan didepan kediaman Ernes yang persis menghadap pantai.

Baca Juga :  BULELENG GENCARKAN P4GN PN, BENTUK TIM TERPADU DI DESA

Polemik ini akhirnya terselesaikan, pasca DPC Garda Tipikor Indonesia (GTI) Buleleng, melakukan mediasi kedua belah pihak. Dan terpantau pada Jumat (2/10/2020), anggota DPC GTI Buleleng bersama aparat Desa Anturan dan Desa Adat turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran awal, yang dihadiri juga Ernes.

“Kami telusuri kebenarannya hingga dapat benang merah. Akhirnya ada kesepakatan untuk ukur ulang batas masing-masing. Jadi nanti BPN akan turun mengukur sesuai dengan yang ada. Sepadan pantai itu tanah negara, kalau desa adat mau memanfaatkan bisa memohon ke pemerintah,” ujar Gede Budiasa selaku Ketua DPC GTI Buleleng.

Klian Desa Adat Anturan, Ketut Mangku mengatakan, persoalan ini sudah ada kesepakatan. Mangku menegaskan, sepadan pantai itu merupakan wewidangan desa adat Anturan. Dengan kesepakatan ini, diharapkan secara bersama-sama bisa memanfaatkan pengelolaan sepadan pantai ini.

Baca Juga :  Tak Larang Eks Koruptor Maju Pilkada 2020, KPU Hanya Beri Imbauan

“Sesuai Perda No. 4 tahun 2019, desa adat diberikan pengelolaan. Bisa saling bersama-sama. Jadi sudah ada pengukuran, jelas mana batas masing-masing. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi,” ujar Mangku.

Hal senada juga dikatakan Perbekel Desa Anturan, Ketut Soka. Menurut Soka, pihak desa Anturan hanya berupaya mengamankan pantai di desa Anturan. “Dengan mediasi, jadi sudah jelas semua. Kami hanya mengamankan pantai ini. Kedepan akan kami lestarikan lahan sepadan pantai ini, dengan menanam pohon,” jelas Perbekel Soka.

Sementara Ernes Bourt mengaku, sudah menerima kesepakatan tersebut. Ernes pun sangat terbuka kepada masyarakat, untuk jadikan sepadan pantai tersebut sebagai area publik. “Sangat terbuka untuk area publik. Saya happy (senang) dan sangat welcome,” pungkas Ernes Bourt.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *