Berita

Tebing Dirusak Laut Dikeruk Tanpa Izin, LSM Jarrak Minta Pelaku Diproses Hukum  

MANGUPURA, jarrakposbali.com – Kasus pengerusakan tebing hingga pengerukan laut tanpa ijin yang diduga dilakukan oleh PT. Step Up Solusi Indonesia, selain membuat berang kalangan DPRD Provinsi Bali, juga mendapat respon keras dari LSM Jarrak.

Melalui Dewan Kebijakan LSM Jarrak Pusat I Putu Sudiartana, pihaknya mengecam keras pengerusakan tebing dan pengerukan laut tersebut. Karena tindakan tersebut merupakan pengerusukan lingkungan darat maupun lingkungan habitat laut. Terlebih dilakukan tanpa ijin.

Kerena itu LSM Jarrak mendukung langkah DPRD Bali yang meminta pelaku pengerusakan lingkungan tersebut diproses secara hukum, mengingat aturan tentang pengerusakan lingkungan sudah jelas adanya.

Tebing di Pantai Jimbaran Dirusak diduga dilakukan oleh PT Step Up Solusi Indonesia

Menurut Sudiartana langkah tegas Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Adhi Ardhana, patut diapresiasi dan dirong bersama-sama agar APH segera bertindak memproses hukum pelaku pengerusakan lingkungan tersebut.

Baca Juga :  NEW NORMAL: BALI SIAPKAN SEJUMLAH EVENT MASUKI NEW NORMAL

“Pendapat beliau (AA Adhi Ardhana) tentunya tidak asal. Pastinya ucapan tegas beliau sudah diperhitungkan dengan matang dan memang sudah terjadi pengerusakan lingkungan. Ini beliau kan sudah benar-benar paham dengan urusan lingkungan dan pantai,” tegas Sudiartana.

Karena itu, Sudiartana meminta tidak ada alasan lagi bagi APH untuk tidak menindaklanjuti pelanggaran pengerusakan lingkungan tersebut dan segera memproses hukum pelaku pengerusakan lingkungan tersebut.

  Jarrak Travel

Sementara kepada istansi terkait, Sudiartana juga meminta segera bertindak untuk menghentikan sementara pelaksanaan proyek tersebut karena kegiatannya sudah berdampak buruk terhadap lingkungan.

Sebelumnya, dengan adanya temuan pengerusakan tebing dan pengerukan laut yang diduga dilakukan oleh PT Step Up Solusi Indonesia di wilayah Jimbaran, mendapat reaksi keras dari Ketua Komisi III DPRD Bali AA Adhi Ardhana.

Baca Juga :  COVID-19: MAHASISWA UM KKN PULANG KAMPUNG YAKIN BISA TINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA MURUKAN LEWAT OLAHAN “DODOL SUSU”

Dia meminta pelaku pengerusakan lingkungan tersebut segera di proses hukum, terlebih pemotongan tebing dan pengerukan laut itu dilakukan tanpa ijin.

Untuk diketahui, rekomendasi yang diberikan oleh BWS Bali-Penida kepada pemohon Harris Pranata Jaya sebagai Direktur PT Step Up Solusi Indonesia. Rekomendasi dengan nomor SA.01.03-Bws15/728 tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Juli 2022 untuk melakukan pembangunan pengamanan pantai.

Namun dalam rekomendasi yang diberikan tersebut juga menyebutkan pemohon harus melakukan pengurusan izin ke Kementerian PUPR melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Jika melewati jangka waktu 60 hari rekomendasi yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.(dewa darmada)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: