1
Connect with us

Berita

KETUM DEMOKRAT, AHY: “PERPPU N0 1/2020 JANGAN JADI PERPPU SAPU JAGAT”

Published

on

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Setelah pemerintah menerbitkan Perppu No 1 Tahun 2020, Partai Demokrat pun langsung bereaksi dengan mendesak pemerintah bertindak cepat dan tepat untuk membantu rakyat dan dunia usaha. Tujuannya ahar tidak ada PHK besar dan kolapsnya ekonomi negara.

“‪Terkait dengan Perppu No.1 tahun 2020, @PDemokrat ingin pemerintah bertindak cepat dan tepat, utk bantu rakyat dan dunia usaha agar tidak ada PHK besar dan kolapsnya ekonomi negara,” tandas Ketua Umum DPP Parta Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan pers.

AHY menerangkan bahwa ‪Fraksi Demokrat DPR RI sampaikan pendapat mini akhir soal Perppu No.1 tahun 2020 pada Senin (4/5/2020) lalu menegaskan bahwa Perppu ini hal genting sebagai dasar hukum dalam kondisi darurat agar pemerintah dapat bekerja efektif utk selamatkan rakyat dari ancaman COVID-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Namun, sebut AHY, ada beberapa catatan yang disampaikan dalam pendapat mini akhir Fraksi Demokrat tentang Perppu No 1 Tahun 2020 tersebut.‬

“Perppu No.1/2020 mempunyai cakupan luas dan materi yang tidak satu rumpun. Lebih tepat jika diterbitkan sebagai 2-3 Perppu, agar tidak jadi “Perppu Sapu Jagad” yang mudah disalahgunakan. F-PD merekomendasikan pemerintah ajukan RAPBN-P 2020 secara terpisah,” paparnya.‬

Baca Juga :  TAHUN 2021, KEMENTERIAN PUPR MULAI TATA KAWASAN PURA AGUNG BESAKIH BALI

Fraksi Demokrat, ungkap AHY, juga menyoroti ‪Pasal 2 Ayat 1 dalam Perppu tersebut yang mengatur fleksibilitas defisit anggaran di atas 3% dari PDB sampai tahun 2022. Artinya pemerintah bisa tetapkan angka defisit anggaran tanpa batas. Pelebaran defisit dalam jumlah besar, apalagi sumbernya berasal dari tambahan utang baru beresiko besar‬

“Kami sarankan membatasi alokasi anggaran sesuai keperluan dan khusus untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Pemerintah harus fokus pada program dan stimulus yang menhasilkan multiplier effect langsung terhadap ekonomi masyarakat, khususnya keluarga miskin dan mereka yang kehilangan pekerjaan,” ungkap AHY seraya menyatakan, “‪Kami juga sarankan pemerintah fokus sempurnakan mekanisme dan administrasi data bansos, BLT, PKH, dan skema jaring pengaman sosial lainnya agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.‬”

Demokrat juga mengingatkan peristiwa tahun 2008 kala DPR RI menolak Perppu No 4 Tahun 2008 tentang JPSK dengan alasan ada pasal impunitas yang memberi kekebalan hukum pada penyelenggara negara sehingga dikkawatirkan akan terjadi ‘abuse of power’.

Baca Juga :  ORANG BALI HARUS BERANI BERSAING

“Dalam Perppu No.1 tahun 2020, pasal tentang impunitas penyelenggara perppu, ini muncul lagi. Jika ini disetujui, jelas ada inkonsistensi. Resiko “abuse of power” itu tentu tetap ada bagi para penyelenggara perppu baik di tahun 2008 ataupun 2020,” tandas AHY mengingatkan.

‪Demokrat menilai hukum harus tegak. Kalau pasal impunitas ini tetap dikukuhkan dalam UU, jangan jadi dalih bagi penyelenggara negara lalai dan “penumpang gelap” untuk lakukan penyimpangan. Sistem negara ini menjunjung tinggi akuntabilitas dan good governance.‬

AHY mengingatkan pemerintah dan dewan soal APBN-Perubahan, harus ada pembahasan antara pemerintah dan DPR agar tidak bertentangan denga UUD 1945. Jika APBN-P akan ditetapkan lewat Perpres, pemerintah kiranya tetap melakukan “pembahasan cepat” dengan DPR sebelum mengeluarkan perpres. “Kita cari solusi, tanpa ciderai konstitusi,” tegas AHY.‬

“Kami berharap pemerintah benar-benar disiplin dan fokus yang tinggi dalam menggunakan uang rakyat ini. Agar bisa kita capai tujuan jangka pendek, tanpa mengabaikan tujuan jangka menengah dan jangka panjang,” pungkas AHY dalam keterangan persnya.

Penulis: Francelino
Editor: Jering Buleleng

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

JOKOWI LEBIH PILIH TRI HANDOKO, ETNIS NON-BALI PERTAMA JADI DIRJEN BIMAS HINDU

Published

on

By

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Setelah lama ditunggu umat Hindu, akhirnya Presiden Jokowi memilih dan penetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu, Kementerian Agama RI periode 2020-2025.

Siapakan dia? Ternyata pilihan Presiden Jokowi cukup mengejutkan umat Hindu di Indonesia. Sang Dirjen Bimas Hindu pilihan Presiden Jokowi adalah Dr Tri Handoko Seto, SSi MSc.

Melansir NusaBali, terpilihnya Tri Handoko sebagai Dirjen Bimas Hindu menjadi catatan sejarah dalam kepemimpinan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama selama ini. Baru kali ini posisi Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI diisi pejabat beragama Hindu dari etnis non-Bali.

Tri Handoko mengusur dua guru besar dari dua perguruan tinggi ternama di Bali bahkan nasional. Kedua guru besar yang tergusur alias kalah adalah Guru Besar IHDN Denpasar Prof Dr Drs I Nengah Duija MSi, dan Guru Besar Ilmu Manajemen Undiknas Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana SE MM.

Tri Handoko akan menjabat Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI periode 2020-2025 menggantikan Prof I Ketut Widnya MA MPhil PhD.

Menurut informasi, Tri Handoko terpilih melalui sidang tim penilai akhir (TPA) yang berlangsung secara tertutup.
Masih menurut NusaBali, penetapan tidak hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri, melainkan ada 10 menteri dan lembaga seperti pimpinan BIN, Kepala PPATK, Menteri PAN RB, Kepala BKN, Mensesneg dan Mensekab.

Menurut rencana, Tri Handoko akan dilantik oleh Menteri Agama, Fachrul Razi, Senin (10/8/2020) besok di Kementerian Agama RI.

“Keppres sudah turun, tapi tidak diumumkan. Yang terpilih bapak Tri Handoko Seto. Insya Allah akan dilantik hari Senin nanti,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Saefuddin A Syafei, kepada NusaBali melalui pesan elektronik singkat, Sabtu (8/8/2020) malam.

Baca Juga :  TAHUN 2021, KEMENTERIAN PUPR MULAI TATA KAWASAN PURA AGUNG BESAKIH BALI

“Penetapan telah dilakukan Presiden Jokowi pada 3 Agustus lalu dan pelantikan digelar pada, Senin besok,” sambung Syafei.

Mengutip NusaBali, Tri Handoko mengaku belum menerima pengumuman secara resmi. Oleh karena itu, pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT ini belum mau mengomentari hasil tersebut. “Nanti saja mbak,” katanya singkat.

Namun sebelumnya Tri Handoko mengatakan, jika terpilih sebagai Dirjen Bimas Hindu, dirinya telah memiliki sejumlah program. Antara lain, dia ingin posisi Dirjen Bimas Hindu dipegang secara profesional dalam melayani umat Hindu di Nusantara. Langkah yang akan dia lakukan adalah meningkatkan profesionalisme pegawai dengan cara tidak biasa dan cepat. Pegawai yang kurang kompeten akan diberi Diklat.

Selanjutnya dia akan melakukan perubahan dalam pola kerja dengan membenahi pemberian reward dan punishment. Kemudian membangun dan melayani umat dari pinggiran, karena umat Hindu tidak hanya berada di Bali saja. Melainkan ada di daerah-daerah lain, seperti di Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan, Maluku, Sumatera dan Jawa.

“Di sana kita tingkatkan SDM mereka dan bantu perekonomian mereka agar ke depan lebih maju dan sejajar dengan umat lainnya,” papar pria yang juga sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) ini. Tak ketinggalan, Dirjen Bimas Hindu tidak hanya berpatokan pada kantornya saja.

Baca Juga :  NBA: LAKERS PERMALUKAN NUGGETS DI HADAPAN PENDUKUNGNYA

Tapi, kata dia, harus sharing sumber daya yang ada dengan cara kerjasama dengan PHDI yang tersebar di kecamatan-kecamatan, aktivis maupun unsur lembaga keumatan lainnya. Program pendidikan juga menjadi perhatian Tri Handoko. Menurutnya, ke depan harus ada perbaikan kurikulum mata pelajaran Agama Hindu untuk SD sampai SMA.

Dipaparkannya, kurikulum yang lebih menekankan pada pemahaman siswa terhadap agama Hindu baik dari sisi tatwa, etika maupun susila secara berimbang. Lalu dilakukan perbaikan pendidikan di perguruan tinggi Hindu. Di mana kualitas SDM perguruan tinggi Hindu harus diupgrade secara signifikan. Standar kualitas mahasiswa dan dosen harus ditingkatkan pula.

Data yang diperoleh media ini dari akun resmi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, IBP Mastra merupakan pejabat Dirjen Bimas Hindu pertama dari tahun 1966-1973. Kala itu masih bernama Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Kemudian Gde Pudja, SH, MA, menjabat Dirjen Bimas Hindu dan Buddha pada periode 1973-1985.

Lalu, periode ketiga (1985-1994) dijabat Drs I Gusti Agung Gede Putra. Periode keempat (1994-1997) dijabat I Ketut Pasek. Periode kelima (1997-2000) dijabat Ir I Wayan Gunawan.

Kemudian Drs I Wayan Suarjaya MSi menjadi Dirjen Bimas Hindu dan Budha pada periode keenam yakni 2000-2006.

Kemudian terjadi pemisahan Bimas Hindu dan Bimas Budha. Di era 2006-2014, Dirjen Bimas Hindu dijabat Prof Dr IBG Yudha Triguna, MS. Terakhir periode kedelapan (2014-2020) dijabat Prof Drs I Ketut Widnya, MA, MPhil, Ph.D.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

BUNDA PUTRI KOSTER SAPA NELAYAN DI ACARA “TEGUR SAPA” DI KAMPUNG MANGROVE

Published

on

By

KUTA-JARRAKPOSBALI.COM – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster hadir menyapa para nelayan Patasari pada acara ‘Tegur Sapa’ di Kampung Mangrove, Muara Tukad Mati, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (9/8/2020).

Dalam arahannya, Ny Putri Koster menyampaikan apresiasi serta penghargaan kepada para nelayan Patasari yang telah bekerja keras bersama-sama berupaya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan mangrove atau hutan bakau, sehingga lingkungan menjadi bersih, asri dan nyaman.

Ny Putri Koster yang akrab dipanggil Bunda Putri ini juga menyampaikan bahwa menjaga kawasan mangrove tidak hanya tanggung jawab para nelayan semata tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak cucu kita nantinya.

Sehubungan dengan itu, Bunda Putri mengajak keterlibatan generasi muda, para ibu PKK serta seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kelestarian, kebersihan dan keasrian kawasan mangrove. Dengan kawasan mangrove yang terjaga kebersihan serta kelestariannya, ke depannya tidak hanya akan memberi dampak positif pada lingkungan, juga nantinya bisa dikembangkan menjadi kawasan dan paru-paru yang dapat penyuplai oksigen di tengah kota, ujar pendamping orang nomor satu di Bali itu.

Baca Juga :  NBA: LAKERS PERMALUKAN NUGGETS DI HADAPAN PENDUKUNGNYA

Bunda Putri juga menekankan pentingnya pengolahan sampah yang berasal dari sumbernya, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPA ataupun di sungai yang berujung ke laut. Untuk itu, Bunda Putri meminta agar pengolahan sampah di sumbernya semakin diintensifkan bahkan jika memungkinkan sampah diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
Sementara itu, Ketua Nelayan Patasari Jero Dolphin menyampaikan bahwa dulunya lokasi ini adalah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang kemudian melalui perjuangan para nelayan didukung pemerintah, dari tahun 2009 telah berhasil menata kawasan Muara Tukad Mati ini menjadi seperti saat ini.

Dengan beranggotakan sebanyak 202 nelayan, kata Jeo Dolphin, pihaknya berupaya keras melakukan normalisasi sungai, menanam mangrove dan melepas satwa yang hidup pada habitat yang ditumbuhi pohon mangrove.

Baca Juga :  GTPP BULELENG SIAP IKUTI PEDOMAN PENANGANAN COVID-19 DARI KEMENKES

Kerja keras para nelayan ini berbuah manis dengan diraihnya penghargaan Kalpataru oleh Kelompok Nelayan Prapat Agung Mengening Patasari pada tahun 2019. Ke depannya, lanjut dia, pihaknya berharap penataan kawasan mangrove ini dapat terus dilanjutkan, sehingga bisa menjadi kawasan eco edu wisata mangrove. Dikatakan, satu sisi kawasan mangrove bisa menjaga alam dengan mencegah terjadi abrasi, di sisi lain ada nilai ekonomis yang bisa dinikmati masyarakat sekitar.

Pada acara yang turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Badung dan pemilik Krisna Oleh Oleh Bali yang terkenal dengan sebutan Ajik Krisna serta anggota nelayan Patasari, Ny Putri Koster berkesempatan menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada para nelayan, disusul melakukan penanaman mangrove.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

PASAR GOTONG-ROYONG: BUNDA PUTRI KOSTER BILANG BERDAMPAK POSITIF BAGI WARGA

Published

on

By

KUTA-JARRAKPOSBALI.COM – Ny Putri Suastini Koster mengungkapkan kebanggaan saat menghadiri ‘Gebyar Pasar Minggu’ yang dilaksanakan manajemen Krisna Oleh-Oleh di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (9/8/2020).

Melansir Humas Pemprov Bali, di pasar yang melibatkan para petani itu, menyediakan sejumlah bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ratusan pengunjung ‘Gebyar Pasar Minggu’ mendapatkan bahan sayuran yang segar dengan harga yang cukup murah. Hal ini dikarenakan petani yang langsung membawa hasil panennya kemudian bertransaksi dengan para pembeli di pasar tersebut.

Sesaat setelah meninjau ‘Gebyar Pasar Minggu’, Ny Putri Koster yang akrab disapa Bunda Putri Koster itu mengharapkan kegiatan ini dapat memacu semangat pengusaha lainnya untuk ikut menyiapkan pasar gotong royong di wilayahnya masing-masing.

“Dengan demikian, kita dapat membantu upaya pemasaran hasil panen pada petani, di tengah lesunya daya beli masyarakat sebagai dapat pandemi Covid-19,” ujarnya di antara para penunjung yang bertransaksi untuk mendapatkan bahan sayur segar, ikan, bumbu dapur dan lainnya.
Sejumlah kebutuhan pokok mulai dari jenis sayur dijual dengan harga Rp 2.000-Rp 10.000 per kg, telur dijual Rp 8.000 per 10 butir, beras merah Rp 18.000 dan beras C4 seharga Rp 55.000 per kg, dan buah bisa dibeli mulai dari harga Rp 7.000 sampai Rp 24.000 per kilogramnya.

Baca Juga :  INFO PERBATASAN RI-TIMOR LESTE: YONIF 132/BS BANTU TANAM PADI

Bunda Putri Koster bangga dengan kesempatan ini, di mana para petani dapat berjualan langsung di halaman Krisna Oleh-Oleh dan memberi dampak positif bagi warga sekitar untuk membeli kebutuhan dapur dengan harga yang relatif terjangkau.

“Mari kita bergotong royong membangkitkan pekonomian masyarakat secara perlahan, sekaligus memberikan kesempatan pada petani untuk menyalurkan hasil panennya kepada masyarakat umum, karena saat ini hasil pertanian yang sebelumnya terserap oleh hotel dan restoran mengalami keanjlokan karena tidak tersalurkan pemasarannya dengan baik,” ujar pendamping orang nomor satu di Bali itu.

Seniman muntitalenta itu menyebutkan, harga jual hasil panen petani yang disalurkan melalui tengkulak sangat jauh dengan harga jual di pasaran pada umumnya. Dengan adanya wadah yang memberikan mereka tempat dan lahan berjualan, maka para petani ini akan dapat langsung memberikan harga dasar kepada masyarakat luas.

Baca Juga :  FENOMENA: KULKUL PAJENENGAN PURI AGUNG KLUNGKUNG BERSUARA, PERTANDA APAKAH INI?

“Hal ini tentu saja memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yakni hasil panen petani terserap ke pasar dengan baik, dan bagi konsumen juga diuntungkan dengan mendapatkan sayuran segar dan harga yang cukup murah,” ujar Ny Putri Koster.

Seperti yang diungkapkan I Made Sandi, seorang petani asal Munduk Andong, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang merasa sangat bersyukur masih ada pihak yang peduli dengan keadaan para petani. “Bersyukur kami dapat menjual hasil panen yang sejak wabah Virus Corono cukup sulit untuk dapat menyalurkannya ke pasaran,” ujarnya, berbangga.

Pihak penyelenggara ‘Gebyar Pasar Minggu’ menyatakan bahwa kegiayan ini dimaksudkan untuk melakukan sinergitas antara pemerintah, pihak swasta dan petani dalam rangka pemasaran yang sehat dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau. Pasar ini diharapkan menjadi momen bagi semua pihak untuk turut menikmatinya, sehingga sayur organik juga bisa dibeli dengan harga murah.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending