1 KPK LENGKAPI ‘JAGA’ DENGAN FITUR ‘JAGA BANSOS’ - Jarrak Pos Bali
29 Oktober 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

KPK LENGKAPI ‘JAGA’ DENGAN FITUR ‘JAGA BANSOS’

3 min read

Foto Antara: Plt Jubir KPK Ipi Maryati

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Selama masa pandemic COVID-19 ini hamper semua anggaran difokuskan pemakaiannya ke penanganan COVID-19. Dalam situasi seperti ini peluang penyalahgunaan anggaran cukup terbuka lebar.

Nah, KPK terus berkomitmen melakukan pengawasan terhadap anggaran penanganan COVID-19 ini mulai dari daerah hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, KPK pun terus melengkapi fitur dan konten pada aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA).

Plt. Jubir KPK Ipi Maryati, melalui rilisnya yang diterima redaksi, Senin (6/7/2020) menjelaskan bahwa untuk mengantisiapasi segala kemungkinan penyelewenagan anggaran penanganan COVID-19 maka JAGA hadir dengan tiga fitur baru, yakni fitur anggaran COVID-19 pemerintah daerah pada modul JAGA Bansos, fitur informasi tentang perubahan APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 pada modul JAGA Anggaran, serta fitur pengecekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada modul JAGA Kesehatan.

“Dengan adanya dua fitur baru yakni anggaran dan informasi APBD, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan mencermati postur anggaran pemerintah daerah hasil refocusing dan realokasi anggaran penanganan COVID-19. Sementara itu, kehadiran fitur kepesertaan JKN diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pengecekan kepesertaannya secara mandiri sebagai bentuk kontrol kepada pemberi kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan pegawainya,” jelas Plt. Maryati juga dilansir Info Breaking News.

Tak hanya update untuk platform JAGA, KPK juga hadir membawa angin baru yakni integrasi Monitoring Centre for Prevention (MPC) yang selama ini hanya bisa diakses lewat laman https://korsupgah.kpk.go.id, kini bisa juga dinikmati melalui JAGA.ID (https://jaga.id).

Baca Juga :  PEMUDA MASIH APATIS TERHADAP POLITIK; DIABAIKAN ATAU DIRANGKUL?

Maryati menjelaskan, mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah, KPK juga telah memetakan titik rawan korupsi pada 8 area intervensi. Untuk mencegahnya, KPK mengklaim pihaknya telah menyiapkan serangkaian action plan yang implementasinya dapat dimonitor oleh publik melalui menu Jendela Daerah.

Maryati menuturkan, JAGA merupakan aplikasi pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK pada Desember 2016 silam. Mengusung tagline “Open Government, Empowering Citizen” JAGA mendorong partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada transparansi informasi dan data yang terkait pelayanan publik. Saat ini JAGA sudah mengembangkan 6 modul tentang pelayanan publik yaitu Pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, Fasilitas Kesehatan, Dana Desa, Perizinan, Anggaran Daerah, dan yang terbaru adalah Bansos Covid-19.

Dijelaskannya, pada tahun 2019, platform JAGA juga menjelma menjadi sebuah situs pusat informasi pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK, yakni JAGA.ID. Situs JAGA.ID memuat informasi tentang implementasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Laporan Gratifikasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan informasi serta data seputar 6 sektor pelayanan publik. Tidak hanya memperoleh informasi, dengan fitur diskusi masyarakat pun dapat saling bertukar pikiran dan informasi.

Sejauh ini, dilaporkan JAGA Bansos telah menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. Dari total tersebut 268 laporan mengeluhkan hal yang sama yakni pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar.

Baca Juga :  1# BINCANG-BINCANG KHUSUS DENGAN DEMER, WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI, SOAL NEW NORMAL

6 (enam) topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, antara lain bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan. Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 6 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 5 laporan, dan beragam topik lainnya total 191 laporan.

Laporan tersebut ditujukan kepada 205 pemda terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan.

Terhitung ada 224 keluhan yang statusnya sudah selesai ditindaklanjuti oleh pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke pemda dan verifikasi kelengkapan informasi dari pelapor.

Bagi masyarakat yang juga ingin berpartisipasi, Anda dapat mengakses JAGA melalui situs JAGA.ID atau mengunduhnya pada melalui Google Play Store maupun App Store.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *