1
Sel. Sep 22nd, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

ESSAI HUKUM: UNIT PPA DIULTIMATUM 3 HARI JADIKAN SOMVIR TERSANGKA, BILA TIDAK MAKA…?

3 min read

Oleh: FRANCELINO XAVIER XIMENES FREITAS/wartawan JBM.co.id

SINETRON atau lebih tepat “dagelan hukum” terkait kasus eksploitasi anak di bawah umur dalam kegiatan politik praktis oleh politisi NasDem kelahiran India, DR Somvir, dengan korban Komang NS. 16, warga Kelurahan Kampung Baru, Singaraja, Bali, terus bergulir.

Publik terus menyoroti dagelan hukum yang dimainkan para penegak hukum terutama penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng. Aksi demo pun digelar oleh keluarga korban, Komang NS, Senin (7/9/2020) siang.

Berbagai alasan disampaikan di hadapan massa pendemo oleh polisi. Mulai dari pernyataan tidak ada saksi dan korban yang menyebut nama orang yang diduga pelaku utama kasus eksploitasi anak di bawah umur dalam akitivtas politik praktis, DR Somvir, padahal para saksi dan korban Komang NS secara gamblang dan tegas menyebut nama DR Somvir saat memberikan keterangan kepada penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng.

Menariknya adalah tiba-tiba nonggol Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/799.b/IX/2020/Reskrim tertanggal 3 September 2020 . Lucunya, dalam SP2HP itu disebut tanggal 14 Agustus 2020 sudah melaksanakan gelar perkara dengan hasil belum bisa ditingkatkan ke proses penyidikan dan akan melakukan proses perpanjangan waktu penyelidikan.

Sementara saksi ahli atau dokter psikiaternya baru diperika tanggal 1 September 2020. Logikanya, kalau sudah meminta keterangan ahli dan atau psikiater sesuai kebutuhan kasus ini berarti keterangan saksi-saks sudah selesai dan pemeriksaan terhadap ahli atau psikiater tiu sebagai keterangan pamungkas untuk melaksanakan gelar perkara.

Baca Juga :  MANTAN DIRUT GARUDA I GUSTI NGURAH ASHKARA DANA DIPUTRA ATAU ARI ASHKARA DI MATA GEDE PUTU SUDIARTA

Sementara versi penasehat hukum korban, Gede Astawa, SH, semuanya sudah lengkap termasuk alat bukti yang dibutuhkan penyidik. “Tiga barang bukti berupa, pertama brosur Yoga dan alat praga kampanye yang diserahkan ke penyidik Polres Buleleng dengan keterangan BAP bahwa Somvir dengan kedok Yoga merekrut dan melibatkan anak dibawah umur dalam politik. Kedua, saksi-saksi ( Ibu, Ketut Adi Gunawan dan Mangku Artana serta Kadek Sukrawan) dengan gamblang memberikan kesaksian bahwa Somvir dengan kedok Yoga mengajak dan melibatkan anak dibawah umur dalam politik. Ketiga, Komang NS sebagai korban dan pelapor telah mengalami depresi dan cemas karena sempat ditabrak orang tidak dikenal dan didatangi preman berkali- kali telah divonis oleh Dokter Ahli Jiwa/ SPKJ,” ungkap Astawa.

Astawa juga mempertanyakan gelar perkara yang dilaksanakan 14 Agustus 2020 lalu seperti dicantum dalam SP2HP. “Kenapa tanggal 14 Agustus 2020 ada gelar perkara tapi pemanggilan untuk meminta keterangan ahli tanggl 1 September? Dari sini bisa dilihat prosedur penanganan kasus tidak objektif dan tidak professional,” kritik Astawa lagi.

Astawa meminta agar buka BAP dan barang bukti secara transparan agar semua pihak tahu dimana ada kebohongan atau kebenaran.

Baca Juga :  TOKOH: GUS JABE, PENGUSAHA MUDA YANG JUGA AKTIVIS LSM JARRAK

Kasus Ngaben Sudaji sebagai referensi karena kemungkinan pucuk /petinggi Polres Buleleng tidak disajikan data fakta hukum secara objektif alias penyidik dan kepala unit memberikan informasi dan data tidak benar kepada Kasatreskrim dan Kapolres yang notabene baru dan tidak mengetahui secara pasti kasus Somvir ini.

“Jangan sampai bawahan setelah dipercaya justru menyalahgunakan wewenang. Ingat kasus Somvir adalah kasus lama dan bisa saja ada sesuatu “dagelan” memori oknum! Kapolres dan Kasatreskrim orang baru, bisa-bisa ada konflik di internal bawahan dan atasan orang baru diperdaya oleh bawahan,” beber Astawa menganalisa. “Buka dan atau gelar perkara secara transparan supaya tidak ada yang disembunyikan,” desaknya.

Melihat berbagai dagelan hukum yang dimainkan oknum penyidik atau oknum petinggi di Polres Buleleng (bukan Kasatreskrim dan Kapolres) untuk melindungi Somvir, maka Gede Astawa, SH, penasehat hukum korban Komang NS, langsung memberikan ultimatum 3 hari kepada penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng untuk menetapkan DR Somvir sebagai tersangka.

“Terhitung 3 hari dari sekarang tanggal 7 September, tanggal 10 September DR Somvir belum dijadikan tersangka maka KBO Satreskrim, Kanit PPA dan Penyidik PPA Polres Buleleng dipastikan segera dilaporkan ke Kapolri, Dirpropam dan Kompolnas,” tandas Astawa.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *