1
Ming. Sep 27th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

INFO DEWAN: DANA HIBAH DITOLAK EKSEKUTIF, FRAKSI NASDEM TOLAK RANPERDA PERUBAHAN APBD BULELENG 2020

3 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Rapat Paripurna Interen DPRD Buleleng, Bali, di Ruang Gabungan Gedung DPRD Buleleng, Selasa (8/9/2020) siang, heboh. Cerita heboh itu diciptakanoleh Fraksi NasDem.

Fraksi NasDem kali ini menjadi tokoh antagonis dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2020. Ya, Fraksi NasDem dengan tegas menolak Ranperda Perubahaan ABPD Tahun 2020.

Fraksi Partai NasDem melalui jurubicara, I Made Jayadi Asmara, menolak Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. “Fraksi NasDem tidak setuju melanjutkan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,” tandas Jayadi Asmara, saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi NasDem.

Salah satu alasan Fraksi NasDem menolak Ranperda Perubahan APBD TA 2020 adalah ditolaknya dana hibah dewan oleh eksekutif. Fraksi NasDem tetap bersikukuh agar dana hibah dewan harus tetap dipasang kembali di Perubahan APBD Buleleng TA 2020. “ Kami Fraksi NasDem Kabupaten Buleleng menginginkan agar dana hibah bisa diakomodir atau dipasang kembali dalam Perubahan APBD TA 2020 karena hal ini sesuai hasil aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan dalam bentuk hibah/Bansos menjadi kebutuhan masyarakat yang kami serap dan mediasi pada saat mengadakan reses di masyarakat,” tandas Jayadi Asmara.

Baca Juga :  NY PUTRI KOSTER IKUTI MUNAS DEWAN KERAJINAN NASIONAL

Menurut pandangan Fraksi NasDem bahwa penyaluran dana hibah itu merupakan bagian dari citra dan wibawa lembaga dewan maupun anggota dewan secara individu. “Karena dana hibah yang terdistribusikan ke masyarakat melalui kelompok masyarakat dapat menjadi stimulus ekonomi dan menggerahkan ekonomi masyarakat sehingga kebjikan ini sejalan dengan tujuan refocusing anggaran yang dilakukan bulan April 2020 yakni pemulihan ekonomi bagi masyarakat,” tandas Jayadi Asmara.
Pada kesempatan itu, Fraksi NasDem juga menyoroti Perusda-Perusda yang dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kenaikan PAD Buleleng. “Ironis kamis rasakan. Salah satu contohnya PD BPR Bank Buleleng 45 sebagai lembaga keuangan hanya bisa memberikan kontribusi kepada APBD Buleleng hanya sebesar Rp 60.700.036 pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa target capaiannya sangat-sangat rendah. BPR Bank Buleleng kok dikalahkan LPD?” kritik Fraksi NasDem.

Sementara Fraksi Partai Hanura melalui jurubicaranya I Gede Arta Wijaya menyatakan perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut sebelum Rancangan Perda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan daerah.

Sedangkan empat fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan pembahasannya hingga ditetapkan menjadi Perda yaitu Fraksi Partai PDI-P, Gerindra, Demokrat-Perindo, dan Fraksi Partai Golkar.

Kendati Fraksi NasDem menolak, namun karena empat fraksi menyetujui untuk dilanjutjan pembahasannya, maka pimpinan rapat yakni Ketua DPRD, Gede Supriatna, SH, sehingga dapat dilanjutkan pembahasnnya hingga ditetapkan menjadi Perda.

Baca Juga :  MUTIARA TERSEMBUNYI: OBYEK WISATA TAMAN BEJI PALUH-TUBING LAZY RIVER PENARUNGAN SIAP MEMANJAKAN WISATAWAN

Supriatna yang ditemui usai memimpin jalannya rapat mengatakan bahwa sesuai dengan mekanisme pimpinan sepakat untuk mengambil kesimpulan bahwa pembahasan Ranperda dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. “Ya sesuai dengan mekanisme, di DPRD terdapat enam fraksi, dan ada empat fraksi yang sudah sepakat untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, dan satu fraksi masih berharap ada pembahasan sebelum dilanjutkan dan satu lagi menyatakan menolak untuk dilanjutkan, nah atas dasar tersbut kami pimpinan sepakat untuk mengambil kesimpulan bahwa pembahasan Ranperda ini kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya,” ujarnya.

Politisi PDIP ini menyatakan, “Dari pada kita tunda justru akan berdampak program-program pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang secara langsung juga berdampak kepada masyarakat.”

Rencananya besok, (9/9) Pembahasan Ranperda Perubahan APBD tahun 2020 akan dilajutkan pembahasannya ke tingkat lebih lanjut yakni Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng, dan Pendapat Akhir Bupati Buleleng terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *