1
Sen. Sep 21st, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

27 FEBRUARI, MA BATALKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN

2 min read

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Masyarakat Indonesia terutama peserta mandiri BPJS Kesehatan, harus bergembira karena Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur iuran BPJS Kesehatan.

MA membatalkan kenaikkan iuran BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2020 lalu.

Dikutip dari CNBC Indonesia, dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 yang sudah diteken Presiden Jokowi. Artinya, iuran BPJS Kesehatan batal naik alias kembali ke nominal iuran lama.

Dengan dibatalkannya pasal di atas, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula, yaitu

a. Sebesar Rp 25.500 untuk kelas 3
b. Sebesar Rp 51 ribu untuk kelas 2
c. Sebesar Rp 80 ribu untuk kelas 1

Keputusan MA ini bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Gayung bersambut. MA mengabulkan permohonan itu.

Baca Juga :  BBMVER 2020: POLRES BULELENG MERAIH JUARA I STAND TERBAIK

Ketua Muda Mahkamah Agung (MA) bidang Pengawasan Hakim Agung Andi Samsan Nganro, mengatakan keputusan sudah diketok MA pada Kamis 27 Februari 2020, untuk Perkara Nomor 7 P/HUM/2020 perkara Hak Uji Materiil.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, sebagaimana dikutip detikcom, Senin (9/3/2020).

Ketua majelis dipercayakan kepada Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Baca Juga :  PANIT 1 BINMAS POLSEK GEROKGAK PANTAU LATIHAN TARI DI PATAS

“Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan,” ucap majelis.

Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi:
Pasal 34
(1)Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yaitu sebesar:
a. Rp 42.OOO,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
b. Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II; atau
c. Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
(2) Besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2O2O.

Editor: Francelino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *