1
Ming. Sep 20th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

2# BINCANG-BINCANG KHUSUS DENGAN DEMER, WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI, SOAL NEW NORMAL

3 min read

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – DALAM situasi wabah COVID-19 ini pemerintah berencana memberikan dana penyertaan dan dana talangan kepada BUMN untuk membantu masyarakat melalui bidang usaha masing-masing BUMN.

Komisi VI DPR RI pun Selasa (9/6/2020) melakukan rapat dengan Menteri BUMN Erick Tohir bersama jajarannya. Rapat Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja eksekutif itu dilaksanakan secara virtual dan diliput JBM Group dari kediaman Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gede Sumarajaya Linggih, di Jalan Tunjung, Denpasar.

Sumarajaya menyambut baik kebijakan Menteri BUMN yang memulai mengurangi jumlah BUMN dari 140 menjadi 104 BUMN. Politisi Golkar itu juga meminta agar anak-anak perusahaan BUMN juga dikurangi atau demerger menjadi kekuatan-kekuatan baru untuk bersaing ke dunia internasional.

Namun politisi yang akrab disapa Demer itu juga mengingatkan Kementerian BUMN bahwa kehadiran BUMN untuk rakyat bukan berarti bersaing dengan rakyat. “BUMN tidak lagi bersaing dengan rakyat tetapi bersaing di dunia internasional. BUMN hadir untuk rakyat, bukan berarti hadir untuk rakyat yang pengusaha atau BUMN hadir untuk rakyat UMKM. Kami berharap ini hadir benar-benar untuk rakyat, bukan untuk melawan rakyatnya,” tandas Demer.

Kata dia, kalau pengusaha dilawan pemerintah pasti kalah karena pemerintah mempunya segalanya yaitu pemerintah mempunyai kekuasaan dan network, dana dan sebagainya.

Sumarajaya berpandangan bahwa rencana pemberian dana penyertaan, dana talangan kepada BUMN itu bisa memacu BUMN menjadi agent of development (agen pembangunan) dan social safety net (jarring pengaman social), serta me-reborn (melahirkan kembali) pertumbuhan ekonomi bangsa.

Baca Juga :  KESEHATAN: DOKTER CAPUT KEMBALI FOGING KALIASEM

“Namun saya juga ingin sebenarnya ada misinya lain, ada turunannya sering kita sebutkan aku cinta produk Indonesia, lalu pemerintah juga melakukan TKDN kandung dalam negeri yang mesti diperhatikan. Perindustrian sangat concern dengan TKDN. Kami rasa ini menjadi sangat penting kondisi COVID-19 ini,” tandas Demer.

Karena ada kabar konon situasi COVID-19 seperti ini bahwa masih ada produk dalam negeri yang masih menggunakan kandungan luar negeri. “Artinya saya minta saat ini kita buat saja satuan tugas dalam hal mengecek BUMN-BUMN kita, benar nggak berpihak pada TKDN?, benarkah berpihak pada rakyat? Karena sekarang melihat masih ada yang memakai produk luar negeri padahal di dalam negeri ada,” bebernya.

“Kita bicara dana talangan untuk BUMN, tolong BUMN hadir untuk rakyatnya. Itu yang saya tekankan disini,” tambahnya lagi.

Saat berbincang-bincang dengan JBM Group, Demer menjelaskan bahwa di semua negara di dunia, BMUN itu didirikan atas empat hal penting yaitu pertama untuk alasan keamanan atau security reasons. Ia memberi contoh Pindad dan Peruri yang memang produknya tidak boleh diproduksi oleh perusahaan swasta.

“Kedua, ketika BUMN itu dibuat oleh pemerintah itu karena terlalu besar diambil oleh swasta misalnya airport dan pelabuhan laut. Maka itu harus diadakan oleh pemeirntah, karena harus ada. Ketiga adalah ketika mengembangkan daerah tertinggal. Dulu kita tahu di Bali itu ada BTDC, disuruhkan mengembankan kawasan BTDC, ngga yang mau masuk disuruh Putri Bali, ngga yang mau juga masih swasta bikin hotel, disuruh juga akhirnya Air Wisata, baru setelah itu baru ada yang mau. Sama seperti Mandalika itu dibuat, bertriliun-triliun uang pemerintah ke sana untuk membangun Mandalika,” paparnya.

Baca Juga :  LIGA CHAMPIONS: JUVENTUS JUGA KEOK DI KANDANG LYON

Keempat, membawa misi pemerintah, misalnya membuat bibit unggul atau menyimpan bahan pokok misalnya Bulog. Dan dia tidak boleh bersaing dgn swasta. “Kenapa pemerintah Indonesia kemarin ini berat atas APBN sehingga ada mulai reformasi mulai menjual sahamnya ke masyarakat, yang akhirnya mau tidak mau melakukan aksi koorperasi yang akhir profit yang ia tuju, kalau aksinya adalah aksi agen pembangunan maka yang dia tuju adalah benefit, manfaat bagi masyarakat. Karena pemerintah tidak perlu kembali uangnya,” ungkapnya.

Kemudian Demer bercerita bahwa kontribusi atau deviden atau setoran berikan BUMN kepada APBN jauh lebih kecil disbanding dengan dana penyertaan yang diberikan pemerintah. Deviden dari BUMN ke APBN kira-kira antara Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun.

“Tapi penyertaan negaranya hampir sampai 100 triliun. Kalau kita hitung-hitungan seperti koorperasi ruginya hampir Rp 60 triliun, tapi kenapa itu dijalankan, karena misi-misi empat yang tadi itu sehingga BUMN itu berjalan,” sebut Demer.

Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng itu menegaskan, “Dan BUMN tidak boleh menghambat pertumbuhan swata. Inilah yng sedang kita perbaiki. Misalnya bank-bank besar mau jadi satu, karena yang kita ingin itu bank-bank yang lain itu tumbuh swasta.”

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *