1
Rab. Sep 23rd, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

POLITIK: KAJI KENAIKAN PARLIAMENTARY THRESHOLD JADI 7 %, DPR REVISI UU PEMILU

2 min read

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Adanya wancana kenaikan angka parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4%, dinaikkan menjadi 7%, membuat Komisi II DPR RI harus bekerja ekstra keras.

Nah, untuk mengkaji perubahan angka parliamentary threshold ini, Komisi II harus melakukan kajian revisi UU Pemilu yakni UU No 7 Tahun 2017.

Seperti dilansir dari detiknews, Komisi II DPR RI akan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Beberapa hal yang akan dikaji adalah soal angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari yang saat ini 4%, dinaikkan menjadi 7%.

Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Musttofa, Rabu (10/6/2020). “Kita mau revisi UU Pemilu. Draf naskah akademi RUU Pemilunya lagi kita sempurnakan,” ujar Saan.

Mantan politisi Demokrat ini mengungkapkan bahwa ada beberapa poin yang akan dikaji ulang dalam RUU Pemilu kali ini. Yaitu seputar sistem pemilu, ambang batas parlemen dan ambang batas pencapresan atau presidential threshold, sistem konversi suara, keserentakan pemilu, district magnitude (besaran daerah pemilihan), juga teknis-teknis pelaksanaan pemilu.

Baca Juga :  PENGHARGAAN: FORUM ANAK DAERAH BULELENG RAIH DAFA AWARD 2020

Diuraikan Saan, ada beberapa alternatif besaran angka ambang batas parlemen yang diajukan dalam draft. Misalnya, parliamentary threshold adalah batas suara minimal partai politik dalam Pemilu untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR.

Saan mengungkapkan dalam draft yang hendak dianhas nanti membuat 3 alternatif. Alternatif pertama, sebut dia, 7% dan berlaku nasional. Alternatif kedua, 5% berlaku berjenjang, jadi (DPR) RI 5%, (DPRD) Provinsi-nya 4%, Kabupaten/Kota 3%. “Alternatif ketiga tetap 4% tapi provinsi dan kabupaten/kota 0% seperti sekarang,” papar politisi NasDem itu.

Ketiga alternative itu dari mana? “Ketiga alternatif itu berasal dari keinginan fraksi-fraksi. Misalnya, untuk ambang batas parlemen 7% berasal dari Fraksi NasDem dan juga Fraksi Partai Golkar. PDIP mengusulkan 5% dan berjenjang, yang lain ada yang tetap 4%,” jawab Saan.

Yang menarik bukan hanya ambang batas parlemen saja yang diotak-atik para “koboi” Senayan itu, tetapi menurut Saan, ada fraksi di DPR yang ingin agar ambang batas capres dikurangi dari angka 20% (gabungan kursi partai-partai di DPR) atau 25% (gabungan perolehan suara partai-partai pada Pemilu). Meski begitu mayoritas tetap menginginkan agar ambang batas capres tak berubah.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: DI BULELENG SATGAS DESA DILEBUR JADI SATGAS GOTONG ROYONG BERBASIS DESA ADAT

“Ada yang ingin berkurang dari 20%. PKS pengin berkurang, mereka (ingin) 10-15% lah atau bahkan mereka maunya sama dengan threshold parlemen. Tapi sebagian masih tetap ingin presidential threshold tetap 20% suara parlemen dan 25% suara yang sah,” bebernya.

Agenda proses pembahasan RUU Pemilu, kata Saan, direncanakan mulai dibahas Komisi II DPR RI pertanggal 15 Juni 2020 mendatang. Dan, sambung dia, ditargetkan tuntas akhir tahun 2020 atau awal 2021.

Kenapa DPR RI buru-buru menyelesaikan RUU ini menjadi UU? “Karena kita ingin memberikan waktu yang cukup bagi penyelenggara pemilu karena di situ juga ada pilkada dan pilpres,” jawab Saan.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *