1
Sen. Sep 21st, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

PEGAWAI KPK JADI ASN, INILAH SYARATNYA

2 min read

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Kabar gembira buat para pegawai KPK. Ini lantaran Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsis (KPK) menjadi Pegawao Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mengutip dari MONTT yang melansir dari laman Sekretariat Negara, Senin (10/8/2020), beleid baru itu berlaku bagi semua pegawai KPK, bak itu yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap.
Apa saja syaratnya? Masih menurut laman Sekretariat Negara, setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi agar mereka dapat diangkat menjadi ASN, yaitu:

1. Berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK
2. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah
3. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan
4. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
6. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN yang ditetapkan dalam Peraturan KPK.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: ANGGOTA FPG, DODI, GALANG NYEMPROT DISINFEKTAN DI BONDALEM

Dalam prosesnya kelak, pengalihan status pegawai ini akan melalui berbagai tahapan.
Mulai dari penyesuaian jabatan yang ada, identifikasi jenis dan jumlah pegawai, pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi, pelaksanaan, hingga penetapan kelas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK.

Baca Juga : 

Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, penyesuaian yang dilakukan meliputi:

– Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai PPK
– Deputi merupakan JPT Madya
– Kepala Biro dan Direktur merupakan JPT Pratama
– Kepala Bagian/Bidang dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator
– Kepala Subbagian/Subbidang merupakan Jabatan Pengawas

Selain jabatan pimpinan tinggi, pegawai KPK lainnya akan ditetapkan sebagai jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *