1
Sen. Sep 21st, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

UNIT PPA POLRES BULELENG DILAPORKAN KE KAPOLRI

2 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Kesabaran dan toleransi keluarga korban eksploitasi anak di bawah umur dalam kegiatan politik praktis, Komang NS, habis. Setelah memberikan ultimatum tiga hari kepada penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng, Bali untuk menetapkan DR Somvir sebagai tersangka namun tidak diindahkan penyidik, akhirnya Made Sudiari, ibunda korban Komang NS, melayangkan surat laporan kepada Kapolri.

Yang dilaporkan (terlapor) adalah Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng. Surat tulisan tangan itu yang ditujukan langsung kepada Kapolri itu berisikan tiga poin. Dalam poin-poin tersebut Sudiari membongkar semua dosa dan permainan kotor yang dilakukan penyidik Unit PPA Satreskrim Polres baik secara personal maupun secara lembaga untuk melindungi DR Somvir, anggota DPRD Bali dari Partai NasDem kelahiran India itu.

“Saya Made Sudiari, ibu kandung korban eksploitasi anak, melaporkan Satreskrim-Unit PPA Polres Buleleng dengan alasan, pertama, pada tanggal 6 Juli 2020 saksi pelapor atas nama Ketut Adi Gunawan diancam ditahan dan dibentak secara kasar oleh oknum penyidik bernama Taufik,” tulis Sudiari dalam poin pertama suratnya.

Baca Juga :  NBA: LEBRON JAMES CETAK REKOR, LAKERS BUNGKAM WARRIORS

Dalam poin kedua, Sudiari melaporkan bahwa sudah ada 4 alat bukti, namun Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng belum menjadikan DR Somvir sebagai tersangka. “Empat alat bukti itu sebagai berikut, 1.Brosur Yoga; 2.Alat peraga kampanye; 3.Empat saksi yang mengetahui DR Somvir, pelaku eksploitasi anak, telah memberikan kesaksian dalam BAP; dan 4.Surat hasil pemeriksaan Kesehatan di RSUD Buleleng anak saya divonis mengalami gangguan depresi dan cemas serta terus mengkonsumsi obat secara teratur karena anak saya sempat ditabrak lari orang tak dikenal dengan luka di sekujur tubuh dan dicari preman berkali-kali,” tulis Sudiari dalam poin kedua surat laporannya ke Kapolri.

Di poin ketiga, Sudiari melaporkan pernyataan Kasubbag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya, SH, di salah satu media lokal Bali tanggal 8 September 2020. “Memanggil Bawaslu adalah indikasi mengaburkan pelaporan eksploitasi anak saya yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 untuk digiring ke ranah Pemilu, dimana sudah melenceng dari permasalahan,” beber Sudiari.

Baca Juga :  KORAMIL 1609-07/BUSUNGBIU BERBURU SAMPAH PLASTIK DI TUKAD SABA

Surat itu, bukan hanya Sudiari yang membubui tandatangannya tetapi juga empat saksi yang juga membubui tandatangannya bahkan ada juga yang mencantumkan nomor handphone (HP)nya. Keempat saksi pembela kebenaran itu adalah Kadek Sukrawan, Ketut Adi Gunawan, Wayan Mangku Artana, dan Dewa Komang Edi Atawijaya.

Surat laporan Sudiari itu tertanggal 10 September 2020 bermetarai Rp 6000, ditembuskan kepada Dirprogram dan Kompolnas di Jakarta.

Sebelumnya, Kasubbag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya, SH, menyatakan bahwa pihaknya tidak berhak melarang keluarga korban melapor ke Kapolri. “Itu bukan kapasitas saya untuk menjawab tetapi itu hak seseorang untuk melakukan itu. Silahkan saja itu, hak dia melapor kemana saja. Kita tidak boleh melarang itu,” ucap Sumarjaya, Senin (7/9/2020).

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *