Berita

Untuk Diketahui, Ini Sanksi Bagi Perusahan yg Tidak Menerapkan SMK3

DENPASAR, jarrakposbali.com ! Pelanggaran penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pagi perusahan jelas ada sanksinya.

Namun sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 15 dianggap sudah tidak relevan diterapkan. Mengingat sanksinya sangat rendah, yakni kurungan kurang dari tiga bulan dan denda paling besar Rp 100 ribu.

Acuan denda K3 akan diubah seiring revisi UU no 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Besaran denda pada revisi UU tersebut diusulkan akan jauh lebih besar sehingga memberikan efek jera bagi perusahaan yang tak menerapkan K3.

Dengan demikian Kemnakertrans mengarahkan pendekatan tidak berbasis pidana, tetapi berbasis administratif untuk pemberlakukan aturan K3. Ketentuan ini dimuat dalam UU No. 13/2013 Pasal 190.

Baca Juga :  Kampanyekan Restorative Justice, Undiksha dan Kejari Buleleng Saling Sinergi

Sanksi ini diberlakukan secara bertahap mulai teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, sampai pembekuan kegiatan usaha.

  Jarrak Travel

Kemudian, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha, hingga pencabutan ijin.

Tidak heran pemenuhan persyaratan K3 dilakukan sebagian perusahaan dengan meminjam sertifikat K3 milik perusahaan lain. Tindakan ini disediakan oleh suatu perusahan tertentu.

K3 berkembang di Indonesia sejak 1910 berupa inspeksi langsung berlanjut menjadi K3 yang diatur dalam UU No. 1/1970.

Kemudian, ini menjadi Sistem Manajemen K3 (SMK3) dengan Permenaker No. 5/1996 Tentang SMK3, PP No. 50/2012, hingga UU No. 13/2013.

Kemunculan kebijakan SMK3 dilatarbelakangi pelaksanan K3 masih lemah di perusahaan akibat manfaat ini belum disadari perusahaan.

Baca Juga :  LIGA CHAMPIONS: SAUL PERMALUKAN LIVERPOOL DI ESTADIO WANDA

Selanjutnya, pengawasan ini masih lemah akibat kekurangan personil dan belum prioritas bagi pimpinan perusahaan.

Selanjutnya, pemeriksaan peralatan dan lingkungan kerja masih terbatas dan kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran tentang K3.

Terakhir, tuntutan perlindungan global oleh International Labor Organization (ILO) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional.

Sejumlah aturan dibuat pemerintah guna menunjang pemberlakukan SMK3 yakni Permenaker No 05/Men/1996 tentang SMK3.

Selain itu UU No. 13/2013 Pasal 87 dan PP No. 50/2012 Tentang SMK3.

Implementasi SMK3 bermanfaat bagi pemerintah guna mengurangi angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas.(ded)

Sumber : Situs resmi Kemnakertrans

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: