1
Ming. Sep 27th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

INFO DEWAN: TANAH HPL DI PEJARAKAN JADI TEMUAN BPK RI

2 min read

????????????????????????????????????

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Ini kabar mengejutkan bagi Pemkab Buleleng, Bali. Tanah HPL di kawasan Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak menjadi temuan BPK RI.

Ini terungkap dalam rapat DPRD buleleng dengan eksekutif dengan agenda tindak lanjut LHP BPK, di Gedung DRPD buleleng, Jalan Veteran No 2 Singaraja, Selasa (11/8/2020) siang.

Masalah di Batu Ampar itu terkait Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

Secara keseluruhan ada 7 temuan BPK RI atas laporan keuangan Buleleng tahun anggaran 2019.

Selain Tanah HPL Pejarakan yang masih bermasalah, dua temuan BPK RI lain yang belum mampu diperbaiki Pemkab Buleleng adalah pengadaan Brave Tester dan Axle Load Mater di Dinas Perhubungan; dan Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa yang sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dra. Made Putri Nareni dengan dihari oleh masing-masing Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Buleleng itu, Asisten III Ir. Nyoman Genep, MT, dalam pemaparannya menyatakan bahwa hasil audit BPK untuk anggaran tahun 2019 terdapat 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti.

Baca Juga :  NEW NORMAL: PD PASAR DIMINTA LEBIH INTENS URAI PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL

Saat ini 4 dari 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti dan dinilai sudah memenuhi rekomendasi BPK dan tiga temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi dinilai belum memenuhi rekomendasi BPK.

Genep menyebutkan, tiga temuan tersebut adalah Pengadaan Brake Tester dan Axle Load Mater di dinas Perhubungan; kedua Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat; dan ketiga Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

“Tim saat ini sudah bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan administrasi temuan BPK sehingga nantinya bisa memenuhi rekomendasi dari BPK,” ucap Genep.

Wakil Ketua DPRD Buleleng Dra. Made Putri Nareni dalam pembukaannya meminta Tim Tindaklanjut BPK untuk memaparkan sejauhmana SKPD sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK untuk anggaran tahun 2019. Mengingat terdapat tujuh temuan BPK yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Buleleng sesuai hasil audit BPK.

Baca Juga :  KAPOLRI BARU DAN TANTANGAN STABILITAS KEAMANAN INDONESIA

Anggota DPRD Wayan Masdana setelah mendengar penjelasan dari Tim Tindaklanjut BPK Kabupaten Buleleng meminta kepada eksekutif agar benar-benar bisa menyelesaikan temuan dari BPK. Masdana menambahkan, apa yang menjadi temuan di tahun 2019, tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Selain itu, eksekutif diharapakan melaksanakan rekomendasi dari DPRD Buleleng seperti harga standar banten di lingkup Pemkab Buleleng dan juga ada beberapa fasilitas umum belum memiliki bersertifikat.

“Contoh di salah satu SD Negeri dan Puskesmas Desa Pakisan masih bersertifikat pribadi,” ungkap politisi PDIP itu. .

Hal sama disampaikan Wandira Adi anggota DPRD Komisi III. Kata politisi Golkar itu pemerintah daerah diharapkan lebih cermat dalam perencaanaan program/kegiatan sehingga dalam pelaksanaan tidak ditemukan permasalahan atau kendala yang pada akhirnya menjadi temuan BPK.

“Kami juga berharap agar dokumen hasil pelaksanaan tindaklanjut temuan BPK agar disampaikan ke DPRD,” tegas Wandira.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *