1
Sab. Sep 19th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

VIRUS CORONA: SEKKAB SUYASA JAWAB TIRTAWAN DAN ANTON

3 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Pemkab Buleleng, Bali, melalui Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng, Drs Gede Suyasa, M.Pd, menjawab saran dan desakan menghentikan proyek revitalisasi pembanguna Pasar Tradisional Banyuasri, Singaraja, yang disampaikan oleh tokoh vokalis Bali Nyoman Tirtawan dan vokalis LSM Gema Nusantara (GENUS) Antonius Sanjaya Kiabeni.

Sekkab Suyasa menjawab desakan kedua tokoh vokal itu melalui jumpa pers via video conference (Vidcon) saat menjawab pernyataan wartawan Jarrakpos Group, Minggu (12/4/2020) siang.

Sekkab Suyasa yang Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Buleleng menjelaskan, anggaran penanganan virus corona (COVID-19) di Buleleng akan dialokasikan secara bertahap sesuai kebutuhan atau sesuai dengan perkembangan situasi penanganan wabah.

Saat ini, ungkap Suyasa, Pemkab Buleleng sudah mengalokasikan anggaran pada Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 17 miliyar. Anggaran tersebut tidak menutup kemungkinan untuk ditambah apabila masa tanggap darurat diperpanjang dan kebutuhan penanganan COVID-19 di Buleleng juga dianggap masih kurang.

“Situasi darurat ini mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2020, itu APBDnya sangat dinamis, kapan saja bisa dilakukan perubahan anggaran kalau penanganan COVID-19 membutuhkan. Jadi, oleh karenanya jangan dilihat bahwa APBD Buleleng yang memasang BTT Rp 17 miliar itu anggaran final. Itu anggaran tahap pertama yang akan dievaluasi. Nanti kalau dibutuhkan lagi, ditambah lagi dengan mengambil anggaran yag ditunda pelaksanaanya,” jelas Sekkab Suyasa.

Baca Juga :  LA LIGA SPANYOL: ANGEL CORREA MENANGKAN ATLETICO MADRID ATAS GRANADA 1-0

Dijelaskan Suyasa, Bupati Buleleng sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh kepala SKPD terkait penundaan kegiatan yang sifatnya tidak sangat perioritas, belum berjalan, dan belum memiliki kontrak. Nantinya anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk penanganan COVID-19 sepanjang sumber dananya tersedia. Sampai saat ini belum ada angka rupiah yang absolut dalam penanganan COVID-19.

“Bapak bupati sudah bersurat kepada semua SKPD untuk melakukan penundaan semua kegiatan yang belum berjalan. Kegiatan yang belum berjalan, belum memiliki kontrak, itu tidak dilaksanakan. Ini menundaan sementara. Yang kedua, kegiatan yang boleh dijalankan adalah sesuai dengan arahan pusat, contoh kegiatan rutin, kegiatan yang sudah ada ikatan kontrak, amprah belanja gaji,” urai Suyasa rinci.

Kata dia, di luar itu semua anggaran akan dikonsentrasikan untuk penanganan COVID-19 secara bertahap. “Di luar itu semua, tentu nantinya akan dikonsentrasikan untuk penanganan COVID-19 secara bertahap. Jadi kita melakukannya secara bertahap. Makanya kalau nanti penanganan COVID-19 butuh anggaran akan dialihkan ke sana,” tandasnya.

“Namun ada juga yang didorong oleh pusat supaya tetap ada kegiatan proyek karena itu juga mendorong ekonomi. Contoh, yang dibenarkan DAK kita, hanya boleh dilaksanakan DAK pendidikan dan DAK kesehatan. Di luar dari itu sudah tidak ada lagi anggaran dr pusat karena tidak akan ditransfer,” sambung Sekkab Suyasa lagi.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: SEPAKAT, BULELENG TETAP LAKSANAKAN IBADAH DI RUMAH

Pemkab Buleleng sampai saat ini masih menunggu adanya rasionalisasi dana transfer dari pusat. Selain sumber dana DAK, Pemkab Buleleng telah memproleh informasi bahwa akan ada pengurangan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID). “Sampai saat ini kita masih menunggu berapa rasionalisasi yang dilakukan pusat kepada daerah terkait dana DAU, dan DID dan dana DAK. Kalau lisannya kita sudah tau, tapi tertulisnya belum, maka kami menunggu sehingga nanti akan ada perubahan anggaran secara simultan,” tandas Suyasa yang juga Ketua Umum Askab PSSI Buleleng itu.

Ia juga menyatakan, “Karena ini dana pemerintah sehingga proses pengadaan harus mengikuti regulasi, walaupun regulasi pengadaan barang/jasa berdasarkan peratuan LKPP itu sangat fleksibel, tidak seperti pengadaan saat keadaan normal.”

Ia menegaskan bahwa siapapun tidak bisa menetapkan angka rupiah absolut di dalam APBD untuk menyelesaikan COVID-19. “Siapapun tidak bisa menetapkan angka rupiah absolut di dalam APBDuntuk menyelesaikan COVID-19. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Di bulelang karena kita sejak Maret sudah mengalami hal ini sehingga tidak banyak kegiatan, bisa dilihat di SKPD tidak ada kegiatan,” paparnya.

Penulis: Francelino
Editor: Jering Buleleng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *