1
Ming. Sep 27th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

#1 LHP BPK-RI BANGKITKAN KEMBALI GOYANGAN POLEMIK TANAH HPL BATU AMPAR?

3 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Laporan Hasil Pemerikskaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Buleleng tahun anggaran 2019 seolah membangkitkan kembali goyangan polemik tanah HPL 1 di Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

Ya, aksi klaim Pemkab Buleleng atas tanah HPL 1 seluar 45 hektar (kini tinggal 35 hektar setelah dilakukan pengukuran ulang seperti diklaim Bidang Aset pada BKD dan Aset Kabupaten Buleleng), sebagai asset daerah di era Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, sempat menjadi perhatian serius KPK, kendati lembaga superbody itu akhirnya mundur teratur tanpa alasan yang jelas.

Namun LHP BPK RI yang menjadikan tanah HPL 1 di Desa Pejarakan itu sebagai temuan berarti ada persoalan mendasar nan besar yang masih melilit tanah HPL 1 di Batu Ampar, Desa Pejarakan itu.

LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan bahwa Kerja Sama Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Belum Didukung dengan Naskah Perjanjian yang Sah

Khusus untuk Aset Tanah di Desa Pejarakan, Aset Tanah Pemkab Buleleng dikerjasamakan dengan mitra pemanfaat dengan memberikan Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut. Ada 4 mitra pemanfaat Aset Tanah tersebut dengan luas total yang dikerjasamakan 450.000 M2

Inti temuan BPK adalah naskah kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemkab Buleleng dengan empat mitra pemanfaat hanya berupa Surat Pernyataan HGB dari masing-masing mitra pemanfaat.

Nah, kalau mencermati uraian LHP BPK RI, dasar kerjasama Pemkab Buleleng dengan mitra pemanfaat lemah secara hukum. Karena pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai asset daerah dengan luas yang sangat besar tanpa dukumen yang sah jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  KABAR DEWAN: TENAGA AHLI FRAKSI NASDEM JADI BAHAN GUNCINGAN

Jika kembali membuka dokumen-dokumen seputar tanah HPL 1 Pejarakan itu maka pada tahun 1959 tanah tersebut dimohon oleh masyarakat dan sudah diberikan kepada masyarakat saat itu. Kemudian muncullah HPL 1 tahun 1976 atas nama Pemkab Buleleng dengan pengelolanya PD Swatantra dengan bidang usaha pengapuran.

Nah, enam tahun kemudian tepatnya tahun 1982, tanah itu dikembalikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali kepada masyarakat melalui surat Nomor: SM/DM/D1./Bll/1982 tertanggal 27 Februari 1082 ditantangani oleh yang intinya menyatakan memberikan hak milik kepada saudara pemohon (masyarakat).

Bahkan tahun 1990 Gubernur Bali Ida Bagus Oka menyatakan bahwa tanah Batu Ampar adalah milik rakyat.

Bukti autentik lain yang memperkuat tanah itu milik masyarakat sesuai surat Gubernur itu adalah buku tanah dan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah itu yang dimiliki masyarakat. Yaktiu Buku Tanah bernomor: 2794/1982, D.1.301 No.180/82, SHM Nomor: 240 Tahun 1982; Buku Tanah bernomor: 2763/1982, D.1301.1790/82; Buku Tanah bernomor: 2794/1982, D.1.301 No.180/82, SHM Nomor: 240 Tahun 1982. Buku Tanag bernomor: 2763/1982, D.1.301. No.1790/82.

Perlu dicatat di zaman Bupati DR Drs Putu Bagiada, MM, pun pemerintah memberikan pengakuan bahwa tanah itu menjadi milik masyarakat dengan menerbitkan surat rekomendasi bagi masyarakat untuk melakukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut.

Baca Juga :  INFO DEWAN: DISDIKPORA BULELENG WAJIB TERAPKAN PROTOKOL COVID-19 SAAT PROSES PPDB

Misalnya dalam surat rekomendasi Bupati Buleleng No 590/1921/Pem tertanggal 10 Juni 2008 perihal: Permohonan Rekomendasi Penertifikatan Tanah. Ini diberikan kepada pemohon bernama Sahwi. Intinya Bupati Buleleng Putu Bagiada memberikan rekomendasi untuk memperoleh hak pakai atas tanah seluas 15.000 meter persegi (M2).

Bukan hanya Sahwi yang diberikan rekomendasi oleh Bupati Putu Bagiada saat itu. Tetapi warga lain seperti P Bihasan (luas tanah 15.000 M2), Rahnwi (luas tanah 10.000 M2), Matarmo (luas tana 15.000 M2), Juhri Suhari ( luas tanah 15.000 M2), dan Jumrati (luas tanah 10.000 M2).

Ini kian memperkuat data dan argumetasi hukum bahwa tanah HPL 1 Perajakan itu adalah milik masyarakat sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan sah berupa SHM dan Buku Tanah tersebut di atas.

Dengan dasar apa Pemkab Buleleng mengklaim tanah HPL 1 Pejarakan itu merupakan asset Pemkab Buleleng. Apakah lewat hibah, atau lewat jual beli? Kalau hibah, siapakah yang menghibahkannya kepada Pemkab Buleleng dan mana bukti hibahnya? Sedangkan kalau itu dibeli Pemkab Buleleng, maka Pemkab Buleleng beli dari siapa dan berapa nilai belinya serta dimana bukti jual-beli itu?

Maaf, sampai saat ini Pemkab Buleleng melalui Bidang Aset di BKD dan Aset Buleleng tidak memegang satupun bukti autentik tentang kepemilikan Pemkab Buleleng atas tanah itu. Lagi-lagi tragedy politik 20 dan 21 Oktoter 1999 menjadi tameng perlindungan bagi Pemkab Buleleng.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *