1
Sen. Sep 28th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

CATATAN HUKUM: APA KABAR KASUS ANAK DIBAWAH UMUR JADI KORBAN POLITIK 2019?

2 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Kendati aturan perlindungan terhadap anak sudah sangat jelas namun penegak hukum selalu “menggoreng” entah demi kepentingan apa dan siapa. Yang pasti anak-anak Indonesia selalu menjadi korban eksploitasi politik akibat lemahnya aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak bangsa.

Seperti yang saat ini dialami Komang NS, 16, yang menjadi korban politik tahun 2019 lalu. Penderitaan Komang NS sudah sangat lengkap jadi korban politik, namun polisi yang memiliki moto “melayani dan melindungi masyarakat” itu malah tidak bersikap adil dan tegas dalam menangani kasus Komang NS yang dilaporkan ibunya bernama Made Sudiari tanggal 10 Juli 2020 lalu.
Kasus Komang NS sebagai korban politik 2019 sudah menyita jagat politik nasional sejak Maret 2019 lalu. Tapi apa mau dikata, para pemelek hukum yang duduk di lembaga pengawasan Pemilu pun tampaknya mengabaikan hukum yang telah mereka jadikan keahlian mereka.

Baca Juga :  OWWW... WABUP SUTJIDRA JANJI BANGUN GEDUNG BARU UNTUK PMI BULELENG

Nah, kali ini Komang NS dan keluarga pun tidak menyerah memperjuangkan kebenaran, walau kemungkinan akan kembali berhadapan dengan “tembok berlin hukum”.

Dikatakan “tembok berlin hukum” karena konon kabarnya sempat terjadi lagi upaya untuk menggunakan UU Pemilu untuk kasus ini padahal laporan awal korban menggunakan UU Perlindungan Anak.

Namun Gede Astawa, SH, pengacara korban, dihubungi Kamis (13/8/2020) menyatakan bahwa penyidik tetap menggunakan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 5 tahun penjara. “Pakai UU Perlindungan Anak, pasal 87,” ucap Astawa.

Bagaimana hasil pertemuan dengan Kasatreskrim Polres Buleleng? “Kita dari pengacara diterima dengan baik, dan beliau (Kasatreskrim, red) akan mengawal setiap laporan dari masyrakat. Karena ini menyangkut atau ada kaitannya dgn pemilu beliau sangat berhati-hati dan akan mengkaji dengan mengadakan gelar perkara secara eksternal untuk mendapatkan transparansi penyelasaian secara hukum,” jawab Astawa, seraya menambahkan, “Intinya beliau sangat mengatensi kasus ini.”

Baca Juga :  LAKALANTAS: KURANG HATI-HATI, FAJAR TABRAK PEKAK KETUT WARTA

Ibarat makanan, penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Buleleng tidak perlu susah-susah gali data dan informasi karena semuanya sudah lengkap diserahkan kepada penyidik. Data sudah lengkap, saksi lengkap dan keterangan sama diarahkan ke satu sasaran.

Terbaru, karena Komang NS yang menjadi korban politik tahun 2019 mengalami gangguan depresi dan cemas, maka sudah dilengkap surat keterangan evaluasi kesehatan jiwa dari psikiater RSUD Kabupaten Buleleng tertanggal 13 Agustus 2020.

Nah, dengan penderitaan yang dialami Komang NS itu, maka keluarganya berharap Polres Buleleng segera bisa menangkap aktor di balik rusaknya mental anak bangsa itu.

Menjadi sebuah catatan bagi penyidik PPA Satreskrim Polres Buleleng, bahwa jangan sampai “kesalahan” konstruksi hukum Bawaslu Buleleng menangani laporan Komang NS April 2019 lal itu terulang lagi sehingga membuat masyarakat tidak percaya lagi sama hukum dan Polres Buleleng.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *