1
Sen. Sep 28th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

TAK MILIKI IMB, DEWAN BULELENG DESAK SEGEL PROYEK PASAR BANYUASRI

3 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Ternyata kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan di kalangan instansi pemerintah malah sangat rendah. Sebagai bukti megaproyek revitalisasi Pasar Banyuasri di Kota Singaraja hingga hari ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Proyek “plat merah” alias proyek milik pemerintah bernilai ratusan miliaran rupiah sudah hampir selesai namun belum memiliki IMB dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) alias Dinas Perizinan Kabupaten Buleleng, Bali.

Ini terungkap saat anggota Komisi II DPRD Buleleng I Made Sudiartha, SH, melakukan kunjungan kerja ke DPMPTSP, Kamis (13/8/2020), disela-sela agenda reses.

Ini membuat politisi NasDem yang akrab disapa Dek Tamu itu geram karena pemerintah tidak memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Karena proyek revitalisasi Pasar Banyuasri itu dinilai bodong maka Dek Tamu mendesak Tim Yustisi yang dimotori DPMPTSP dan Satpo PP Kabupaten Buleleng untuk segera menyegel proyek tersebut.

“Saya minta instansi yang berwenang segera segel proyek Pasar Banyuasri karena bodong, tidak memiliki IMB. Semestinya, pemerintah yang memberikan contoh kepada masyarakat soal ketaatan kepada aturan. Pemerintah harusnya menjadi suri taulan bagi masyarakat, bukan justru sebaliknya,” desak Dek Tamu saat ditemui media ini di kediamannya di Jalan Gajahmada Singaraja, Jumat (14/8/2020) siang.

Dek Tamu memgkritik keras Pemkab Buleleng tentang ketidakdilan dalam penertiban bangunan tidak berizin di Kabupaten Buleleng. Ia memberi contoh, Tim Yustisi Pemkab Buleleng menyegel tower seluler di Kelurahan Banyuning, Singaraja dan bangun vila/hotel di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Selasa (11/8/2020) lalu.

Baca Juga :  KOMISI I DPRD BULELENG PASTIKAN TAK ADA DATA PENERIMA BLT YANG TERCECER

Bahkan, kata Dek Tamu, kala itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, ST, meminta seluruh masyarakat ataupun investor untuk tertib mengurus perizinan. Pengurusan perizinan diperlukan untuk memperlancar segala bentuk usaha ataupun bangunan yang akan dibangun sesuai dengan aturan perundang-undangan. Bupati Agus menjelaskan, dengan tertib melakukan pengurusan perizinan, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya permasalahan di kemudian hari. Sebab dalam regulasi (Perda) pun sudah jelas kepada masyarakat agar mengurus perizinan sesuai dengan kebutuhan dan aturan regulasi yang ada. Seperti izin usaha atau izin mendirikan bangunan. “Ini sangat diperlukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga akan memberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Dek Tamu mengaku salut dengan ketegasan Bupati Buleleng terhadap bangunan tak berizin, namun ia minta agar sikap tegas Bupati Buleleng itu juga dilakukan terhadap proyek Pasar Banyuasri yang juga tidak memiliki IMB.

“Saya salut dan mendukut sikap tergas Pak Bupati terhadap bangunan tak berizin. Sekarang di depan mata Bupati dan masyarakat Buleleng terdapat proyek besar Pasar Banyuasri juga tidak memiliki IMB. Bagaimana sikap Bupati Buleleng dan jajarannya? Tidak ada kata lain, selain Tim Yustisi segel proyek Pasar Banyuasri supaya adil,” tegas Dek Tamu.

Baca Juga :  REFLEKSI: KENAIKAN TUHAN DI ANTARA RINTIHAN KORBAN COVID-19

Bagaimana hasil kunjungannya ke Dinas Perizinan? Dek Tamu mengungkapkan bahwa diperoleh penjelasan dari Kadis Perizinan I Made Kuta, S.Sos, bahwa IMB Pasar Banyuasri itu baru diajukan kepada Dinas Perizinan pada tanggal 8 Mei 2020, padahal pembangunan megaproyek itu sudah dimulai akhir Desember 2019 lalu.

“Coba bayangkan, proyek sebesar itu yang nilainya ratusan miliar, dibangun tanpa IMB. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab. Maka itu saya minta proyek Pasar Banyuasri disegel, dan dinas terkait sebagai leading sector urus dulu IMB, setelah IMB terbit baru dilanjutkan pembangunannya. Toh, saat ini masih kekurangan dana Rp 57 miliar juga kok. Jadi urus IMB dulu sambil cari dana yang kurang,” tandas Dek Tamu.

“Ke depan kami berharap kepada seluruh kegiatan pembangunan agar memiliki izin dahulu baru melaksanakan pembangunannya,” papar Dek Tamu seraya menyebutkan, “Kami akan membawa hasil dan data ini dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II dengan SKPD terkait.”

Sementara itu Kadis PUPR Kabupaten Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra belum bisa diperoleh penjelasannya karena saat dihubungi pertelpon maupun via akun WhattsApp, yang bersangkutan tidak membalasnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *