1
Connect with us

Berita

BUNGKULAN GATE : PERBEKEL KUSUMA ARDANA KALAH 0-1

Published

on

 

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Kedudukan kosong satu (0-1) untuk kekalahkan Perbekel Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, Ketut Kusuma Ardana dalam kasus penguasaan lahan yang diatasnya fasilitas umum.

Karena Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali secara resmi telah membatalkan sertifikat hak milik (SHM) No. 2426 Desa Bungkulan, atas nama Ketut Kusuma Ardana.

Selain keberatan dari warga masyarakat, pembatalan SHM No. 2426 tahun 2013 Desa Bungkulan oleh Kantor Pertanahan Provinsi Bali juga dilakukan karena diatas lahan yang sama sudah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 1/Bungkulan atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

Artinya Kusuma Ardana “keroyok” secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Bungkulan yang keberatan atas penguasaan lahan untuk fasilitas umum, secara pribadi oleh Kusuma Ardana, dan pemegan sertifikat hak pakai yakni PemprovBali.
Dengan adanya pembatalan tersebut, status bidang lahan seluas 285 m2 di Desa Bungkulan, dikembalikan sebagai asset Pemprov Bali sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 1/Bungkulan yang dimanfaatkan untuk Puskesmas dan Puskeswan.

SHM No. 2426 Desa Bungkulan atas nama Ketut Kusuma Ardana yang diterbitkan pada Prona tahun 2013 dihapus dari buku tanah BPN Buleleng.

Keputusan pembatalan sertifikat SHM No 2426 milik Perbekel Ketut Kusuma Ardana oleh Kanwil BPN Bali disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, I Komang Wedana kepada wartawan dan masyarakat Bungkulan pimpinan Ketut Sumardhana dan Jro Budiasa yang selama ini bergerak melawan Kusuma Ardana.

”Kami dapat Surat Keputusan pembatalan SHM No. 2426 Desa Bungkulan atas nama Ketut Kusuma Ardana, kami terima hari Jumat (10/1/2020) lalu,” ungkapnya.

Mantan Kabid Pengukuran Kanwil Pertanahan Provinsi Bali ini mengaku pembatalan ini dilakukan karena SHM No 2426 itu cacat administrasi. “Ini dibatalkan karena cacat administrasi,” tegasnya.

Baca Juga :  MANDI DI PERMADIAN UMUM CELEPUD, SUTAMA TEWAS KESETRUM LISTRIK

Apakah langkah selanjutnya? Sesuai dengan aturan maka hasil keputusan Kanwil BPN Bali ini akan ditempelkan di dua tempat yakni di Kantor Perbekel Bungkulan dan di Kantor BPN Buleleng di Singaraja.

Bagaimana dengan status tanah itu setelah pembatalan ini? “Statusnya kembali ke status semula. Siapapun yang membutuhkan silahkan mengajukan permohonan termasuk masyarakat Buleleng,” jawabnya.

Perbekel Ketut Kusuma Ardana berpeluang kalah telak 0-2, karena SHM atas lapangan sepak bola masih dalam proses karena SHM tersebut sudah dijadikan jaminan kredit uang di sebuah bank di Bali.

Kini Kanwil BPN Provinsi Bali masih meminta “fatwa” ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.

Sebelumnya, masyarakat Desa Bungkulan mengadukan pensertipikatan fasilitas umum Lapangan dan Puskesmas Pembantu Desa Bungkulan oleh Ketut Kusuma Ardana ke BPN Buleleng. Menyikapi pangaduan tersebut, BPN Buleleng merekomendasikan penyelesaian sengketa lahan dilakukan melalui proses pembatalan SHM yang terbit pada Prona Tahun 2013.

Pembatalan sertifikat dimaksudkan untuk mengembalikan status tanah kepada asalnya, yakni satu bidang lahan berupa Lapangan dan satu bidang lahan seluas 285 m2, milik Pemprov Bali sesuai Sertipikat Hak Pakai No. 1/Bungkulan yang dimanfaatkan sebagai Puskesmas dan Puskeswan.

Pembatalan dilakukan karena penerbitan kedua sertipikat tersebut dinilai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Tidak Ada yang Kalah, Tidak Ada yang Menang

Pembatalan SHM No 2426 atas Ketut Kusuma Ardana, Perbekel Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng, sesungguhnya adalah kemenangan besar masyarakat Bungkulan yang melawan Kusuma Ardana pimpin Jro Budiasa dan Ketut Sumardhana.

Baca Juga :  TEGAS! Demokrat Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Perjuangan yang tidak kenal lelah, akhirnya mampu membuat dan meyakinkan Kanwil BPN Porvinsi Bali dengan bukti-bukti autentik, sehingga Kanwil BPN Bali memutuskan bahwa SHM No 2426 itu cacat administrasi sehingga SHM milik Kusuma Ardana dibatalkan.

Tadi pagi kubu Jro Budiasa dan Sumardhana semua hadir di Kantor BPN Buleleng menggelar pertemuan terlebihdahulu dengan Kepala Kantor BPN Buleleng secara terttutup sebelum diumumkan pembatalan SHM No 2426.

Bagaimana komentar kubu pemenang? Sumardhana, mantan Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Parti Hanura periode 2014-2019, saat dimintai komentarnya menyatakan bahwa kubunya merasa puas dengan pembatalan SHM No 2426 itu.

“Ini sebuah keputusan bijaksana dan adil yang diambil oleh BPN. Karena memang secara administrasi tidak benar proses pembuatan sertifikat itu,” tandas Sumardhana.

Apakah anda merasa menang? “Oh…tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Ini semua didasarkan pada bukti-bukti yang ada,” jawab Sumardhana yang juga mantan Perbekel Bungkulan itu.

Yang pasti, kasus Bungkulan ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk membuka dan membongkar kasus serupa di desa lain di Buleleng. “Ini bukan hanya di Bungkulan, tetapi hampir semua desa ada kok. Maka dengan kasus Bungkulan ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk membongkar kasus serupa di desa-desa lain,” tandas Sumardhana.

Sumardhana menegaskan bahwa kendati SHM No 2426 sudah dibatalkan namun demikian tugas mereka belum berakhir karena harus mengawal penempelan keputusan Kanwil BPN Bali di Kantor Perbekel Bungkulan dan di Kantor BPN Buleleng. “Kami tetap kawal keputusan ini sampai tuntas,” janji Sumardhana.

Penulis: Jering buleleng

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

JOKOWI LEBIH PILIH TRI HANDOKO, ETNIS NON-BALI PERTAMA JADI DIRJEN BIMAS HINDU

Published

on

By

JAKARTA-JARRAKPOSBALI.COM – Setelah lama ditunggu umat Hindu, akhirnya Presiden Jokowi memilih dan penetapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Hindu, Kementerian Agama RI periode 2020-2025.

Siapakan dia? Ternyata pilihan Presiden Jokowi cukup mengejutkan umat Hindu di Indonesia. Sang Dirjen Bimas Hindu pilihan Presiden Jokowi adalah Dr Tri Handoko Seto, SSi MSc.

Melansir NusaBali, terpilihnya Tri Handoko sebagai Dirjen Bimas Hindu menjadi catatan sejarah dalam kepemimpinan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama selama ini. Baru kali ini posisi Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI diisi pejabat beragama Hindu dari etnis non-Bali.

Tri Handoko mengusur dua guru besar dari dua perguruan tinggi ternama di Bali bahkan nasional. Kedua guru besar yang tergusur alias kalah adalah Guru Besar IHDN Denpasar Prof Dr Drs I Nengah Duija MSi, dan Guru Besar Ilmu Manajemen Undiknas Prof Dr Ida Bagus Raka Suardana SE MM.

Tri Handoko akan menjabat Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI periode 2020-2025 menggantikan Prof I Ketut Widnya MA MPhil PhD.

Menurut informasi, Tri Handoko terpilih melalui sidang tim penilai akhir (TPA) yang berlangsung secara tertutup.
Masih menurut NusaBali, penetapan tidak hanya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri, melainkan ada 10 menteri dan lembaga seperti pimpinan BIN, Kepala PPATK, Menteri PAN RB, Kepala BKN, Mensesneg dan Mensekab.

Menurut rencana, Tri Handoko akan dilantik oleh Menteri Agama, Fachrul Razi, Senin (10/8/2020) besok di Kementerian Agama RI.

“Keppres sudah turun, tapi tidak diumumkan. Yang terpilih bapak Tri Handoko Seto. Insya Allah akan dilantik hari Senin nanti,” ujar Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI, Saefuddin A Syafei, kepada NusaBali melalui pesan elektronik singkat, Sabtu (8/8/2020) malam.

Baca Juga :  LAKALANTAS: MOTOR HONDA VERSUS DAIHATSU PICK UP, SATU LUKA-LUKA

“Penetapan telah dilakukan Presiden Jokowi pada 3 Agustus lalu dan pelantikan digelar pada, Senin besok,” sambung Syafei.

Mengutip NusaBali, Tri Handoko mengaku belum menerima pengumuman secara resmi. Oleh karena itu, pria yang saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT ini belum mau mengomentari hasil tersebut. “Nanti saja mbak,” katanya singkat.

Namun sebelumnya Tri Handoko mengatakan, jika terpilih sebagai Dirjen Bimas Hindu, dirinya telah memiliki sejumlah program. Antara lain, dia ingin posisi Dirjen Bimas Hindu dipegang secara profesional dalam melayani umat Hindu di Nusantara. Langkah yang akan dia lakukan adalah meningkatkan profesionalisme pegawai dengan cara tidak biasa dan cepat. Pegawai yang kurang kompeten akan diberi Diklat.

Selanjutnya dia akan melakukan perubahan dalam pola kerja dengan membenahi pemberian reward dan punishment. Kemudian membangun dan melayani umat dari pinggiran, karena umat Hindu tidak hanya berada di Bali saja. Melainkan ada di daerah-daerah lain, seperti di Toraja dan Bugis di Sulawesi Selatan, Maluku, Sumatera dan Jawa.

“Di sana kita tingkatkan SDM mereka dan bantu perekonomian mereka agar ke depan lebih maju dan sejajar dengan umat lainnya,” papar pria yang juga sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia (ICHI) ini. Tak ketinggalan, Dirjen Bimas Hindu tidak hanya berpatokan pada kantornya saja.

Baca Juga :  PASANG BENDERA, TERSENGAT LISTRIK, TUBUH MELEPUH

Tapi, kata dia, harus sharing sumber daya yang ada dengan cara kerjasama dengan PHDI yang tersebar di kecamatan-kecamatan, aktivis maupun unsur lembaga keumatan lainnya. Program pendidikan juga menjadi perhatian Tri Handoko. Menurutnya, ke depan harus ada perbaikan kurikulum mata pelajaran Agama Hindu untuk SD sampai SMA.

Dipaparkannya, kurikulum yang lebih menekankan pada pemahaman siswa terhadap agama Hindu baik dari sisi tatwa, etika maupun susila secara berimbang. Lalu dilakukan perbaikan pendidikan di perguruan tinggi Hindu. Di mana kualitas SDM perguruan tinggi Hindu harus diupgrade secara signifikan. Standar kualitas mahasiswa dan dosen harus ditingkatkan pula.

Data yang diperoleh media ini dari akun resmi Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI, IBP Mastra merupakan pejabat Dirjen Bimas Hindu pertama dari tahun 1966-1973. Kala itu masih bernama Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Kemudian Gde Pudja, SH, MA, menjabat Dirjen Bimas Hindu dan Buddha pada periode 1973-1985.

Lalu, periode ketiga (1985-1994) dijabat Drs I Gusti Agung Gede Putra. Periode keempat (1994-1997) dijabat I Ketut Pasek. Periode kelima (1997-2000) dijabat Ir I Wayan Gunawan.

Kemudian Drs I Wayan Suarjaya MSi menjadi Dirjen Bimas Hindu dan Budha pada periode keenam yakni 2000-2006.

Kemudian terjadi pemisahan Bimas Hindu dan Bimas Budha. Di era 2006-2014, Dirjen Bimas Hindu dijabat Prof Dr IBG Yudha Triguna, MS. Terakhir periode kedelapan (2014-2020) dijabat Prof Drs I Ketut Widnya, MA, MPhil, Ph.D.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

BUNDA PUTRI KOSTER SAPA NELAYAN DI ACARA “TEGUR SAPA” DI KAMPUNG MANGROVE

Published

on

By

KUTA-JARRAKPOSBALI.COM – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster hadir menyapa para nelayan Patasari pada acara ‘Tegur Sapa’ di Kampung Mangrove, Muara Tukad Mati, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (9/8/2020).

Dalam arahannya, Ny Putri Koster menyampaikan apresiasi serta penghargaan kepada para nelayan Patasari yang telah bekerja keras bersama-sama berupaya menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan mangrove atau hutan bakau, sehingga lingkungan menjadi bersih, asri dan nyaman.

Ny Putri Koster yang akrab dipanggil Bunda Putri ini juga menyampaikan bahwa menjaga kawasan mangrove tidak hanya tanggung jawab para nelayan semata tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama untuk masa depan anak cucu kita nantinya.

Sehubungan dengan itu, Bunda Putri mengajak keterlibatan generasi muda, para ibu PKK serta seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kelestarian, kebersihan dan keasrian kawasan mangrove. Dengan kawasan mangrove yang terjaga kebersihan serta kelestariannya, ke depannya tidak hanya akan memberi dampak positif pada lingkungan, juga nantinya bisa dikembangkan menjadi kawasan dan paru-paru yang dapat penyuplai oksigen di tengah kota, ujar pendamping orang nomor satu di Bali itu.

Baca Juga :  MANDI DI PERMADIAN UMUM CELEPUD, SUTAMA TEWAS KESETRUM LISTRIK

Bunda Putri juga menekankan pentingnya pengolahan sampah yang berasal dari sumbernya, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPA ataupun di sungai yang berujung ke laut. Untuk itu, Bunda Putri meminta agar pengolahan sampah di sumbernya semakin diintensifkan bahkan jika memungkinkan sampah diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
Sementara itu, Ketua Nelayan Patasari Jero Dolphin menyampaikan bahwa dulunya lokasi ini adalah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yang kemudian melalui perjuangan para nelayan didukung pemerintah, dari tahun 2009 telah berhasil menata kawasan Muara Tukad Mati ini menjadi seperti saat ini.

Dengan beranggotakan sebanyak 202 nelayan, kata Jeo Dolphin, pihaknya berupaya keras melakukan normalisasi sungai, menanam mangrove dan melepas satwa yang hidup pada habitat yang ditumbuhi pohon mangrove.

Baca Juga :  LAKALANTAS: MOTOR HONDA VERSUS DAIHATSU PICK UP, SATU LUKA-LUKA

Kerja keras para nelayan ini berbuah manis dengan diraihnya penghargaan Kalpataru oleh Kelompok Nelayan Prapat Agung Mengening Patasari pada tahun 2019. Ke depannya, lanjut dia, pihaknya berharap penataan kawasan mangrove ini dapat terus dilanjutkan, sehingga bisa menjadi kawasan eco edu wisata mangrove. Dikatakan, satu sisi kawasan mangrove bisa menjaga alam dengan mencegah terjadi abrasi, di sisi lain ada nilai ekonomis yang bisa dinikmati masyarakat sekitar.

Pada acara yang turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Badung dan pemilik Krisna Oleh Oleh Bali yang terkenal dengan sebutan Ajik Krisna serta anggota nelayan Patasari, Ny Putri Koster berkesempatan menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada para nelayan, disusul melakukan penanaman mangrove.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

PASAR GOTONG-ROYONG: BUNDA PUTRI KOSTER BILANG BERDAMPAK POSITIF BAGI WARGA

Published

on

By

KUTA-JARRAKPOSBALI.COM – Ny Putri Suastini Koster mengungkapkan kebanggaan saat menghadiri ‘Gebyar Pasar Minggu’ yang dilaksanakan manajemen Krisna Oleh-Oleh di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (9/8/2020).

Melansir Humas Pemprov Bali, di pasar yang melibatkan para petani itu, menyediakan sejumlah bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ratusan pengunjung ‘Gebyar Pasar Minggu’ mendapatkan bahan sayuran yang segar dengan harga yang cukup murah. Hal ini dikarenakan petani yang langsung membawa hasil panennya kemudian bertransaksi dengan para pembeli di pasar tersebut.

Sesaat setelah meninjau ‘Gebyar Pasar Minggu’, Ny Putri Koster yang akrab disapa Bunda Putri Koster itu mengharapkan kegiatan ini dapat memacu semangat pengusaha lainnya untuk ikut menyiapkan pasar gotong royong di wilayahnya masing-masing.

“Dengan demikian, kita dapat membantu upaya pemasaran hasil panen pada petani, di tengah lesunya daya beli masyarakat sebagai dapat pandemi Covid-19,” ujarnya di antara para penunjung yang bertransaksi untuk mendapatkan bahan sayur segar, ikan, bumbu dapur dan lainnya.
Sejumlah kebutuhan pokok mulai dari jenis sayur dijual dengan harga Rp 2.000-Rp 10.000 per kg, telur dijual Rp 8.000 per 10 butir, beras merah Rp 18.000 dan beras C4 seharga Rp 55.000 per kg, dan buah bisa dibeli mulai dari harga Rp 7.000 sampai Rp 24.000 per kilogramnya.

Baca Juga :  POLEMIK AIR: BUPATI AGUS KASIH SUBSIDI OPERASIONAL UNTUK DESA LES DAN PENUKTUKAN

Bunda Putri Koster bangga dengan kesempatan ini, di mana para petani dapat berjualan langsung di halaman Krisna Oleh-Oleh dan memberi dampak positif bagi warga sekitar untuk membeli kebutuhan dapur dengan harga yang relatif terjangkau.

“Mari kita bergotong royong membangkitkan pekonomian masyarakat secara perlahan, sekaligus memberikan kesempatan pada petani untuk menyalurkan hasil panennya kepada masyarakat umum, karena saat ini hasil pertanian yang sebelumnya terserap oleh hotel dan restoran mengalami keanjlokan karena tidak tersalurkan pemasarannya dengan baik,” ujar pendamping orang nomor satu di Bali itu.

Seniman muntitalenta itu menyebutkan, harga jual hasil panen petani yang disalurkan melalui tengkulak sangat jauh dengan harga jual di pasaran pada umumnya. Dengan adanya wadah yang memberikan mereka tempat dan lahan berjualan, maka para petani ini akan dapat langsung memberikan harga dasar kepada masyarakat luas.

Baca Juga :  MANDI DI PERMADIAN UMUM CELEPUD, SUTAMA TEWAS KESETRUM LISTRIK

“Hal ini tentu saja memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, yakni hasil panen petani terserap ke pasar dengan baik, dan bagi konsumen juga diuntungkan dengan mendapatkan sayuran segar dan harga yang cukup murah,” ujar Ny Putri Koster.

Seperti yang diungkapkan I Made Sandi, seorang petani asal Munduk Andong, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang merasa sangat bersyukur masih ada pihak yang peduli dengan keadaan para petani. “Bersyukur kami dapat menjual hasil panen yang sejak wabah Virus Corono cukup sulit untuk dapat menyalurkannya ke pasaran,” ujarnya, berbangga.

Pihak penyelenggara ‘Gebyar Pasar Minggu’ menyatakan bahwa kegiayan ini dimaksudkan untuk melakukan sinergitas antara pemerintah, pihak swasta dan petani dalam rangka pemasaran yang sehat dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau. Pasar ini diharapkan menjadi momen bagi semua pihak untuk turut menikmatinya, sehingga sayur organik juga bisa dibeli dengan harga murah.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending