1
Sen. Sep 21st, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

KORUPSI DI PT DI: DEPUTI BIDPOLHUHANKAM BAPPENAS DIPERIKSA KPK

2 min read

JAKARTA.JARRAKPOSBALI.COM – Petinggi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI kini harus berurusan dengan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK). Ini terkait dengan kasus dugaan korupsi di tubuh PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Petinggi Bappenas yang disebut-sebut berurusan dengan KPK adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Deputi Bidpolhuhankam), Rizky Ferianto.

Pelaksana tugas (Plt) jurubicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi wartawan, Senin (15/6/2020), menyatakan bahwa KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi Bidhupolhankam Bappenas, Rizky Ferianto.

Terkiat dengan status Rizki dalam pemeriksaan di KPK nanti, Fikri menyatakan bahwa Rizki akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani.

Baca Juga :  COVID-19: PEMKAB BULELENG KEMBALI TERAPKAN WFH DAN WFO

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani),” jelas Fikri sebagaimana dilansir Jawapos.com.

Kata Fikri, selain Rizky, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya. Ketiga saksi yang bakal menyusul ke Gedung KPK adalah Fajar Hari Sampurno selaku mantan Deputi Nasional Defence Hightech Industries Kementerian BUMN, Neny Sutaeni yang berprofesi sebagai guru dan Hamzah Baswani selaku pihak swasta. “Ketiganya juga diperiksa untuk tersangka IRZ,” sambungnya.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: PENGIN KASIH SEMBAKO KEPADA KAUM MARJINAL, KETUA FRAKSI DEMOKRAT BALI BERJALAN KAKI 1 KM

Seperti diketahui bahwa dalam kasus dugaan korupsi di PT DI, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka. Keduanya diduga telah melakukan korupsi di PT Dirgantara Indonesia yang merugikan negara senilai Rp 330 miliar.

Tersangka Budi Santoso dan tersangka Rizaldi dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Francelino

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *