1
Ming. Sep 20th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

CATATAN HUKUM HUT KEMERDEKAAN RI 75: BELUM ADA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK-ANAK KORBAN EKSPLOITASI POLITIK, DIMANAKAH KEADILAN?

6 min read

Oleh: Francelino Xavier Ximenes Freitas / Alumnus San Diego State University (SDSU), San Diego, California-USA dan
Staf UNAMET (United Nations Mission in East Timor – Misi PBB untuk Timor
Timur gelar jajak pendapat) 1999

TUJUH PULUH LIMA TAHUN (75) Indonesia merdeka! Ya, 75 tahun bukan usia mudah, tetapi usia yang sudah cukup matang. Maka Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun sudah semestinya masyarakatnya damai sejahtera dan beradab serta berkeadilan.

Usia 75 tahun berarti segala komponen bangsa ini termasuk aparat penegak hukum dan penegakan hukum atau law enforcement sudah tersistematik dan mantap sehingga tidak ada lagi “pengkhianatan” terhadap keadilan dan kebenaran.

Namun impian ideal itu baru sebatas impian. Law enforcement di Republik ini masih jauh dari harapan. Kepentingan pihak-pihak tertentu masih mengendalikan proses hukum kendati yang bersangkutan secara terang benderang bersalah. Dan korbannya berjatuhan tidak berdaya di hadapan penegak hukum tetapi tidak digubris. Kepentingan sang pengatur irama perjalanan hukum masih menjadi panglima dalam menegakkan hukum. Siapa punya pengaruh kesitulah penegakan hukum dicondongkan, siapa yang lemah (kendati benar) tetap menjadi mangsa para kaum berduit (kendati bersalah).

Nah, di Buleleng, Bali, saat ini seorang anak di bawah umur bernama Komang NS, 16, yang menjadi korban eksploitasi politisi demi mencapai tujuannya, kini merasakan benar betapa tidak adilnya hukum di negara yang sudah berusia 75 tahun ini.

Padahal negara sudah membentuk sejumlah lembaga resmi untuk melindungi anak-anak negeri ini dari berbagai tindakan eksploitasi seperti eksploitasi anak untuk kepentingan politik, misalnya KPAI atau KOMNAS PA, dan Polri namun lembaga itu belum melakukan tugasnya dengan baik.

Sebagai bukti anak di bawah umur yang menjadi korban politik di Buleleng, Bali, Komang NS, 16, dibiarkan menderita oleh KPAI dan kasusnya “digoreng” di kepolisian.

Akibat sikap cuek lembaga-lembaga itu kini Komang NS mengalami gangguan depresi dan cemas.

Ini diperkuat dengan surat keterangan evaluasi kesehatan dari psikiater RSUD Kabupaten Buleleng tertanggal 13 Agustus 2020. Dalam surat itu intinya menyatakan bahwa Komang NS menderita gangguan campuran depresi dan cemas, untuk itu perlu pengobatan secara teratur.

Menurut penjelasan ibu korban bernama Made Sudiari dalam laporannya bahwa pasca Pemilu 2019 tepatnya tanggal 30 Juli 2019 kasus tersebut sudah dilaporkan ke KPAI di Jakarta.

Sayang, lembaga negara yang dibiayai dengan uang rakyat itu malah bersikap cuek terhadap laporan tersebut.

Bukan hanya KPAI saja yang bersikap masa bodoh tetap Gakumdu yang terdiri atas tiga lembaga yakni Bawaslu Buleleng, Polres Buleleng, dan Kejari Buleleng, ternyata menambah penderitaan Komang NS dengan cara menggugurkan laporan Komang NS.

Sudiari mengaku kasus itu kembali dilaporkan ke Polres Buleleng pertanggal 10 Juli 2020 siang lalu. “Kami keluarga dari korban mendesak agar polisi mengusut tuntas aktor dibalik terjadinya tragedi ini,” tandas Sudiari.

Sudiari menceritakan bahwa pasca viralnya kasus eksploitasi anak di bawah umur dalam kegiatan politik, Komang NS pernah ditabrak lari orang tidak dikenal di depan Kantor Pos Singaraja sekitar bulan Juni 2019. Bukan hanya itu, korban pun sering didatangangi preman.

Ia meminta aparat penegak hukum harus kerja keras untuk mengungkap dan menindak tegas aktor perusak masa depan anak Indonesia. Polres Buleleng diingatkan untuk tidak meremehkan kasus ini karena terkait pertaruhan wibawa hukum nasional dan Polri sendiri.

Baca Juga :  Demokrat Puji Sikap Kapolri yang Akan Tindak Anggotanya Pamer Hidup Mewah-Minta Proyek

“Anak saya mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya ketika ditabrak dan syukur tidak kehilangan nyawa. Maka saya minta bapak polisi juga pakai hati tangani kasus anak saya ini. Bagaimana seandainya anak bapak polisi seperti ini, bagaimana perasaan bapak polisi? ” ucap Sudiari.

Sudiari bersama keluarga lainnya Kamis (13/8/2020) sudah menyerahkan surat keterangan evaluasi kesehatan dari psikiater RSUD Kabupaten Buleleng kepada penyidik unit PPA Satreskrim Polres Buleleng.

Proses hukum terhadap laporan ibunda Komang NS pun diobrak-abrik para pemelek hukum yang diberi tugas dan wewenang oleh UU untuk menegakkan hukum dan menempatkan hukum sebagai panglima.

Dalam BAP di unit PPA, Komang NS mengaku diajak Yoga di Lovina oleh Ketut Adi Gunawan dan Mangku Artana. Setelah latihan Yoga bersama 20 orang dikumpulkan oleh orang yang mengaku bernama Dr. Somvir. Dr. Somvir memberikan brosur Yoga dan alat peraga kampanye. Komang NS diajar visi misi dan disuruh mencoblos Dr. Somvir dengan nomor urut 10 Partai Nasdem, setelah itu dikashi uang dalam amplop sebesar Rp 100 ribu.

Saksi Ketut Adi Gunawan dan Mangku Artana juga memberikan keterangan yang sama karena mereka datang untuk ber Yoga bersama dan dikumpulkan satu group Yoga. Bahkan Ketut Adi Gunawan dan Mangku Artana dengan jelas dalam keterangan dihadapan penyidik menyebut Dr.Somvir menyuruh mereka untuk mencari suara untuk mencoblos Dr. Somvir dengan imbalan Rp 100 ribu per suara.

Sebelum menandatangani surat penyidikan/pemeriksaan jelas membaca dan ada ada menyebut nama Guru Dr. Somvir. Sudah ada 3 alat bukti dalam pelaporan dugaan tindak pidana perlindungan anak di bawah umur yaitu:

1. Alat praga kampanye dan keterangan Komang NS yang didampingi pengacara Gede Astawa SH.
2. Keterangan 2 saksi yang juga sama menyebut nama Guru ,Dr Somvir menyuruh Komang NS dan yang lainnya untuk memilih Dr Somvir.
3. Surat keterangan ahli yg menyatakan Komang NS mengalami gangguan depresi dan cemas serta harus dirawat dan diberi obat. Ini diperkuat dengan surat keterangan evaluasi kesehatan dari psikiater bahwa Komang NS menderita gangguan campuran depresi dan cemas.

Ketentuan hukum

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) batasan minimal penggunaan alat bukti yaitu minimal dua alat bukti. Ini diperkuat ahli hukum acara pidana Adnan Paslyadja saat penjadi saksi ahli dalam sidang gugatan gugatan praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 27 September 2017. Adnan Paslyadja menyampaikan, dua alat bukti permulaan cukup untuk menetapkan seseorang sebagai status tersangka (medcom.id, 27 September 2017 18:17).

Adnan Paslyadja yang pengajar di Pusat Pendidikan Kejaksaan Agung itu menjelaskan penetapan tersangka tidak harus dilakukan di awal penyidikan, saat penyidikan atau akhir penyidikan. Penetapan tersangka berdasarkan bukti awal bukan dalam prosesnya.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan: Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga :  PELAKU GOJEK DAPAT MASKER DARI SEKPROV BALI DEWA INDRA

KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP.

Nah, dalam kasus Komang NS ini bahkan sudah memiliki tiga alat bukti. Seyogyanya perkara tersebut sudah bisa dan tanpa ragu sudah naik status menjadi penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka. Sementara korban yang notabene orang miskin harus susah payah mencari dana dan menghabiskan waktu berurusan hukum, justru mengalami gangguan depresi dan cemas.

Dengan usia Kemerdekaan RI 75 tahun ini, kapan negara bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak yang merupakan penerus tongkat estafet pembangunan bangsa ini jikalau mereka harus dibunuh secara hukum seperti yang dialami Komang NS.

Sanksi penyidik langgar Etika Profesi Polri

Dalam catatan penulis adalah bila keadilan dan kebenaran didapat oleh Komang NS maka seorang penyidik kepolisian harus memahami etika profesi Polri.

“PENERAPAN SANKSI BAGI PENEGAK HUKUM PENERIMA SUAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA” yang ditulis Dani Durahman, menyebutkan bahwa Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Maksud kristalisasi nilai-nilai Tribrata tersebut adalah setiap anggota Polri dengan penuh kesadaran dan komitmen moral telah memahami, menghayati dan melaksanakan 3 (tiga) hal yang tercermin dalam Tribrata yaitu:

Pertama, berbakti pada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
Kedua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945;
Ketiga, senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sedangkan keempat etika yaitu etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat dimaksud sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 1 angka 6 sampai dengan 9 memiliki.

Bagaimana kalau anggota Polri melanggar etika profesi Polri?

Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat dilihat dalam peraturan Kapolri Nomor Polisi : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “pelanggaran kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri“, sedangkan rumusan kode etik profesi Polri terdapat dalam pasal 1 angka 2 peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 tahun 2006 berbunyi “kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri”.

Semoga keadilan yang didambakan kaum marjinal seperti Komang NS tidak dirampok oleh kepentingan tertentu dan uraian kode etika profesi Polri di atas bisa mengingatkan kembali anggota Polri di Buleleng terutama penyidik untuk kembali ke jatidirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Hidup Hukum Indonesia!
Bangkitlah Kaum Marjinal!
Merdeka!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *