Berita

Alih Fungsi Lahan Pertanian Marak di Jembrana, Dewan Sebut Dinas Terkait Ngibul

JEMBRANA, jarrakposbali.com | Maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perumahan di Jembrana belakangan ini ternyata mendapat perhatian serius oleh DPRD Jembrana.

 

Dewan meminta agar semua pihak terkait bersama-sama mengawasi sehingga tidak ada alih fungsi lahan pertanian pangan. Demikian juga Dinas Pertanian diminta menegakan Perda No 5 tahun 2015 dan jangan berpura-pura tidak tahu adanya alih fungsi lahan.

 

Anggota Komisi II DPRD Jembrana dari Fraksi Gerindra I Ketut Astawa Putra mengaku sangat menyayangkan maraknya alih fungsi lahan pertanian pangan belakanga ini di Jembrana. Terlebih Jembrana mengprogramkan swasembada pangan secara berkelanjutan.

 

  Jarrak Travel

Dia menilai, maraknya alih fungsi lahan karena lemahnya pihak terkait, mulai Dinas Pertanian, Subak, Desa maupun Camat melakukan pengawasan. Sehingga alih fungsi lahan sangat gampang terjadi di Jembrana.

 

Baca Juga :  Selesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tepat Waktu, Pemprov Bali Terima Penghargaan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri

Karena itu, dia berharap kedepannya

agar semua pihak yg terkait Perda No 5 Tahun 2015, tentang perlindungan lahan pertanian dan pangan, agar tetap perpegang pada perda tata ruang yg sudah ada.

“Sehingga para pengembang yg selama ini mungkin sangat mudah mendapatkan recom alih fungsi lahan itu tidak terjadi lagi,” ujarnya, Kamis (17/3/2022).

 

Dengan demikian menurutnya, apa yg menjadi tujuan dari Perda No 5 Tahun 2015, tentang swasembada pangan dan ketahanan pangan bisa terwujud.

 

“Kami juga menyayangkan pernyataan dari Kepala Dinas Pertanian yang mengatakan tidak tahu ada alih fungsi. Karena secara logika itu tidak mungkin. Dinas Pertanian pastilah tahu karena rekom alih fungsi ada di Dinas Pertanian,” tutupnya.

Baca Juga :  PEDULI SESAMA: EXECUTIVE DIRECTOR JARRAK MEDIA GROUP NYOMAN SARJANA IKUT DONOR DARAH

 

Diberitakan sebelumnya, di Kabupaten Jembrana belakangan ini marak adanya alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perumahan berbagai tipe. Padahal di Jembrana telah ada Perda No 5 Tahun 2015 yang membatasi alih fungsi lahan.

 

Gampangnya pihak pengembang mendapatkan alih fungsi lahan pertanian, diduga karena adanya sumbangan dana dari pihak pengembang dengan jumlah tertentu. Sehinga Perda No 5 Tahun 2015 tersebut tidak dilaksanakan.

 

Lucunya lagi Kepala Dinas Pertanian Pemkab Jembrana I Wayan Sutama berkilah tidak mengetahui adanya alih fungsi lahan. Dia justru melempar persoalan tersebut kepada pihak Subak, Desa dan Camat untuk lebih ketat melakukan pengawasan.(ded)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: