1
Rab. Sep 23rd, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

INFO DEWAN: MULUS, LPJ BUPATI BULELENG 2019 DITERIMA DEWAN TANPA PERDEBATAN SERIUS

2 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Seperti diprediksi media ini sebelumnya bahwa tidak ada hambatan bagi Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menghadapi DPRD Buleleng soal tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

DPRD Buleleng pimpinan Gede Supriatna, SH, cuma menggelar pembahasan basa-basi untuk memenuhi standar formalitas pengambilan keputusan dewan. Aksi basa-basi itu didukung oleh situasi pandemic COVID-19 yang selalu menngelar rapat dewan secara virtual.

Sebagai bukti, fraksi-fraksi di DPRD Buleleng, seolah bernyanyi koor menyetujui dan menerima LPJ Bupati Buleleng 2019 menjadi Perda. Perda basa-basi ini disagkan dalam rapat paripurna DPRD Buleleng, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Jumat (17/7/2020) Siang.

Rapat dipimpin Ketua Dewan Gede Supriatna,dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19, hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, para Wakil Ketua DPRD Buleleng, Ketua-Ketua Komisi dan Ketua-Ketua Fraksi, Perwakilan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Buleleng, Sekda, Asisten, Staf ahli, TAPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta para Anggota Dewan dan undangan lainnya mengikuti jalannya rapat melalui Telecomfrence di ruang masing-masing.

Baca Juga :  LIGA SPANYOL: PEMAIN CADANGAN CELTA VIGO GAGALKAN KEMENANGAN MADRID

Dalam sambutannya Ketua Dewan mengatakan, Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 yang diajukan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melalui tahapan pembahasan yang cukup panjang namun pada akhinya telah mendapatkan titik temu dan kesamaan pandangan antara Legislatif dengan Eksekutif.

“Rapat ini juga merupakan pembahasan tahap dua yang meliputi kegiatan pengambilan keputusan sebagai rangkaian tahapan-tahapan sebelumnya, yang di dahului dengan penyampaian laporan badan anggaran DPRD kabupaten Buleleng, dan dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Buleleng, serta Penandatanganan bersama antara Bupati Buleleng dengan DPRD Buleleng terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019,” ucap Supriatna, cawabup Buleleng dari PDIP pada Pilkada Buleleng 2024 mendatang.

Badan Anggran DPRD Kabupaten Buleleng melalui jurubicara, Putu Mangku Budiasa mengatakan, berdasarkan rangkaian pembahasan yang dilakukan akhirnya telah terbangun cara pandang dan kesepahaman antara DPRD Kabupaten Buleleng dengan Kepala Daerah, dan Badan Anggaran merekomendasikan agar Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

Baca Juga :  6.221 CPNS DARI BULELENG ADU NASIB, IKUTI SKD DI DENPASAR

Sementra Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menyampaikan rasa bahagianya karena pihak legislatif dan eksekutif telah bekerja secara seksama dan sungguh-sungguh dalam membahas secara rinci Rancangan Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang merupakan wahana untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Terkait dengan usulan saran dari Anggota DPRD Buleleng yang tergabung dalam Fraksi-fraksi Bupati Buleleng menyatakan sependapat untuk dipedomani demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng.

“Pembangunan yang kita tempuh tidak lepas dari dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kondisi makro yang terjadi saat penyusunan rancangan dalam upaya peningkatan pembangunan utamanya kinerja makro ekonomi Daerah, serta mengajak seluruh komponen masyarakat Buleleng untuk bersama-sama memberikan sumbangan pemikiran dan berkinerja yang bermanfaat bagi kepentingan daerah,” ucap Bupati Agus.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *