1
Connect with us

Berita

BELAJAR PEMBANGUNAN MENYELURUH DARI NEGERI TIRAI BAMBU

Published

on

JARRAKPOS – Sepuluh hari menyelusuri China, penulis tak henti merasakan dentunan semangat perubahan dan spirit pembangunan. Bersamaan dengan itu semakin jelas terasa betapa waktu terus melesat pesat dan China mampu mengimbangi laju cepat waktu dengan aneka pembangunan di semua lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dua puluh tahun lalu ketika pertama kali mengunjungi negeri Tirai Bambu ini, masih mudah menemukan ladang-ladang terbekengkalai ditumbuhi ilalang lebat dan juga wajah-wajah letih banyak orang di pedesaan, seakan hendak menyerah pada putaran waktu.

Semua itu hampir tak terlihat lagi bersamaan dengan munculnya kota-kota baru modern yang tertata rapi, masyarakat yang tertib dan antusias mengarungi hidup.

Derap pembangunan terasa di mana-mana, tapi masyarakat China bukan menjadi objek industrialisasi melainkan subjek pembangunan yang meluhurkan kebudayaan manusia. Terlihat jelas memang geliat pertumbuhan idustri, pabrik-pabrik raksasa, kesibukan di pusat-pusat binis, tapi semangat pengembangan budaya, kegiatan seni dan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan tak kalah menggeliat.

Rombongan para seniman Bali yang mendapat kesempatan istimewa dan sambutan hangat dalam lawatan selama 10 hari ke 3 provinsi di China, segera paham bahwa kemajuan yang ditorehkan China hari ini dicapai dengan memberi perhatian serius pada semua segi kehidupan masyarakat.

Pemerintah tidak hanya memacu pembangunan ekonomi dan politik, tetapi juga memberikan perhatian serius pada pengembangan budaya, seni dan berbagai aspek-aspek sosial masyarakat.
Selain menikmati kota yang tertata rapi, rombongan kami juga disuguhi perhelatan seni-budaya yang memukau. Gedung-gedung bekas pabrik mereka sulap menjadi working space bagi para seniman; menjadi tempat pertunjukan karya seni dan berbagai kegiatan budaya lainnya.

Pemerintah China tidak hanya memacu pembangunan pabrik-pabrik dan pusat bisnis tetapi juga membangun pusat-pusat pengembangan seni budaya dan memfasilitasi warganya secara serius untuk mengembangkan kreatifitas kesenian. Dengan cara itulah masyarakat diyakinkan bahwa mereka adalah subjek pembangunan sehingga semua orang berlomba untuk berpartisipasi aktif di dalamnya.

Elemen terakhir ini sering dilupakan banyak pemimpin dunia, termasuk di Indonesia yang lebih menekankan segi-segi pembangunan ekonomi dan kurang memberi perhatian pada pengembangan budaya dan kehidupan sosial masyarakat sehingga terasa menjadi pembangunan berat sebelah.

Soliditas dan Stabilitas Nasional
Pemerintah China sepertinya benar-benar menyadari kekayaan kultural masyarakatnya sebagai bagian penting dalam pembangunan sebagaimana telah terbukti melalui sejarah berabad-abad. Seperti kita tahu melalui berbagai literatur sejarah, China sejak milenia yang lampau dikenal sebagai salah satu penyumbang terbesar kemajuan perabadaban dunia di samping India, Yunani dan beberapa negara Eropa lain.

Maka bukan hanya hari ini China menjadi pusat pemberitaan dunia karena sepak terjangnya. Kemampuan pemerintah China untuk merebut hati masyarakat melalui jalan kebudayaan menjadi landasan soliditas dan stabilitas nasional. Dengan begitu mereka tidak gentar menghadapi negara manapun dalam persaingan pembangunan.

Dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar jiwa dan memiliki wilayah terluas di dunia setelah Rusia, China tiada henti melakukan progresivitas di bidang politik, ekpansi ekonomi dan pengaruh dari progresivitas China di dunia telah mengancam secara serius posisi Amerika sebagai penguasa tunggal geopolitik dunia selama hampir satu abad terakhir.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: IISB SUMBANG APD KE BEBERAPA PUSKESMAS DI BALI

Perang dagang Amerika-China yang hampir tiap hari menghiasi pemberitaan akhir-akhir ini adalah cerminan pergeseran kekuatan geopolitik tersebut. China tak gentar menantang raksasa Amerika karena di dalam negerinya sendiri mereka telah kuat, solid dan stabil.

Lihatlah bagaimana masyarakat China bereaksi atas kesemena-menaan Amerika terhadap Huawei. Mereka ramai-ramai membeli produk Huawei dan mengucilkan produk-produk Amerika. Akhirnya perusahaan teknologi Amerika seperti Apple yang merasakan kerugian paling besar dari sanksi terhadap Huawei.

Soliditas dalam negeri dari sisi ekonomi, sosial dan politik membuat China juga berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara di dunia seperti Vietnam, Indonesia, bahkan hingga Afrika. Peran global ini, sekali lagi, merupakan ancaman serius terhadap dominasi Amerika. Reaksi panik Amerika sesungguhnya adalah bentuk pengakuan diam-diam bahwa China tak lagi bisa diremehkan.

Akselerasi Pembangunan Menyeluruh
Sorotan terhadap geliat pembangunan infratruktur dan industri berbasis teknologi telah banyak kita simak dalam berbagai reportase media. Tapi hanya sedikit media internasional yang mampu dengan tepat menggambarkan bahwa akselerasi pembangunan China bersifat menyeluruh, bukan hanya di bidang infratruktur, industri dan teknologi.

Semua bidang kehidupan seperti menjadi skala prioritas, dari mulai kehidupan yang remeh-temeh seperti pola hidup bersih, disiplin, pendidikan yang jelas dan tegas, kepatuhan kepada peraturan dan hukum, sampai kepada pembangunan dalam skala besar seperti pembangunan infrastruktur hingga yang paling fenomenal ialah impian China membuat ‘matahari buatan’.

Dari beberapa studi yang penulis dapatkan di China, program-program pembangunan di China didesain secara teristegrasi, konsisten dengan target yang jelas dan terukur. Perhatian pada program kecil yang dijalankan dengan serius terlihat dalam program yang ditujukan untuk mengatasi secara langsung kesulitan riil masyarakat. Misalnya, pada tahun 1984 dicanangkan program “Makan untuk Kerja” di mana bahan makanan disediakan gratis dan pemerintah daerah diminta membayar bahan untuk makanan tersebut.

Program ini dijalankan secara konsisten, diawasi secara serius hingga benar-benar melahirkan masyarakat yang sehat dan kuat. Begitu juga jalan-jalan di desa miskin selekasnya dibangun demi melancarkan sirkulasi perekonomian desa.

Bagi China, pemberdayaan di segala lini kehidupan masyarakatnya harus dibereskan terlebih dahulu dan semua itu dijalankan tanpa kebisingan politik atau kenyinyiran publik. Hal ini dimungkinakan karena pemerintah China juga begitu tegas dalam mewujudkan hukum tanpa pandang bulu. Itu sebabnya para pejabat tinggi maupun rendah di China tak lagi bisa main-main, apalagi mau bertindak korupsi, menerima suap atau menggelapkan anggaran. Karena regu tembak di alun-alun siap diletuskan dengan disaksikan masyarakat dan sanak famili koruptor.

Tersedianya fasilitas pendidikan yang baik, perumahan, penghasilan yang lebih dari memadai, menjadi bagian yang mengubah pola perilaku masyarakatnya. Mereka menjadi taat untuk menjaga kehidupan bersama dalam bidang ketertiban, keteraturan, kebersihan, terbangunnya adab dan relasi sosial yang baik. Karena mereka tahu, peraturan hukum berlaku pasti!

Penghormatan Kultural

Rombongan kami mendapat kesempatan untuk melihat dari dekat bagaimana beberapa kota di China seperti Nanchang, Yangzhou dan Xichuan memperlihatkan wujud akselerasi pemerintahan pembangunan China di tiga kota itu tanpa menghilangkan jejak-jejak kultural dan historisnya. Dengan representasi tiga kota yang kami kunjungi sudah sangat mewakili bagaimana China dengan cepat mewujudkan cita-citanya sebagai negara yang diperhitungkan di dunia.

Baca Juga :  PMI BENTUK “BULELENG SEAMAN ASSOCIATION”, BUPATI AGUS DUKUNG

Lihatlah Nanchang! Kota ini benar-benar mewakili yang kita sebut sebagai ‘metropolitan’. Gedung-gedung yang menjulang sebagai pusat perekonomian dengan manajemen modern, kesibukan para pelaku bisnis, jalan yang sarat kendaraan namun tertib. Selain gedung-gedung menjulang bagi perkantoran, Nanchang nampak bukan kota besar yang kering dan menjemukan, karena selain sebagai pusat bisnis, Nanchang juga dilengkapi dengan destinasi yang sarat hiburan. Pusat-pusat perbelanjaan yang modern, gedung fashion show, pelabuhan yang bersih dan kehidupan moden di tepinya serta pusat-pusat kuliner di mana-mana.

Meski Nanchang adalah kota besar modern, namun jangan lupa masyarakat di kota ini tetap merawat bangunan-bangunan tua berusia ratusan tahun. Sebagaimana diketahui, ratusan kota-kota di China memiliki bangunan-bangunan tua berusia ratusan tahun. Pemerintah dan masyarakat menjaga dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Selain karena peninggalan leluhur (China sangat menghormati leluhurnya! Mereka bersembahyang terutama untuk leluhur), kini mereka dapat merasakan manfaatnya dalam bidang turisme.

Kami bahkan sempat menginap di salah satu bangunan tua di YangZhou dan merasakan aura kebudayaan lama (klasik) lewat perabotan-perabotan dan aksesori yang dipertahankan sedemikian rupa menyerupai aslinya sejak ratusan tahun lalu. China tampak mengejar modernitas tanpa tercerabut dari akar budaya dan sejarahnya.

Di dalam modernitas sebuah kota di China, kehadiran budaya tua mereka seperti bangunan-bangunan kuno, adat dan kebiasaan, tetap hadir menjadi representasi karakteristik mereka sebagai orang China yang memiliki kebudayaan tua sejak masa prasejarah. China nampaknya sadar betul ‘kekayaan sejarah’ sebagai entitas dan akar yang mempunyai kejayaan di masa lalu. Itu sebabnya, meski China telah menjadi negara yang kini sejajar dan memiliki kepercayaan diri dalam percaturan politik dan ekonomi dunia, namun mereka juga dengan penuh percaya diri mengedepankan identitas asli sebagai bangsa dengan supremasi masa lalu dan hari ini.

Ketika kami berada di Yangzhou, terlihat betapa kehidupan industri dan budaya berlangsung berdampingan saling melengkapi. Di sini, kami melihat segalanya serba besar dan luas; museum, bekas-bekas peninggalan pabrik, bangunan-bangunan pengerjaan keramik yang serba luas, jalan-jalan yang lebar, bersih dan rapi. Kota-kota di hampir seluruh China memang merepresentasikan karakter ini.

 

Saat mengunjungi Yangzhou Culture & Art Center, kami sangat takjub dengan bangunannya yang sangat arsitektural modern. Dalam kompleks ini ada bangunan museum (museum seni, keramik dan pengerjaannya), gedung conser, perpustakaan dan taman yang indah. Di dalam setiap bangunan gedung segalanya ditata sedemikian rupa; koleksi yang memiliki penjelasan, pencahayaan yang bagus, jarak pandang antara mata dan obyek museum, semua diperhitungkan dengan cermat. Lebih dari itu, segala yang menyangkut permuseuman, perangkatnya, manajemennya, interiornya, sangat memenuhi standar sebagaimana layaknya sebuah museum modern. Yangzhou Culture & Art Center benar-benar merepresentasikan keberadaannya sebagai pusat kebudayaan dan seni.

Oleh : Putu Suasta, Alumnus Fisipol UGM dan Cornell University

 

Jarrakposbali.com/Gede

Editor : Uta

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

#2 LHP BPK-RI BANGKITKAN KEMBALI GOYANGAN POLEMIK TANAH HPL BATU AMPAR?

Published

on

By

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Tanah HPL 1 1976 di Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi duri dalam daging bagi kepemimpinan Bupati Putu Agus Suradnyana di daerah bekas Kerajaan Denbukit Buleleng itu.

Karena sejak diklaim dan langsung dicatat sebagai asset Pemkab Buleleng pada tahun 2015 lalu, dalam setiap laporan keuangan tahunan Pemkab Buleleng tidak pernah luput dari sorotan BPK RI soal kepemilikan Pemkab Buleleng tas tanah 45 hektar (yang kini tinggal 35 hektar versi Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangdan dan Pendapat Daerah Kabupaten Buleleng).

Menurut pengakuan Kabid Aset di BPKPD Kabupaten Buleleng Made Pasda Gunawan, S.Sos, mendampingi Kepala BPKPD Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si, ditemui media ini di ruang kerja Kepala BPKPD Sugiartha, Rabu (12/8/2020) siang, bahwa sejak tanah HPL di Batu Ampar itu dicatat sebagai asset oleh Pemkab Buleleng pada tahun 2015 lalu selalu menjadi temuan dalam setiap Laporan Hasil Pemerikskaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Buleleng tahun anggaran, sejak tahun 2016.

“Sudah biasa, setiap tahun sejak tahun 2016 selalu menjadi temuan BPK RI. Saat itu temuannya terkait status tanah HPL 1 di Batu Ampar. Jadi, temuan BPK itu sudah biasa jadi temuan setiap tahun,” jelas Made Pasda Gunawan, S.Sos.

Pasda menuturkan bahwa selama ini temuan BPK RI soal tanah Batu Ampar terkait dengan status tanah tersebut sejak 2016 hingga 2018. Baru LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Buleleng tahun anggaran 2019 terkait dokumen kerjasama asset kemintraan dengan pihak ketiga.

“Baru kali ini temuan BPK RI terkait dokumen kerja sama asset kemitraan dengan pihak ketiga belum didukung dengan naskah perjanjian yang sah,” papar Pasda di-ya-kan Kepala Kepala BPKPD Sugiartha.

Pasda menjelaskan,LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan “Kerja Sama Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Belum Didukung dengan Naskah Perjanjian yang Sah.”

Masih dalam HLP, khusus untuk Aset Tanah di Desa Pejarakan, Aset Tanah Pemkab Buleleng dikerjasamakan dengan mitra pemanfaat dengan memberikan Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut. Ada 4 mitra pemanfaat Aset Tanah tersebut dengan luas total yang dikerjasamakan 450.000 M2

Pihak BPKPD menjelaskan: 1) Naskah perikatan perjanjian antara Pemkab Buleleng dengan mitra pemanfaat sampai dengan tanggal surat konfirmasi tersebut belum dapat ditemukan. Naskah perjanjian dimaksud diperkirakan turut musnah terbakar karena amuk massa pada kompleks Bupati Buleleng pada tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam berita Acara Musnahnya Dokumen Nomor 028/1627/Perwat tanggal 20 Oktober 2004;

Baca Juga :  LOMBA KAH-WARUNG HIDUP: MAKODIM 1609/BULELENG THE CHAMPIONS

2) Pemkab Buleleng telah melakukan upaya pereventif dengan membuat Surat Pernyataan kepada masing-masing mitra pemanfaat tentang penjelasan terkait status dan jangka waktu pemanfaatan Aset tanah HPL Nomor 1 Desa Pejarakan sesuai sertifikat HGB yang dimiliki.

3) Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pemkab Buleleng mengadakan pertemuan dengan pihak yang bekerjasama dengan Pemkab Buleleng masing-Masing PT. Prapat Agung Permai, PT. Andika Raja putra Lestari, PT. Bukit Kencana Santosa dan PT. Bali Coral Park dengan penyusunan Berita Acara Kesepakatan yang isinya sebagai berikut :

A. Bahwa memang benar status tanah yang dimanfaatkan merupakan tanah Hak Pengelolaan Lahan No 1 Desa Pejarakan yang telah dimanfaatkan oleh masing-masing perusahaan sebagai lokasi pengembangan sarana akomodasi pariwisata.

B. Bahwa pihak yang memanfaatkan tidak akan mengalihkan hak atas tanah diatas HPL No 1 Desa Pejarakan atas nama Pemkab Buleleng, baik seluruhnya maupun sebagian sebelum mendapatkan ijin tertulis dari pihak pertama.

C. Bahwa pihak pemanfaatan akan mematuhi ketentuan masa berlakunya kerjasama sesuai dengan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah terbit dan tidak menuntuk kerugian apapun dikemudian hari tentang pemanfaatan tanah HPL No 1 Desa Pejarakan.

Apa yang dilakukan Pemkab Buleleng untuk menjawab LHP BPK RI itu? “Upaya yang sedang dilakukan Pemkab Buleleng dalam rangka menjawab LHP BPK RI adalah dengan melakukan pola pemanfaatan aset tanah HPL 1 Desa Pejarakan melalui mekanisme Kerjasa Sama Pemanfaatan sesuai dengan amanat Permendagri 19 Tahun 2016 dan Perda No 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap tanah yang berakhir masa pemanfaatan sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan yang diberikan,” jelas Pasda.

Nah, bila membuka kembali aksi 45 petani Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, ke Kantor DPRD Buleleng, Jumat (22/5/2015) lalu, maka seolah melakukan “memory recall” ala program TV Rumah Uya, untuk mengingat kembali cerita para petani tersebut di gedung wakil rakyat kala itu.

Kala itu kepada anggota dewan, para petani mengaku berhak atas tanah seluas total 35 hektar karena mereka memiliki Surat Keputusan (SK) Kementerian Agraria tahun 1963 yang menjelaskan agar tanah itu dikelola dengan baik dan tidak boleh dipindahtangankan. Selain itu, mereka juga memiliki Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang mewajibkan mereka untuk membayar pajak atas tanah itu sampai saat ini.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: IISB SUMBANG APD KE BEBERAPA PUSKESMAS DI BALI

Seorang petani tanah kering, Wayan Candra kala itu kepada para wakil rakyat Buleleng mengatakan, tanah itu telah digarap orangtuanya dengan cara merabas sejak 1958 silam.

Namun, cerita Candra, pada 1990 mereka diminta meninggalkan tanah itu oleh Pemkab Buleleng yang mengaku memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 tahun 1976.

HPL itu kemudian diberikan kepada PT PAP dengan Hak Guna Bangunan Nomor 2 tahun 1991 untuk kepentingan pariwisata. Namun ia menduga HPL yang dimiliki Pemkab Buleleng palsu dan menduga baru dibuat pada 1990, bukan 1976.

Seorang petani tanah basah, Ahmad Marzuki mengatakan hal yang hampir sama. Kelompok ini memperjuangkan tanah yang kini digarap sebagai tambak garam seluas total 16 hektare.

Kini tanah itu juga akan diklaim investor atas pemberian HGB Pemkab Buleleng dan akan dijadikan sarana akomodasi pariwisata. Padahal petani telah menggarapnya sejak 1963 dan memiliki SK Mendagri asli.

Kendati terus terpojok dalam masalah tanah HPL 1 Batu Ampar namun Pemkab Buleleng terus berusaha melindungi diri. Sayang, perlindungan hukum yang dicari Pemkab Buleleng lemah, hanya berupa berita acara kesepakatan dengan empat investor, buka dokumen sah antara lain berupa sertifikat dan sejenis yang dimiliki.

Artinya apa? Artinya posisi Pemkab Buleleng lemah secara hukum. Pemkab Buleleng pun tidak bisa mengikuti saran BPK RI untuk membuat MoU baru dengan pihak ketiga atau investor, karena Pemkab Buleleng tidak memiliki bukti autentik sebagai pemilik sah tanah tersebut. “Kita tidak bisa melakukan MoU baru karena aturan baru tidak memungkinkan itu. Dan investor tidak mau,” ujar pasda.

Lalu? Kebenaran akan terungkap seiring dengan berjalannya waktu. Kebenaran tidak mungkin dikebiri secara terus menerus karena kekuasaan. Kekuasaan akan runtuh seiring dengan keangkuhan sang penguasa. Semoga damai sejahtera selalu bersama Bumi Panji Sakti terutama para pendamba kebenaran!

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

#1 LHP BPK-RI BANGKITKAN KEMBALI GOYANGAN POLEMIK TANAH HPL BATU AMPAR?

Published

on

By

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Laporan Hasil Pemerikskaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Buleleng tahun anggaran 2019 seolah membangkitkan kembali goyangan polemik tanah HPL 1 di Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

Ya, aksi klaim Pemkab Buleleng atas tanah HPL 1 seluar 45 hektar (kini tinggal 35 hektar setelah dilakukan pengukuran ulang seperti diklaim Bidang Aset pada BKD dan Aset Kabupaten Buleleng), sebagai asset daerah di era Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, sempat menjadi perhatian serius KPK, kendati lembaga superbody itu akhirnya mundur teratur tanpa alasan yang jelas.

Namun LHP BPK RI yang menjadikan tanah HPL 1 di Desa Pejarakan itu sebagai temuan berarti ada persoalan mendasar nan besar yang masih melilit tanah HPL 1 di Batu Ampar, Desa Pejarakan itu.

LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan bahwa Kerja Sama Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Belum Didukung dengan Naskah Perjanjian yang Sah

Khusus untuk Aset Tanah di Desa Pejarakan, Aset Tanah Pemkab Buleleng dikerjasamakan dengan mitra pemanfaat dengan memberikan Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut. Ada 4 mitra pemanfaat Aset Tanah tersebut dengan luas total yang dikerjasamakan 450.000 M2

Inti temuan BPK adalah naskah kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemkab Buleleng dengan empat mitra pemanfaat hanya berupa Surat Pernyataan HGB dari masing-masing mitra pemanfaat.

Nah, kalau mencermati uraian LHP BPK RI, dasar kerjasama Pemkab Buleleng dengan mitra pemanfaat lemah secara hukum. Karena pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai asset daerah dengan luas yang sangat besar tanpa dukumen yang sah jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: IISB SUMBANG APD KE BEBERAPA PUSKESMAS DI BALI

Jika kembali membuka dokumen-dokumen seputar tanah HPL 1 Pejarakan itu maka pada tahun 1959 tanah tersebut dimohon oleh masyarakat dan sudah diberikan kepada masyarakat saat itu. Kemudian muncullah HPL 1 tahun 1976 atas nama Pemkab Buleleng dengan pengelolanya PD Swatantra dengan bidang usaha pengapuran.

Nah, enam tahun kemudian tepatnya tahun 1982, tanah itu dikembalikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali kepada masyarakat melalui surat Nomor: SM/DM/D1./Bll/1982 tertanggal 27 Februari 1082 ditantangani oleh yang intinya menyatakan memberikan hak milik kepada saudara pemohon (masyarakat).

Bahkan tahun 1990 Gubernur Bali Ida Bagus Oka menyatakan bahwa tanah Batu Ampar adalah milik rakyat.

Bukti autentik lain yang memperkuat tanah itu milik masyarakat sesuai surat Gubernur itu adalah buku tanah dan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah itu yang dimiliki masyarakat. Yaktiu Buku Tanah bernomor: 2794/1982, D.1.301 No.180/82, SHM Nomor: 240 Tahun 1982; Buku Tanah bernomor: 2763/1982, D.1301.1790/82; Buku Tanah bernomor: 2794/1982, D.1.301 No.180/82, SHM Nomor: 240 Tahun 1982. Buku Tanag bernomor: 2763/1982, D.1.301. No.1790/82.

Perlu dicatat di zaman Bupati DR Drs Putu Bagiada, MM, pun pemerintah memberikan pengakuan bahwa tanah itu menjadi milik masyarakat dengan menerbitkan surat rekomendasi bagi masyarakat untuk melakukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut.

Baca Juga :  RS PRATAMA GIRI EMAS DIJADIKAN RS KHUSUS UNTUK PASIEN VIRUS CORONA

Misalnya dalam surat rekomendasi Bupati Buleleng No 590/1921/Pem tertanggal 10 Juni 2008 perihal: Permohonan Rekomendasi Penertifikatan Tanah. Ini diberikan kepada pemohon bernama Sahwi. Intinya Bupati Buleleng Putu Bagiada memberikan rekomendasi untuk memperoleh hak pakai atas tanah seluas 15.000 meter persegi (M2).

Bukan hanya Sahwi yang diberikan rekomendasi oleh Bupati Putu Bagiada saat itu. Tetapi warga lain seperti P Bihasan (luas tanah 15.000 M2), Rahnwi (luas tanah 10.000 M2), Matarmo (luas tana 15.000 M2), Juhri Suhari ( luas tanah 15.000 M2), dan Jumrati (luas tanah 10.000 M2).

Ini kian memperkuat data dan argumetasi hukum bahwa tanah HPL 1 Perajakan itu adalah milik masyarakat sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan sah berupa SHM dan Buku Tanah tersebut di atas.

Dengan dasar apa Pemkab Buleleng mengklaim tanah HPL 1 Pejarakan itu merupakan asset Pemkab Buleleng. Apakah lewat hibah, atau lewat jual beli? Kalau hibah, siapakah yang menghibahkannya kepada Pemkab Buleleng dan mana bukti hibahnya? Sedangkan kalau itu dibeli Pemkab Buleleng, maka Pemkab Buleleng beli dari siapa dan berapa nilai belinya serta dimana bukti jual-beli itu?

Maaf, sampai saat ini Pemkab Buleleng melalui Bidang Aset di BKD dan Aset Buleleng tidak memegang satupun bukti autentik tentang kepemilikan Pemkab Buleleng atas tanah itu. Lagi-lagi tragedy politik 20 dan 21 Oktoter 1999 menjadi tameng perlindungan bagi Pemkab Buleleng.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

GROUND BREAKING: BENDUNGAN TAMBLANG DIMAKSIMALKAN UNTUK PERTANIAN

Published

on

By

SAWAN-JARRAKPOSBALI.COM – Bendungan Tamblang yang terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, nantinya dimaksimalkan untuk sektor pertanian. Saat ini, Bendungan Tamblang sedang dalam proses pengerjaan.

Pemaksimalan Bendungan Tamblang untuk sektor pertanian ini diungkapkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, saat ditemui di sela-sela kegiatan Peletakan Batu Pertama Proyek Bendungan Tamblang di Desa Sawan, Kecamatan Tejakula, Rabu (12/8/2020).

Agus menjelaskan, fungsi utama dari bendungan ini memang sebagai pengairan untuk sektor pertanian. Bendungan Tamblang ini juga dapat menyediakan kebutuhan air baku. Air baku yang dihasilkan dapat mengaliri 500 hektar daerah irigasi yang ada di wilayah sekitar bendungan dan di bawah bendungan. Di daerah timur, ada sumber air baku juga di Air Sanih yang menghasilkan air 120 liter/detik. “Ditambah yang dari Bendungan Tamblang sebanyak 510 liter/detik sehigga dapat dimaksimalkan untuk memajukan sektor pertanian,” jelasnya.

Baca Juga :  LOMBA KAH-WARUNG HIDUP: MAKODIM 1609/BULELENG THE CHAMPIONS

Di bagian barat, ada juga bendungan Titab yang sudah mulai beroperasi secara bertahap. Air bakunya juga sudah mulai didistribusikan. Selain itu, pengairan untuk pertanian sudah dialirkan sehingga bisa memaksimalkan penggunaan untuk pertanian. “Ada juga Bendungan Gerokgak namun saat ini sedimentasi sedang berlangsung disana. Saat ini bertahan hanya untuk menampung air hujan,” ujar Agus.

Pada peletakan batu pertama kali ini, dilakukan oleh Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM. Senada dengan Bupati Agus, Wayan Koster juga mengungkapkan Bendungan Tamblang ini untuk penyediaan air baku kepada masyarakat untuk air minum. Kemudian, untuk pengairan dan irigasi di wilayah sekitar. Pembangunan Bendungan Tamblang ini juga untuk mendukung berkembangnya industry di Buleleng. “Utamanya industri ketahanan pangan dan industri lainnya yang berkaitan dengan hilirisasi pertanian yang sangat membutuhkan dukungan pengairan,” ungkapnya.

Baca Juga :  BULAN DANA: PMI BULELENG DAPAT RP 260 JUTA

Oleh karena itu, pembangunan Bendungan Tamblang menjadi program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikawal Gubernur Koster. Sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun, dalam pandemi ini terjadi rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Proyek Bendungan Tamblang tetap berjalan dengan anggaran Rp 840.000.000.000. “Hanya untuk pembangunan fisik. Di luar dari pengadaan lahan,” sebut Koster.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, Maryadi Utama, ST, M.Si, mengatakan pengerjaan Bendungan Tamblingan sudah mencapai 21,03 persen. Ini menunjukkan deviasi positif sebesar 0,03 persen. Saat ini, yang sudah dibangun adalah terowongan pengelak sepanjang 31 meter dan main dam sudah terbangun 30 persen.

Terowongan pengelak digunakan untuk mengelakkan atau membelokkan air. “Setelah terowongan pengelak jadi, baru air akan dialirkan,” pungkasnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending