BeritaDaerahJembrana

Tertibkan ABT Bodong Di Jembrana, Tim Gabungan Jajaki Para Pengusaha

JEMBRANA, jarrakpos.com | Sebagai upaya menertibkan air bawah tanah (ABT), tim gabungan dari Satpol PP Jembrana bersama sejumlah OPD terkait turun menjajaki pengusaha di Kecamatan Mendoyo dan Kecamatan Jembrana, Selasa (20/7/2022).

Dua tim gabungan di kerahkan ke sejumlah pengusaha yang memanfaatkan ABT untuk komersial yang disinyalir banyak yang tidak membayar pajak maupun tidak berizin alias bodong.

Tim tersebut melibatkan Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (LH), Dinas Pekerjaan Umun dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana.

Kasat Pol PP Jembrana I Made Leo Agus Jaya, di dampingi Kabid PPUD Jembrana I Ketut Jaya Wirata mengatakan, sasarnnya khusus untuk pengusaha yang memanfaatkan ABT untuk komersial. Baik itu Hotel, Vila, Kos – kosan, Cuci kendaraan, Pengusaha ternak, dan yang lainnya.

Baca Juga :  Ternyata Hanya Dua Orang Pemilik Lahan Tidak Setuju Dibangun Jalan Tol

“Itu kami jajaki untuk mengecek pajak ataupun izin pemanfaatan air bawah tanah”, ujarnya.

Berdasarkan data wajib pajak ABT yang tercatat pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, total ada sebanyak 200 wajib pajak ABT yang tersebar di 5 Kecamatan di Jembrana.

  Jarrak Travel

Diantaranya, 70 wajib pajak di Kecamatan Negara, 55 wajib pajak di Kecamatan Jembrana, 31 wajib pajak di Kecamatan Mendoyo, 23 wajib pajak di Kecamatan Melaya, dan 21 wajib pajak di Kecamatan Pekutatan.

Dari hasil penjajakan sementara ini, banyak di temukan pengusaha yang tidak membayar pajak maupun tidak memiliki izin. Selain itu ada yang tidak berizin namun sudah memenuhi kewajiban membayar pajak.

Baca Juga :  Tingkatkan Kerjasama di Bidang Pariwisata

“Ada yang sudah punya izin tapi tidak membayar pajak. Seperti beberapa hotel di Pekutatan, mereka tidak membayar pajak karena sepi akibat dampak covid 19”, imbuh Leo.

Terkait temuan tersebut, pihaknya tidak memberikan himbauan serta tidak ada surat pernyataan maupun tindakan. Mereka di arahkan untuk memenuhi kewajiban. Termasuk yang belum berizin di arahkan untuk mendaftarkan kepengurusan izin ke Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Bali. (ang)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: