1
Rab. Sep 23rd, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

DUGAAN KORUPSI DI TIRTASARI: KETUA BUMDES JADI TERSANGKA?

3 min read

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Perlahan tapi pasti, Unit Tipikor Satreskrim Polres Buleleng, terus mengejar kasus dugaan korupsi di BUMDes Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali.

Bahkan ada kabar gembira bagi masyarakat Tirtasari, karena Tipikor Polres Buleleng sudah menetapkan tersangka.

Kabar burung yang berkembang di Mapolres Buleleng bahwa Ketua BUMDes Gede Sukaraga sudah dijadikan tersangka. Benarkah? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Polres Buleleng.

Senin (20/7/2020) penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Buleleng Kembali meminta keterangan beberapa tokoh penting di Desa Tirtasari. Mereka adalahperbekel Gede Riasa dan Ketua BUMDes Gede Sukaraga.

Kalau melihat kasusnya maka Ketua BUMDes Gede Sukaraga sangat berpotensi menjadi tersangka karena dana Gerbang Sadu Mandara (GSM) tahun 2011 sebagian besar yakni Rp 800 juta dikelola oleh BUMDes dan hanya Rp 200 juta yang dikelola Desa Dinas Tirtasari.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa diduga kuat telah terjadi aksi korupsi di BUMDes Tirtasari, Kecamatan Banjar. Dana yang diduga kuat disalahgunakan adalah dana GSM tahun 2011. Kala itu berdasarkan proposal yang diajukan sehingga Pemprov Bali membantu dana GSM sebesar Rp 1 miliar.

Namun dana Rp 800 juta yang dikelola BUMDes pimpinan Gede Sukaraga tidak sesuai dengan isi proposal yang diajukan ke Pemprov. Maka pada tahun 2018, masyarakat melaporkan kasus dugaan tindak pidana korupsi itu ke Polres Buleleng.

Mantan Perbekel Tirtasari Ketut Suparma kepada wartawan Senin (20/7/2020) mengungkapkan bahwa dirinya lah yang membuat proposal ke Pemprov Bali untuk meminta dana bantuan GSM itu, saat masih menjabat Perbekel Tirtasari. Dalam proposal itu dengan jelas tercantum jenis kegiatan yang akan dibiaya oleh dana GSM itu.

Baca Juga :  GUBERNUR KOSTER PENUHI JANJI, BANGUN KANTOR MDA KARANGASEM SENILAI RP 3 M

“Rencana awal saya saat itu BUMDes mengelola anggaran Rp 800 juta. Rp200 juta untuk kegiatan desa dinas. Rp 800 juta itu ada beberapa opsi kegiatan seperti pengadaan tractor Rp 30 juta, penggemukan sapi Rp 100 juta, penggemukan babi Rp 50 juta, di Kelompok Ukir Rp 100 juta, dan simpan pinjam ke 13 Dadia dengan masing-masing rencananya menerima 50 juta,” beber Suparma.

Sayang, dana GSM itu cair setelah Suparma tidak lagi menjabat Perbekel Tirtasari. Nah, kesempatan itu tampaknya dipakai Ketua BUMDes Gede Sukaraga untuk mempermainkan dana milik rakyat Bali tersebut. “Setelah proposal cair anggaran BUMDes itu, saya berhenti menjadi kepala desa. Semua pengajuan berbalik haluan yang dilakukan ketua BUMDes, itu yang saya berikan keterangan kemarin di Tipikor Polres,” ungkap Suparma lagi.

Suparma memperjelas rencana pemberian kredit kepada 13 kelompok dadia dengan maksud, pertama Dadia tersebut sudah punya aturan yang kuat untuk mengikat anggota; kedua, Dadia akan menerima keuntungan 50% dari keuntungan pencairan dana ke krama atau warga dadianya 25% untuk Dadia 25% ke BUMDes.“Jadi BUMDes duduk manis menerima keuntungan dari krama,” urai Suparma.

Karena begitu banyak penyimpangan dalam merealisasikan dana sebesar itu, sehingga Ketua BUMDes kehilangan arah dalam pencairan dana tersebut sehingga dana tersebut amburadul. “Dadia pun tidak membuat proposal ke BUMDes,” papar Suparma.

“Inilah berpotensi menimbulkan penyalahgunaan sesuai Perdes No 11 dan Perdes 12 tentang Gerbang Sadu Mandara. Yang sudah jelas mengatur dan mengelola keberadaan BUMDes. Kemudian penyerahan kredit terhadap kelompok dagang, katanya kelompok dagang tapi tidak ada pengurus kelompok ini namanya perseorangan. Lalu siapa yang mempertanggung jawabkan keberadaan kredit yang dicairkan katanya kepada kelompok. Celakanya lagi banyak nama warga digunakan untuk mencari kredit dengan keperluan pribadi ketua BUMDes,” sebut Suparma membongkar dosa-dosa Ketua BUMDes Gede Sukaraga .

Baca Juga :  VIRUS CORONA: SEPAKAT, BULELENG TETAP LAKSANAKAN IBADAH DI RUMAH

Selain itu terjadi pembiaran yang begitu lama terhadap keberadaan BUMDes Tirtasari Kecamatan Banjar. Dikatakannya, sejak berdirinya tahun 2011, dua tahun saja ketua BUMDes tidak bisa mempertanggung jawabkan keuangan yang mereka kelola semestinya sudah diberhentikan atau setidaknya dimintai pertanggung jawaban yang jelas agar tidak sampai muncul kasus seperti ini.

“Anehnya lagi setelah habis masa jabatan, Ketua BUMDes per tahun 2019 mestinya berhenti, malah kembali ditunjuk menjadi ketua untuk periode 2020-2025. Masyarakat bertanya besar, ada apa dibalik ini…?” ucapnya.

Sedangkan dana Rp 200 juta yang dikelola Desa Dinas Tirtasari peruntukkannya jelas yakni pengerjaan jalan desa.

Suparma berharap agar Tipikor Polres Buleleng betul-betul serius menangani kasus ini agar menjadi pelajaran bagi masyarakat agar ke depannya tidak lagi terjadi penyalahgunaan dana bantuan pemerintah. “Harapan kami kepada penegak hukum bukanya tidak percaya tetapi hukum harus ditegakkan dan memberikan efek jera kepada koruptor,” desak mantan perbekel Tirtasari ini.

Di tempat terpisah, Kasubbag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya, menjelaskan, kasus BUMDes Desa Tirtasari sejatinya telah tahap penyidikan dan telah memeriksa Kades Gede Riasa dan Ketua BUMDes Gede Sukaraga.

“Terhadap pemanggilan dua orang tadi Kades sebagai saksi untuk mendukung beberapa keterangan nasabah yang dirugikan, penyidik masih menunggu hasil kerugian yang dilaksanakan oleh inspektorat,” jelas Sumarjaya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *