Berita

Rekanan Proyek Tak Terapkan APD Standar K3, Kadis PU : Itu Wajib Disediakan Demi Keselamatan Pekerja

JEMBRANA, jarrakposbali.com | Guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat Jembrana dalam menggunakan fasilitas jalan daman berkendara, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jembrana dilakukan pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan.

Namun beberapa proyek yang didanai Dana Alikasi Khusus (DAK) yang dikerjakan pihak rekanan melalui proses tender ini kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

Dalam proses pengerjaan proyek tersebut terlihat sejumlah pekerja dalam beberapa lokasi proyek tidak ada yang menerapkan APD Standar K3. Para pekerja hanya menggunakan rompi, tanpa menggunakan helm, kaca mata, maupun masker pelindung debu.

Terkait pelaksanaan penggunaan K3 dilapangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Jembrana I Wayan Sudiarta, SP saat di temui dikantornya menerangkan, bagi kegiatan jasa kontruksi terutama rehabilitasi jalan pihaknya mewajibkan pihak rekanan untuk menyiapkan APD tersebut untuk digunakan setiap bekerja di lapangan.

Baca Juga :  PEMBUKAAN ANPK 2020: SALIP JABAR, RIAU DAN DKI, BALI JADI PROVINSI TERBAIK PENCAPAIAN STRANAS PK

 

Untuk pelaksanaan sehari – hari pihaknya menyadari kurangnya kesadaran para pekerja atau buruh yang tidak terbiasa menggunakan APD tersebut dengan alasan kurang nyaman dalam bekerja.

  Jarrak Travel

Namun pihaknya menekankan demi keselamatan dan kesehatan para pekerja pihak rekanan diharapkan selalu memperhatikan savety atau menerapkan APD standar K3 dalam pelaksanaan pengerjaan proyek, yang harusnya disediakan oleh rekanan atau pemborong yang bersangkutan.

“Kita memang baru tahun ini mewajibkan untuk hal itu, untuk kedepannya kita akan selalu memberikan edukasi untuk para pekerja untuk selalu mengutamakan savety dengan menggunakan APD lengkap”, ujarnya, Senin (22/8/2022).

Lebih lanjut Sudiarta menjelaskan, untuk rekanan yang tidak memberikan APD kepada tenaga kerjanya, dikarnakan pihaknya masih baru memberikan edukasi terkait hal tersebut, pihaknya masih memberikan kesempatan atau kelonggaran dikarnakan sangsi terkait hal tersebut belum tercantum.

Baca Juga :  Kelian dan Bendahara Desa Adat Julah Diperiksa

Namun untuk kedepannya, terkait penerapan tersebut akan dimasukan kedalam dokumen kontrak atau dalam perjanjian kerja sama agar ada sangsi sesuai dengan undang – undang bagi pihak rekanan atau para pekerja yang tidak menerapkan APD standar K3 tersebut. (Ang)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: