BeritaEkonomi

Beredar memetik keuntungan 1,5 Miliar atas ijin tower, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Angkat Bicara.

KARANGASEM,JARRAKPOSBALI.com | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu angkat bicara setelah beredar di media telah meloloskan secara diam-diam ijin tower sebanyak 15 vendor dan memetik keuntungan 1.5 Miliar.

Dijumpai Jarrakposbali.com di kantornya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, I Wayan Putu Laba Erawan,SH.,MM mengatakan “berita yang beredar pada laman salah satu media online tidak benar dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak sesuai dengan data yang disebutkan. “Saya tidak tahu dari mana media tersebut mendapatkan data itu” ucapnya.

Sejak Juni 2018, semua Pelayanan Perijinan sudah melalui sistem online yakni menggunakan sistem OSS (Online Sistem Submission). Jadi perusahaan atau masyarakat yang ingin memperoleh ijin usaha ataupun ijin lainnya bisa dari rumah tanpa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Cukup dengan mengakses website resmi milik Dinas Perijinan sudah dapat mengajukan permohonan ijin usaha ataupun izin lainnya. Bahkan terkait dengan dokumen kelengkapan juga dapat didownload pada website.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: BERSAMA DPC DEMOKRAT BULELENG, KETUA FRAKSI DEMOKRAT BALI GELAR SAFARI BANTUAN KE BULELENG BARAT

Sedangkan untuk permasalahan ijin tower telekomunikasi yang menjadi kewenangan Bupati Karangasem harus dilengkapi dengan beberapa mekanisme, mulai dari proses kesesuaian zonasi menara, IPR (Izin Lokasi), Izin Lingkungan dan yang terakhir Izin IMB, sedangkan untuk izin operasional dikeluarkan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi RI.”katanya.

Terkait dengan tower sejak tahun 2018 hingga 2021 ada 31 permohonan izin tower, namun yang lengkap izinnya baru 19 tower yang permohonannya sejak 2019 sampai 10 Februari 2021. Sedangkan 12 tower hanya baru melengkapi izin kesesuaian zonasi menara dan IPR (Izin Lokasi). Dari 12 permohonan izin di tahun 2018 ada 7 vendor yang belum melengkapi izin, dan pada 2019 ada 5 vendor yang mangkrak dalam mengurus izin, namun bangunan tower sudah didirikan. “Paparnya

Baca Juga :  Monev Hari Kedua PPKM Darurat, Bupati Suwirta Ajak Masyarakat Berfikir Positif dan Taat Ikuti Prokes

Lanjut dijelaskan pada akhir tahun 2020 sudah menyurati 12 pemilik vendor secara tegas untuk memproses kelanjutan izin yang belum dilengkapi, jika hal tersebut tidk ditanggapi maka akan diberikan sanksi tidak akan memberikan akses atau operasional tower akan ditutup.”ujarnya.

Terkait dengan pengurusan perizinan yang menjadi kewenangan Bupati Karangasem, hanya pada IMB yang dikenakan retribusi, itupun masuknya ke Kas Daerah. Pemungutan retribusi pada IMB sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Karangasem Nomer 5 tahun 2012, sedangkan pengirisan izin lainnya tidak dipungut biaya “0 (nol) rupiah”

Jadi tidak ada 15 vendor yang saya loloskan secara diam-diam, karena proses itu sudah online dan tidak bisa sebulan mengusulkan langsung terbit izinnya. Terlebih lagi sampai memetik keuntungan 1,5 miliar itu sudah tidak mungkin, semua sudah online dan tidak pernah tatap muka dengan pemohon.”Ucapnya dengan tegas./je

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: