Berita

DENJALAK “OBAT” PENYAKIT WAJIB LAPOR MANTAN NARAPIDANA

Penulis: Gede Budi Astawa, S.Psi

DENPASAR, jarrakposbali.com ! Pembimbing Kemasyarakatan Adalah Pekerjaan Hati, Simpati, Dan Empati, Jika Ada Waktu Persembahkan Cipta, Rasa, Dan Karsamu Untuk Mereka Yang Kehilangan Kemerdekaan, Astawa, 1 Mei 2022

Balai permasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan pembimbingan kepada Klien Pemasyarakatan. Fungsi pembimbingan terhadap klien yang dimaksudkan sebagai fungsi dari Balai Pemasyarakatan sebagaimana jtertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15. Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Bali.

Bapas Denpasar merupakan ujung tombak pemasyarakatan dalam memulihkkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah bebas yang selanjutnya disebut Klien Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan memiliki 6 (enam) tugas pokok dan fungsi penting antara lain: Pembuatan Litmas, Pembimbingan Klien, Pendampingan, Pengawasan, Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan Pengadministrasian Ketatausahaan.

Pengawasan dan Pembimbingan yang sering disebut “Wajib Lapor” setelah menjalani masa pidana di Lapas atau Rutan merupakan tugas terpenting dalam proses kembalinya Klien pemasyarakatan ke tengah-tengah masyarakat yang wajib dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas). Wilayah kerja Bapas Denpasar melliputi 6 (enam) Kabupaten/Kota antara lain: Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Wilayah kerja Bapas Kelas I Denpasar yang cukup banyak dan memiliki jarak tempuh yang cukup jauh antara satu kabupaten ke kabupaten lain merupakan suatu hambatan tersendiri bagi Klien Bapas dalam melakukan pembimbingan dan proses pengawasan. Berikut ini kami jelaskan dalam bentuk tabel mengenai jarak tempuh Bapas Kelas I Denpasar ke masing-masing wilayah kerja :

 
Baca Juga :  TEST CPNS: 180 ORANG TAK IKUT SELEKSI KOMPETENSI DASAR
Jarrak Travel

Berdasarkan data pada tabel di atas jarak tempuh Kota Denpasar ke Jembrana sekitar 95 Kilometer, Ke Kabupaten Buleleng 78 Km. Dengan jarak yang cukup jauh tersebut tentunya akan menyulitkan Klien Bapas dalam melakukan bimbingan ke Kantor Bapas. Selain itu dengan mempertimbangkan keselamatan dan dari segi biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Klien untuk dapat melakukan bimbingan, Bapas Kelas I Denpasar membuat suatu inovasi yang disebut dengan DENJALAK yaitu (Bapas Denpasar Jajaki Lakukan Pengawasan dan Bimbingan Kepada Klien Pemasyarakatan) DENJALAK merupakan inovasi yang mampu menjawab kendala yang dialami Klien seperti faktor jarak dan faktor ekonomi yang telah kami sebutkan di atas.

Dengan adanya program inovasi Denjalak setiap Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas di Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar membuat jadwal untuk secara langsung datang ke wilayah-wilayah tempat tinggal Klien yang berdomisili jauh dengaan sistem jemput bola ke lapangan

Potensi Denjalak

Inovasi DENJALAK PLUS memiliki potensi besar antara lain:

Memudahkan Klien dalam proses bimbingan dan pengawasan

Mempererat komunikasi Petugas PK dengan pemerintah setempat dimana Klien tinggal dan menetap.

Meringankan beban Klien dari segi ekonomi dan keselamatan Klien dalam proses bimbingan dan pengawasan Klien.

Tercapainya penyerapan anggaran tahunan Bapas Kelas I Denpasar di Bidang Pembimbingan dan pengawasan Klien.

Mengurangi resiko pengulangan tindak pidana Klien Pemasyarakatan

Pemberdayaan secara Kepribadian dan Kemandirian Klien Pemasyarakatan.

layanan Denjalak dengan prinsip No Pungli dan No Gratifikasi serta mengedepankan tata nilai profesionalisme berdasarkan standar operasional prosedur Denjalak.

DENJALAK merupakan inovasi dalam program pembimbingan dan pengawasan terhadap Klien Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Tertentu Pembimbing Kemasyarakatan pada UPT Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar. DENJALAK berasal dari kata DEN-JA-LAK (DEN artinya Bapas Denpasar, JA artinya Jajaki, dan Lak artinya Lakukan bimbingan dan pengawasan). DENJALAK tercipta karena adanya kendala yang dialami Klien seperti faktor jarak dan faktor ekonomi yang menyebabkan Klien tidak dapat melakukan bimbingan secara langsung ke kantor Bapas.

Baca Juga :  Pencarian Hari Kedua, Nelayan yang Hilang di Pantai Tejakula Belum Ditemukan

DENJALAK telah tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Inovasi yang telah di keluarkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Bapas Kelas I Denpasar. Di dalam SOP tersebut telah dijelaskan bagaimana petugas Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Denjalak ke setiap Desa, Kecamatan, dan Kabupaten yang telah terjadwal dalam kalender DENJALAK Bapas. Denjalak merupakan suatu terobosan baru dalam proses bimbingan dan pengawasan Klien yang belum dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang lain. Denjalak telah memudahkan Klien dalam proses bimbingan dan pengawasan, dimana Denjalak melakukan pembimbingan dan pengawasan langsung ke setiap daerah tempat tinggal Klien untuk memaksimalkan kualitas bimbingan guna mengurangi tingkat resiko pengulangan tindak pidana. Selama berjalannya inovasi Denjalak yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam hal pelayanan publik tentunya sangat memudahkan masyarakat khusunya Klien pemasyarakatan dalam melakukan bimbingan dan pengawasan yang mampu meminimalisir resiko keselamatan Klien dan Resiko ekonomi.

Diharapkan dengan adanya Inovasi Denjalak ini masyarakat secara berkelanjutan mendapatkan pelayanan yang mudah, gratis, dan cepat. Komitmen pimpinan kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar serta kepala daerah yang termasuk wilayah kerja Bapas Denpasar menjadi ujung tombak keberlanjutan inovasi Denjalak.

Daftar Pustaka:

Suwardani, GAP. 2019. Dasar-Dasar Bimbingan Kemasyarakatan. Depok: BPSDM Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

Direktorat Jendral Pemasyarakatan. 2012. Modul Pembimbing Kemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.(×)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: