1
Sab. Sep 19th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

DPRD BANGLI BILANG PUNGUTAN DI JALAN UMUM KINTAMANI BERTENTANGAN DENGAN PERDA

3 min read

KINTAMANI-JARRAKPOSBALI.COM – Sungguh aneh! Ada pungutan di jalan umum yang klasifikasinya jalan provinsi/negara di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Lucunya, pungutan di atas jalan umum itu didasarkan Perda Kabupaten Bangli No 7 Tahun 2010 dan Perbup Bangli No 37 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga DTW Batur.

Data yang diperoleh media ini dari karcis disebutkan bahwa pungutan itu sebesar Rp 25.000 (WNI dewasa).

Nah, pungutan di atas jalan umum (jalan provinsi/negara) itu mendapat reaksi keras dari publik pengguna jalan umum itu maupun masyarakat yang hendak berkunjung ke sejumlah objek wisata di DTW Batur.

Reaksi public itu bukan sekedar memprotes atau kasak-kusuk di warung-warung kopi, tetapi viral di media social (medsos). Seperti keluh kesah netizen saat lewat jalan kintamani seperti dilansir Global Bali Dewata yang di-screenshoot dalam WAG.

“Apa dibenarkan ya memungut retribusi Ketika memasuki suatu kecamatan… tadi saya ke Kintamani baru masuk daerah sana sudah distop utk bayar 50rb permobil.. nanti klo org luar baudng Ketika memasuki Badung distop dan dipungut retribusi apa terima? Apa mmg begini dsana? Hmmmm… saya ke Kintamani cuma mau makan mujair nyatnyat…”

Bagaimana tanggapan DPRD Bangli soal pungutan yang dinilai aneh tersebut? Anggota Komisi III DPRD Bangli, Made Sudiasa, mengaku sudah mendapat informasi tentang keluhan masyarakat dan para pelaku pariwisata di kawasan DTW Batur.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: HASIL TEST SWAB PERTAMA PASIEN MENINGGAL DI GIRI EMAS NEGATIF

“Persoalan sekarang yang dikeluhkan pelaku pariwista bahwa ada pungutan yang dilakukan di jalan-jalan, kalau dilakukan di pos-pos retribusi kan tidak persoalan. Tidak persoalan jika pungutan itu sah sebagai peraturan daerah,” jelas Sudiasa saat dikonfirmasi media ini, Minggu (23/8/2020) sore.

Kata dia, pungutan di jalan umum yang jumlahnya Rp 15.000 itu tidak tercantum dalam Perda. “Pungutan Rp 15.000 itu tidak ada dalam Perda,” tandasnya.

Berarti pungli? “Saya belum bisa mengatakan Pungli, karena itu benar atau tidak pungutan itu kan saya tidak tahu. Yang saya tahu ada keluhan dari pelaku pariwisata bahwa itu ada pungutan Rp 15.000 sesuai video-video yang saya terima,” jawab Sudiasa

Sudiasa menegaskan bahwa bila keluhan masyarakat dan para pelaku pariwisata itu benar maka pungutan tersebut menyalahi aturan. “Kalau itu memang ada benar, itu memang menyalahi aturan. Karena apa? Karena di Perda itu tidak ada pungutan Rp 15.000. Yang ada pungutan untuk domestik, dan itu pun untuk dewasa dan anak-anak, dan untuk tamu asing itupun untuk dewasa dan anak-anak,” tegasnya.

Ia menceritakan bahwa sebelumnya sudah dipikirkan jalan alternative untuk jalur pariwisata dan non-pariwisata namun karena kemampuan anggaran daerah belum memadai sehingga rencana membangun jalan-jalan alternatif itu belum dibangun.

Baca Juga :  PRO-KONTRA NYEPI 3 HARI: PASEK SUARDIKA SETUJU LOCKDOWN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BALI DARIPADA PAKAI ISTILAH NYEPI

Sudiasa mengaku DPRD Bangli sudah menggelar rapat dengan Dinas Pariwisata Bangli membahas sejumlah kebijakan tentang pungutan ke DTW termasuk ke DTW Batur yang dinilai cukup ramai. Kebijakannya adalah jangan dulu melakukan pungutan masuk ke DTW selama masa pandemic COVID-19. “Kalau sudah normal pandemic COVID-19 baru dilakukan pungutan. Jadi saran kami agar selama masa pandemic jangan dulu pungut retribusi. Karena himbau itu juga datang dari pemerintah pusat, yaitu Menkeu,” paparnya.

“Kita sarankan, mestinya Pemkab Bangli tidak boleh memungut retribusi sampai kondisi pandemic membaik kembali. Kita juga sudah sarankan betul bahwa jangan sampai pada kondisi pandemic ini kita memungut retribusi. Karena apa? Karena kita berkeinginan pada kondisi seperti ini kita memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk menikmati pariwisata Batur. Mereka kan berbulan-bulan dirumahkan. Ada kesempatan mereka dalam era new normal ini sedikit menikmati ini. Jangan malah di kondisi ini mereka malah dipungut,” tandas Sudiasa.

Ia menyarankan Pemkab Bangli agar dalam kondisi seperti ini lebih berfokus pada pembangkitan kembali ekonomi para pelaku pariwisata. “Biar mereka bisa tersangsanglah, untuk bisa bangkit kembali. Jangan memberatkan mereka dengan pungutan-pungutan yang tidak masuk akal itu. Kami anggap ini pungutan tidak masuk akal dalam kondisi pandemik ini,” pungkas Sudiasa.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *