1
Rab. Sep 23rd, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

KETUA PHRI BANGLI: “KEBIJAKAN BUPATI BANGLI BLUNDER, SEGERA CABUT!”

3 min read

KINTAMANI-JARRAKPOSBALI.COM – Pernyataan Bupati Bangli, I Made, Gianyar, bahwa setiap pengunjung ke Kintamani wajib membawa surat keterangan hasil rapid test, mendapat reaksi keras dari kalangan pariwisata di Bangli.

Ketua BPC PHRI Kabupaten Bangli, DR I Ketut Mardjana, langsung mereaksi kebijakan Bupati Bangli tersebut. Bos Toye Devasya, Toyabungkah, Kintamani, ini langsung menyerang balik Bupati I Made Gianyar dengan menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan blunder yang dilakukan seorang bupati.

“Ini kebijakan blunder yang dibuat seorang bupati. Kebijakan ini harus segera dicabut karena menjadi nightmare alias mimpi buruk bagi pariwisata Bangli dan ekonomi Bangli,” kritik Mardjana saat dihubungi media ini, Rabu (24/6/2020) pagi.

Mantan petinggi Kantor Pos nasional ini menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan protocol kepada kepada masyarakat, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tenatng penerapat protocol Kesehatan COVID-19 dalam setiap aktivitas di luar rumah. Bukan langsung membuat sebuah kebijakan emosional Ketika ada sebuah kasus COVID-19 di satu wilayah tertentu.

“Ini kebijakan sangat emosional. Kebijakan tidak dewasa. Harusnya di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan ekonomi seperti saat ini, saat masyarakat sedang terkungkung oleh VOCID-19, pemerintah harusnya terus melakukan sosialisasi protocol Kesehatan, melakukan edukasi kepada masyarakat tengan protocol Kesehatan, bukan melarang pergi,” tegas Mardjana.

Baca Juga :  ILEGAL LOGING: POLISI MULAI PERIKSA SAKSI DAN SITA BB KAYU SONOKLING

Mardjana menegaskan, pemreintah mempunyai kewajiban melingdungi rakyat bukan membunuh kehidupan ekonomi rakyat dengan melarang tidak pergi. “Pemeirntah wajib melindungi masyarakat, kalau ada kasus COVID diblok saja daerah itu, bukan mengeneralisasir seluruh wilayah. Ini mematikn ekonomi. Bupati harus sedikit wise, harus bijak, jangan membuat kebijakan emosional yang mematikan kehidupan rakyatnya sendiri,” serang Mardjana.

Mardjana juga meminta para pelaku pariwisata di Bangli untuk menerapkan protkol Kesehatan COVID-19 bagi seluruh karyawan dan tamu atau pengunjungnya. “Saya juga himbau kepada teman-teman pelaku pariwisata juga terapkan protocol Kesehatan bagi karyawan dan pengunjung,” imbaunya.

Kritik tajam juga datang dari netizen alias warganet. Mereka menilai bahwa keputusan Bupati I Made Gianyar itu tidak masuk akal dan tidak bijak. “ Apa benar ini ato hoax??? Kalo bener – means something wrong with our leader,” kritik warganet dengan akun FB I Ketut Ardana. “Benar Perlu dikaji ulang,” sambung warganet lain di akun FB Ayu Arni.

Warganet dengan akun AKP BANGLI menyatakan, “Menurut tiang kesadaran masyarakat utk patuh pada protocol covid dan ketegasan pemerintah dalam menegakan dan pengawasan protocol justru yg lbh penting dari sekedar rapid test yg hasilnya juga blom tentu akurat.”

Baca Juga :  VIRUS CORONA: BANTU MASYARAKAT, PERBEKEL PELAPUAN BAGI-BAGI SEMBAKO

“Semestinya di setiap DESTINASI yg sudah dibuka, ada petugas yg distandby kan untk melakukan monitoring atas pelaksanaan protocol New Normal… kalau harus menunjukkan hasikl Rapid Test sama saja artinya Kintamani belum dibuka untuk WISATAWAN…. Semoga bisa ditinjau ulang kebijakan niki…” cuit Budi Susanta.

“Setuju, pendapat jero mangku dan pak budi, mhn dikaji ulang, belajar dari pengalaman di Desa Serokadan,” sambung Akun FB Ayu Arni.

Seperti diberikan sebelumnya, Gugus Tugas Kabupaten Bangli tengah mengkonstruksikan rapid test yang dibiayai pemerintah dan mandiri. “Ini masih dibuatkan aturan hukumnya,” ungkap Bupati Bangli, I Made Gianyar.
Bupati asal Desa Bunutin Kintamani itu menegaskan sebelum dibukanya pariwisata secara resmi oleh pemerintah provinsi, setiap pengunjung ke Kintamani juga wajib menunjukkan surat keterangan (suket) hasil rapid test dengan hasil non reaktif.

Suket tersebut ditunjukkan pada pengelola ataupun polisi yang bertugas, dan hal ini mulai berlaku pada Rabu (24/6/2020). “Nantinya pengunjung wajib menunjukkan hasil rapid atau KTP. Apabila pengunjung tersebut merupakan warga lokal dari wilayah Kecamatan Kintamani, maka tidak perlu menunjukkan hasil test rapid. Begitpun bagi penduduk lokal di luar Kintamani yang hendak melintas,” ucapnya.

Penulis; Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *