1
Connect with us

Berita

DISURUH LIBUR DUA HARI, “PASUKAN HIJAU” DEMO KE DPRD BULELENG

Published

on

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Ratusan “Pasukan Hijau” alias tenaga pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Jumat (24/7/2020) siang menggelar aksi demo di gedung DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja.

Massa “Pasukan Hijau” tidak terma kebijakan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang “memaksa” mereka harus libur dua hari. Kenapa demikian, karena kebijakan itu sangat berpengaruh pada pendapatan mereka sebagai tenaga harian.

Gede Suardika, salah satu anggota “Pasukan Hijau” mengatakan kedatanga para tenaga pengangkut sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) ini mengadukan nasib mereka akibat berkurangnya pendapatan sebagai akibat kebijakan pimpinan yang belum bisa mereka terima.

Kata dia, dari tiga puluh hari kerja dalam sebulan kini mereka diharuskan libur selama dua hari, ini otomatis akan menguranggi penghasilan mereka, karena jika mereka diliburkan otomatis mereka tidak dibayar. “Ya akibat kebijakan pimpinan ini kami merasakan sekali dampaknya yaitu pendapatan kami jadi berkurang,“ ujat Suardika saat mengadu ke Ketua DPRD Buleleng.

Baca Juga :  JELANG GALUNGAN-KUNINGAN, HARGA SEMBAKO DI BULELENG KEMBALI NORMAL

Diuraikannya, rata-rata dari mereka menerima pendapatan untuk setiap harinya Rp 75.000 untuk sopir dan Rp 45.000 untuk tenaga angkut selama empat jam kerja. Jadi, total pendapatan dalam sebulan jika merka bekerja dalam tiga puluh hari akan mendapatkan penghasilan antara Rp 2.225.000 untuk sopir dan Rp 1.350.000, “Akibat kebijakan ini otomatis penghasilan mereka jadi berkurang,” jelasnya lagi didukung rekan-rekannya.

Disamping itu pula mereka berharap ke depan biar ada semacam jaminan kesehatan khusus untuk para pekerja ini. Karena, menurut Suardika, pekerjaan ini sangat beresiko bagi Kesehatan. “Kkarena kami harus berhadapan langsung dengan sampah, yang tentu disamping sebagai sarang penyakit kami juga harus berhadapan dengan benda-benda berbahaya seperti sepaku dan benda tajam lainnya, ini juga biar ada perhatian,” papar Suardika.

Baca Juga :  AMD Calon Walikota Denpasar Beri Penyuluhan Bahaya Narkoba di SMAN 3

Massa pendemo menyebutkan bahwa hal ini sudah pernah disampaikan dalam rapat sekitar Bulan Mei lalu antara para THL ini dengan Dinas Lingkungan Hidup, namun sampai saat ini keluhan mereka belum dapatkan solusi dari DLH

Bagaimana tanggapan Ketua DPRD Buleleng? Menanggapi keluahan tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna mengatakan akan segera melakukan langkah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut.

“Kalau terkait dengan anggaran kami di DPRD tentu akan memperjuangkan dan mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita bisa lakukan,” terangnya. “Dan jika menyangkut hal-hal teknis karena itu ranahnya di Dinas, ya kami di Dewan akan memberikan masukan untuk langkah perbaikan,” janjinya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Dewan juga menyerahkan masker bagi para THL sebagai bentuk perhatian kepada mereka dalam melaksanakan tugas menjaga kebersihan di wilayah Kabupaten Buleleng.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

INGIN GAIRAHKAN BUDAYA LITERASI DI PKK, NY PUTRI KOSTER LAUNCHING BUKU ‘KATA HATINYA’

Published

on

By

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster yang juga dikenal sebagai pegiat sastra, ingin menggairahkan budaya literasi puisi di kalangan PKK, termasuk generasi muda.

Untuk itu, Ny Putri Koster menggagas antologi buku puisi bertajuk “Kata Hatinya” yang di dalamnya berisi kumpulan karya sastra puisi dari seluruh pengurus TP PKK Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat membuka acara launching buku ‘Kata Hatinya” yang dilakukan secara daring, bertempat di Jayasabha Denpasar, pada Selasa (11/8/2020).

Ny Putri Koster menyampaikan bahwa puisi yang dihasilkan oleh para pengurus PKK Provinsi tidak hanya bertujuan sekedar menampilkan tulisan kata-kata yang indah, namun lebih dari pada itu adalah memberikan edukasi kepada generasi muda terkait karya sastra atau literasi. “Sehingga karya sastra puisi tidak tenggelam begitu saja di tengah era globaliasi, melainkan makin menggeliat dan bergairah di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :  KABAR DEWAN: BUPATI JAWAB FRAKSI GOLKAR, HANURA DAN NASDEM

Wanita yang getol dalam pemajuan seni sastra ini menilai, puisi merupakan salah satu seni yang mampu mengasah rasa kepekaan dan memberi kebahagiaan batin bagi mereka yang menekuninya. Dengan menyalurkan hobi menulis puisi, Ny Putri Koster berharap secara psikis bisa berdampak positif bagi para orangtua yang menjadi ujung tombak dalam pembentukan karakter anak.

Lebih lanjut, Ny Putri Koster juga memberikan apresiasi kepada para pengurus PKK yang bukan merupakan sastrawan, namun bisa menghasilkan karya terbaik di tengah masa pandemi ini. Untuk itu, ia berharap hasil karya tersebut bisa menjadi inspirasi bagi seluruh PKK Kabupaten/Kota untuk mencurahkan isi hatinya ke dalam karya sastra puisi dan menularkan kepada anak-anak generasi muda di lingkungan terdekat guna mencurahkan isi hati dalam karya sastra.

Baca Juga :  PARLEMENTARIA: SIDANG DEWAN VIA TELECONFERENCE, BUPATI SAMPAIKAN LKPJ TA 2019

Dalam momentum ini, acara yang dirangkaikan dengan pembacaan puisi dari beberapa pengurus PKK Provinsi Bali juga diisi oleh suguhan materi dari para narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dosen Sastra Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar Sri Rwa Jayanti dan pengarang dan pengelola Penerbit Buku Pustaka Bali Seni I Wayan Suardika.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

SEKPROV BALI DEWA INDRA BUKA KICK OFF MEETING IT SECURITY ASSESSMENT

Published

on

By

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Sekretaris Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta agar ke depannya semua OPD di Provinsi Bali menguasai kinerja IT Security Assesment (ITSA) yang didukung oleh SDM sudah siap dengan penguasaan digitalisasi.

Hal ini disampaikan Dewa Indra saat membuka Kick Off IT Security Assessment (ITSA) yang dilaksanakan oleh Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Denpasar, Selasa (11/8/2020).

Sekprov Bali asa Pemaron Singaraja itu berharap dengan adanya ITSA ini semua aplikasi di Pemerintah Provinsi Bali dapat dijaga keamanannya agar sistem tidak mudah dimasuki oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

“Pemerintah Provinsi Bali melalui Reformasi Birokrasi beranjak dari sistem Pemerintahan Konvesional ke sistem digital, kedepannya meja meja di kantor harus bersih, tidak boleh ada lagi kertas-kertas berserakan di meja. Semua harus dilakukan dengan cara digital. Pemeriksaan juga harus berbasis elektronik,” ungkap Dewa Indra dalam sambutannya.

Kata dia, ITSA ini bertujuan untuk mengetahui celah keamanan serta kerentanan terhadap aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang nantinya akan diterbitkan laporan pengujian dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk itu jika nantinya ditemukan kerentanan dengan status critical oleh tim BSSN, diharapkan dapat segera diperbaiki oleh pengelola aplikasi tidak lebih dari 24 jam. Tim BSSN untuk kegiatan ITSA ini adalah dari Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah BSSN dengan jumlah personil 3 orang. ITSA yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang tim BSSN akan melakukan pengujian terhadap 3 aplikasi pemprav Bali.

Baca Juga :  JUMAT BERKAH: NY HETTY ANDIKA PERKASA BAGI-BAGI SEMBAKO KEPADA WARGA MISKIN DI TABANAN

Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan, roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali telah rampung di akhir Tahun 2019. Awal Tahun 2020 ini Pemprov Bali juga sudah membentuk tim SPBE yang saat ini beranggotakan programmer/software developer dan koordinatornya bekerjasama dengan Universitas Udayana.

“Tim ini diproyeksikan untuk mulai membangun sistem dan aplikasi secara mandiri sesuai dengan roadmap SPBE serta melakukan integrasi data dan penyempurnaan infrastruktur. Untuk itu tentunya selain membangun aplikasi dan infrastuktur, faktor keamanan data dan informasi menjadi hal yang krusial saat ini,” tandasnya.

Pramana mengaku gembira bahwa tim BSSN di sela-sela jadwal yang ketat dan situasi pandemi, akhirnya dapat memenuhi permintaan Pemprov Bali untuk segera melakukan ITSA walaupun jumlah aplikasi yang di uji hanya tiga. Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah bekerjasama dengan BSSN terkait dengan pengamanan dokumen elektronik berupa penerapan sertifikat elektronik sebagai tanda tangan digital pada dokumen elektronik Pemprov Bali. Sertifikat elektronik ini diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan resmi mulai digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam surat menyurat elektronik pada bulan Maret 2020. Melalui aplikasi e-Office Pemprov Bali saat ini seluruh dokumen elektronik sudah bertandatangan.

Baca Juga :  AMD Calon Walikota Denpasar Beri Penyuluhan Bahaya Narkoba di SMAN 3

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melihat keseriusan Pemprov Bali dalam melihat keamanan sebagai sebuah isu utama yang perlu dipersiapkan dengan baik, untuk itu sebagai bentuk dorongan dan dukungan BSSN juga berencana menjadikan Provinsi Bali sebagai pusat kajian malware nasional yaitu tempat studi analisa serangan siber Indonesia.

Kegiatan ITSA ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2020. Diakhir acara kegiatan ini disampaikan laporan terkait hasil pengujian yang akan berisikan daftar kerentanan yang ditemukan, serta status kerentanan yang tergolong critical berupa status kerentanan yang sangat berbahaya dan jika tidak diperbaiki akan segera menimbulkan dampak negatif.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

INFO DEWAN: TANAH HPL DI PEJARAKAN JADI TEMUAN BPK RI

Published

on

By

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Ini kabar mengejutkan bagi Pemkab Buleleng, Bali. Tanah HPL di kawasan Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak menjadi temuan BPK RI.

Ini terungkap dalam rapat DPRD buleleng dengan eksekutif dengan agenda tindak lanjut LHP BPK, di Gedung DRPD buleleng, Jalan Veteran No 2 Singaraja, Selasa (11/8/2020) siang.

Masalah di Batu Ampar itu terkait Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

Secara keseluruhan ada 7 temuan BPK RI atas laporan keuangan Buleleng tahun anggaran 2019.

Selain Tanah HPL Pejarakan yang masih bermasalah, dua temuan BPK RI lain yang belum mampu diperbaiki Pemkab Buleleng adalah pengadaan Brave Tester dan Axle Load Mater di Dinas Perhubungan; dan Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa yang sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dra. Made Putri Nareni dengan dihari oleh masing-masing Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Buleleng itu, Asisten III Ir. Nyoman Genep, MT, dalam pemaparannya menyatakan bahwa hasil audit BPK untuk anggaran tahun 2019 terdapat 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti.

Baca Juga :  JELANG GALUNGAN-KUNINGAN, HARGA SEMBAKO DI BULELENG KEMBALI NORMAL

Saat ini 4 dari 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti dan dinilai sudah memenuhi rekomendasi BPK dan tiga temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi dinilai belum memenuhi rekomendasi BPK.

Genep menyebutkan, tiga temuan tersebut adalah Pengadaan Brake Tester dan Axle Load Mater di dinas Perhubungan; kedua Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat; dan ketiga Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

“Tim saat ini sudah bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan administrasi temuan BPK sehingga nantinya bisa memenuhi rekomendasi dari BPK,” ucap Genep.

Wakil Ketua DPRD Buleleng Dra. Made Putri Nareni dalam pembukaannya meminta Tim Tindaklanjut BPK untuk memaparkan sejauhmana SKPD sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK untuk anggaran tahun 2019. Mengingat terdapat tujuh temuan BPK yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Buleleng sesuai hasil audit BPK.

Baca Juga :  DIBACK-UP APARAT PENEGAK HUKUM, ADAT PUN TAK BERANI KASIH SANKSI ADAT KEPADA WIDYA

Anggota DPRD Wayan Masdana setelah mendengar penjelasan dari Tim Tindaklanjut BPK Kabupaten Buleleng meminta kepada eksekutif agar benar-benar bisa menyelesaikan temuan dari BPK. Masdana menambahkan, apa yang menjadi temuan di tahun 2019, tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Selain itu, eksekutif diharapakan melaksanakan rekomendasi dari DPRD Buleleng seperti harga standar banten di lingkup Pemkab Buleleng dan juga ada beberapa fasilitas umum belum memiliki bersertifikat.

“Contoh di salah satu SD Negeri dan Puskesmas Desa Pakisan masih bersertifikat pribadi,” ungkap politisi PDIP itu. .

Hal sama disampaikan Wandira Adi anggota DPRD Komisi III. Kata politisi Golkar itu pemerintah daerah diharapkan lebih cermat dalam perencaanaan program/kegiatan sehingga dalam pelaksanaan tidak ditemukan permasalahan atau kendala yang pada akhirnya menjadi temuan BPK.

“Kami juga berharap agar dokumen hasil pelaksanaan tindaklanjut temuan BPK agar disampaikan ke DPRD,” tegas Wandira.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending