1
Connect with us

Berita

NY PUTRI KOSTER TAMPIL DI ACARA “PEREMPUAN BALI BICARA”

Published

on

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Ny Putri Koster cukup sibuk. Ia tampil di berbagai acara. Seperti Jumat (24/7/2020) Ny Putri Koster yang Ketua TP PKK Provinsi Bali itu tampil di acara “Perempuan Bali Bicara”, di Denpasar.

Acara yang mengusung tema “Pendampingan Belajar Anak di Rumah di masa Pandemi COVID-19” itu ITRI Gubernur Bali DR Ir I Wayan Koster, MM, ini sebagai narasumber bersama Prof DR dr Luh Ketut Suryani MD dari Suryani Institute For Mental Health.

Pada kesempatan, Ny Putri Koster menyampaikan bahwa untuk mencegah penyebaran Virus Corona di lingkungan sekolah, pemerintah mengambil kebijakan anak-anak belum bisa belajar seperti biasa di sekolah, melainkan dengan melakukan proses pembelajaran di rumah masing masing.

Penerapan kebijakan ini, kata firstlady Bali ini, tentu saja menimbulkan berbagai permasalahan tidak hanya menyangkut kesiapan sarana prasarana belajar secara online seperti gadget, laptop dan kuota internet, namun juga menuntut kesiapan serta peran orangtua dalam hal mengawasi dan membantu proses belajar anaknya di rumah.

“Berbagai persoalan lain pun muncul di mana orangtua merasa terbebani karena harus mengajar anaknya di rumah, di mana biasanya proses pembelajaran dilakukan oleh guru di sekolah dalam situasi normal. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa ketidaknyamanan baik dari sisi orang tua ataupun anak itu sendiri,” jelas Bunda Putri – sapaan Ny Putri Koster seperti dilansir Humas pemprov Bali.

Dipaparkannya, Anak menjadi stres akan beban pembelajaran yang harus diikuti dan diberikan guru, dan di sisi lain orangtua juga stres dengan tugas barunya, yakni tidak biasa mengajar anak-anaknya. “Stres yang timbul dapat menurunkan imun tubuh dan membuat rentan tertular virus, di samping pola yang tidak tepat bisa menyebabkan trauma pada anak,” sambungnya lagi.

Baca Juga :  #1 INTERVIEW KHUSUS, DANJEN KOPASSUS: “MELAYANI DENGAN HATI DAN RASA”

Untuk itu, Bunda Putri mengajak para orangtua untuk berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan penuh kasih sayang dalam proses belajar anak di rumah. Jangan sampai proses belajar di rumah menjadi hal yang mengerikan dan memberi trauma tersendiri bagi anak nantinya.

“Anak-anak kita sudah cukup trauma dengan keadaan sekarang di mana mereka tidak bisa bertemu teman- temannya, bermain bersama dan situasi ini sudah cukup sulit bagi mereka. Untuk itu, mereka perlu suasana yang nyaman, penuh kasih sayang dan dukungan penuh dari orang tua agar anak-anak bisa belajar dengan baik tanpa beban, dan paling penting tidak menimbulkan trauma bagi mereka,” [a[ar mantan penyiar TVRI Pusat ini.

Ia meminta para orangtua unutk mengambil himah di balik berbagai permasalahan yang timbul dari belajar dari rumah. Misalnya, memanfaatkan waktu ini untuk mendekatkan hubungan dengan anak, yang biasanya orang tua sibuk di luar untuk bekerja. Dengan kasih sayang serta perhatian yang kita berikan kepada anak, akan membuat anak merasa nyaman dan mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter serta berkepribadian di masa depan.

Sementara itu narasumber lain, Prof DR dr Luh Ketut Suryani MD dari Suryani Institute For Mental Health menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan trauma tersendiri bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya seperti bermain bersama teman dan pergi ke sekolah. Kemudian trauma mereka akan bisa bertambah ketika mereka harus belajar dari rumah dalam suasana penuh tekanan, stres dan tidak nyaman.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: TEPATI JANJI, BUPATI AGUS REALISASIKAN BERAS UNTUK RELAWAN COVID-19

“Hal ini sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak dan bisa menimbulkan trauma yang panjang bagi anak. Situasi belajar yang seharusnya menyenangkan menjadi hal yang menakutkan ketika orang tua di rumah tidak bisa memberikan rasa nyaman dalam belajar kepada anak anak. Belum lagi permasalahan penggunaan teknologi atau gadget yang cenderung membuat anak kurang aktivitas secara fisik dan hanya sibuk dengan gadgetnya,” jelas Prof Suryani.

Prof Suryani juga menyoroti tugas-tugas sekolah yang diberikan kepada anak. Anak-anak, kata dia, diminta menyebutkan nama dan data dirinya yang kemudian diupload ke media sosial, di mana menurutnya hal ini sangat berbahaya menyebarkan data anak secara luas. Untuk itu pihaknya meminta agar para pemangku kepentingan bisa bisa duduk bersama mencari solusi yang terbaik terkait pola pembelajaran anak anak di masa pandemi Covid 19 ini.

“Bagaimana agar anak anak dalam belajar tidak merasa tertekan dan nyaman. Jangan sampai anak-anak kita pandai secara akademis, tetapi mental mereka cedera dan mereka memiliki trauma yang mendalam,” pungkas Prof Suryani.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

INGIN GAIRAHKAN BUDAYA LITERASI DI PKK, NY PUTRI KOSTER LAUNCHING BUKU ‘KATA HATINYA’

Published

on

By

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster yang juga dikenal sebagai pegiat sastra, ingin menggairahkan budaya literasi puisi di kalangan PKK, termasuk generasi muda.

Untuk itu, Ny Putri Koster menggagas antologi buku puisi bertajuk “Kata Hatinya” yang di dalamnya berisi kumpulan karya sastra puisi dari seluruh pengurus TP PKK Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat membuka acara launching buku ‘Kata Hatinya” yang dilakukan secara daring, bertempat di Jayasabha Denpasar, pada Selasa (11/8/2020).

Ny Putri Koster menyampaikan bahwa puisi yang dihasilkan oleh para pengurus PKK Provinsi tidak hanya bertujuan sekedar menampilkan tulisan kata-kata yang indah, namun lebih dari pada itu adalah memberikan edukasi kepada generasi muda terkait karya sastra atau literasi. “Sehingga karya sastra puisi tidak tenggelam begitu saja di tengah era globaliasi, melainkan makin menggeliat dan bergairah di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :  KPM DI BULELENG TERIMA BANTUAN RP 150 RIBU PERBULAN

Wanita yang getol dalam pemajuan seni sastra ini menilai, puisi merupakan salah satu seni yang mampu mengasah rasa kepekaan dan memberi kebahagiaan batin bagi mereka yang menekuninya. Dengan menyalurkan hobi menulis puisi, Ny Putri Koster berharap secara psikis bisa berdampak positif bagi para orangtua yang menjadi ujung tombak dalam pembentukan karakter anak.

Lebih lanjut, Ny Putri Koster juga memberikan apresiasi kepada para pengurus PKK yang bukan merupakan sastrawan, namun bisa menghasilkan karya terbaik di tengah masa pandemi ini. Untuk itu, ia berharap hasil karya tersebut bisa menjadi inspirasi bagi seluruh PKK Kabupaten/Kota untuk mencurahkan isi hatinya ke dalam karya sastra puisi dan menularkan kepada anak-anak generasi muda di lingkungan terdekat guna mencurahkan isi hati dalam karya sastra.

Baca Juga :  Amandari Hotel dalam Kenangan Putu liong BersamaTamu Super Star

Dalam momentum ini, acara yang dirangkaikan dengan pembacaan puisi dari beberapa pengurus PKK Provinsi Bali juga diisi oleh suguhan materi dari para narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dosen Sastra Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar Sri Rwa Jayanti dan pengarang dan pengelola Penerbit Buku Pustaka Bali Seni I Wayan Suardika.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

SEKPROV BALI DEWA INDRA BUKA KICK OFF MEETING IT SECURITY ASSESSMENT

Published

on

By

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Sekretaris Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta agar ke depannya semua OPD di Provinsi Bali menguasai kinerja IT Security Assesment (ITSA) yang didukung oleh SDM sudah siap dengan penguasaan digitalisasi.

Hal ini disampaikan Dewa Indra saat membuka Kick Off IT Security Assessment (ITSA) yang dilaksanakan oleh Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Denpasar, Selasa (11/8/2020).

Sekprov Bali asa Pemaron Singaraja itu berharap dengan adanya ITSA ini semua aplikasi di Pemerintah Provinsi Bali dapat dijaga keamanannya agar sistem tidak mudah dimasuki oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

“Pemerintah Provinsi Bali melalui Reformasi Birokrasi beranjak dari sistem Pemerintahan Konvesional ke sistem digital, kedepannya meja meja di kantor harus bersih, tidak boleh ada lagi kertas-kertas berserakan di meja. Semua harus dilakukan dengan cara digital. Pemeriksaan juga harus berbasis elektronik,” ungkap Dewa Indra dalam sambutannya.

Kata dia, ITSA ini bertujuan untuk mengetahui celah keamanan serta kerentanan terhadap aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang nantinya akan diterbitkan laporan pengujian dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk itu jika nantinya ditemukan kerentanan dengan status critical oleh tim BSSN, diharapkan dapat segera diperbaiki oleh pengelola aplikasi tidak lebih dari 24 jam. Tim BSSN untuk kegiatan ITSA ini adalah dari Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah BSSN dengan jumlah personil 3 orang. ITSA yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang tim BSSN akan melakukan pengujian terhadap 3 aplikasi pemprav Bali.

Baca Juga :  Kadivmin jabar mimpin Tabur Bunga Di Taman Pahlawan di Hari Dharma Karyadika 2019

Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan, roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali telah rampung di akhir Tahun 2019. Awal Tahun 2020 ini Pemprov Bali juga sudah membentuk tim SPBE yang saat ini beranggotakan programmer/software developer dan koordinatornya bekerjasama dengan Universitas Udayana.

“Tim ini diproyeksikan untuk mulai membangun sistem dan aplikasi secara mandiri sesuai dengan roadmap SPBE serta melakukan integrasi data dan penyempurnaan infrastruktur. Untuk itu tentunya selain membangun aplikasi dan infrastuktur, faktor keamanan data dan informasi menjadi hal yang krusial saat ini,” tandasnya.

Pramana mengaku gembira bahwa tim BSSN di sela-sela jadwal yang ketat dan situasi pandemi, akhirnya dapat memenuhi permintaan Pemprov Bali untuk segera melakukan ITSA walaupun jumlah aplikasi yang di uji hanya tiga. Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah bekerjasama dengan BSSN terkait dengan pengamanan dokumen elektronik berupa penerapan sertifikat elektronik sebagai tanda tangan digital pada dokumen elektronik Pemprov Bali. Sertifikat elektronik ini diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan resmi mulai digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam surat menyurat elektronik pada bulan Maret 2020. Melalui aplikasi e-Office Pemprov Bali saat ini seluruh dokumen elektronik sudah bertandatangan.

Baca Juga :  Wakil Gubernur Bali Peringati Saraswati Bareng Umat Hindu Banyuwangi

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melihat keseriusan Pemprov Bali dalam melihat keamanan sebagai sebuah isu utama yang perlu dipersiapkan dengan baik, untuk itu sebagai bentuk dorongan dan dukungan BSSN juga berencana menjadikan Provinsi Bali sebagai pusat kajian malware nasional yaitu tempat studi analisa serangan siber Indonesia.

Kegiatan ITSA ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2020. Diakhir acara kegiatan ini disampaikan laporan terkait hasil pengujian yang akan berisikan daftar kerentanan yang ditemukan, serta status kerentanan yang tergolong critical berupa status kerentanan yang sangat berbahaya dan jika tidak diperbaiki akan segera menimbulkan dampak negatif.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

INFO DEWAN: TANAH HPL DI PEJARAKAN JADI TEMUAN BPK RI

Published

on

By

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Ini kabar mengejutkan bagi Pemkab Buleleng, Bali. Tanah HPL di kawasan Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak menjadi temuan BPK RI.

Ini terungkap dalam rapat DPRD buleleng dengan eksekutif dengan agenda tindak lanjut LHP BPK, di Gedung DRPD buleleng, Jalan Veteran No 2 Singaraja, Selasa (11/8/2020) siang.

Masalah di Batu Ampar itu terkait Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

Secara keseluruhan ada 7 temuan BPK RI atas laporan keuangan Buleleng tahun anggaran 2019.

Selain Tanah HPL Pejarakan yang masih bermasalah, dua temuan BPK RI lain yang belum mampu diperbaiki Pemkab Buleleng adalah pengadaan Brave Tester dan Axle Load Mater di Dinas Perhubungan; dan Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa yang sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dra. Made Putri Nareni dengan dihari oleh masing-masing Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Buleleng itu, Asisten III Ir. Nyoman Genep, MT, dalam pemaparannya menyatakan bahwa hasil audit BPK untuk anggaran tahun 2019 terdapat 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Kadivmin jabar mimpin Tabur Bunga Di Taman Pahlawan di Hari Dharma Karyadika 2019

Saat ini 4 dari 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti dan dinilai sudah memenuhi rekomendasi BPK dan tiga temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi dinilai belum memenuhi rekomendasi BPK.

Genep menyebutkan, tiga temuan tersebut adalah Pengadaan Brake Tester dan Axle Load Mater di dinas Perhubungan; kedua Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat; dan ketiga Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

“Tim saat ini sudah bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan administrasi temuan BPK sehingga nantinya bisa memenuhi rekomendasi dari BPK,” ucap Genep.

Wakil Ketua DPRD Buleleng Dra. Made Putri Nareni dalam pembukaannya meminta Tim Tindaklanjut BPK untuk memaparkan sejauhmana SKPD sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK untuk anggaran tahun 2019. Mengingat terdapat tujuh temuan BPK yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Buleleng sesuai hasil audit BPK.

Baca Juga :  KAPOLSEK BUSUNGBIU GANDENG CAMAT DAN KOMUNITAS TRAIL PATROLI KE HUTAN DESA SEPANG

Anggota DPRD Wayan Masdana setelah mendengar penjelasan dari Tim Tindaklanjut BPK Kabupaten Buleleng meminta kepada eksekutif agar benar-benar bisa menyelesaikan temuan dari BPK. Masdana menambahkan, apa yang menjadi temuan di tahun 2019, tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Selain itu, eksekutif diharapakan melaksanakan rekomendasi dari DPRD Buleleng seperti harga standar banten di lingkup Pemkab Buleleng dan juga ada beberapa fasilitas umum belum memiliki bersertifikat.

“Contoh di salah satu SD Negeri dan Puskesmas Desa Pakisan masih bersertifikat pribadi,” ungkap politisi PDIP itu. .

Hal sama disampaikan Wandira Adi anggota DPRD Komisi III. Kata politisi Golkar itu pemerintah daerah diharapkan lebih cermat dalam perencaanaan program/kegiatan sehingga dalam pelaksanaan tidak ditemukan permasalahan atau kendala yang pada akhirnya menjadi temuan BPK.

“Kami juga berharap agar dokumen hasil pelaksanaan tindaklanjut temuan BPK agar disampaikan ke DPRD,” tegas Wandira.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending