Berita

Divonis 2 Tahun, Eka Wiryastuti Pikir-Pikir Hak Politik Tak Dicabut

DENPASAR, jarrakposbali.com ! Mantan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti telah terbukti bersalah dalam perkara pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan dan divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta atau kurangan 1 bulan.

Namun majelis Hakin Pengadilan Tipikor Denpasar menolak tuntutan Penuntut Umum dari KPK yang meminta Majelis Hakim mencabut hak politik Eka Wiryastuti selama 5 tahun, terhitung sejak dia selesai menjalani hukuman.

Tuntutan Penuntut Umum dari KPK tersebut bertujuan agar Eka Wiryastuti selepas menjalani hukuman tidak bisa mencalonkan diri dalam pemilihan jabatan publik selama 5 tahun.

Keputusan majelis hakim menolak permohonan Penuntut Umum dari KPK tersebut karena menilai kasus suap yang dilakukan Eka Wiryastuti bukan untuk kepentingannya pribadi. Melainkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabanan dan secara khusus untuk melancarkan kinerja anggaran dalam pemerintahan terdakwa.

Majelis hakim menjelaskan perbuatan Eka Wiryastuti tidak terlepas dari adanya dua eks pejabat Kemenkeu, yaitu Yaya Purnomo dan Rifa Surya yang menjanjikan seolah-olah keduanya dapat mengatur penambahan alokasi DID Kabupaten Tabanan. Hal tersebut menjadi pertimbangan yang meringankan terdakwa Eka Wiryastuti.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar I Nyoman Wiguna berkeyakinan Eka Wiryastuti terbukti bersalah menyuap dua eks pejabat di Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI pada 2017, yakni Yaya Purnomo dan Rifa Surya.

Baca Juga :  TOUR RIDE WOMEN CYCLIST CLUB: WAGUB BALI NYATAKAN DUKUNGAN
  Jarrak Travel

Eka Wiryastuti memberikan uang suap tersebut melalui perantara, yaitu mantan staf khususnya Bupati Tabanan, I Dewa Nyoman Wiratmaja.

Pemberian supaya tersebut kepada Yaya Purnomo dan Rifa Surya dengan harapan keduanya membantu mengurus penambahan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018.

Nilai suap yang diserahkan Dewa kepada Yaya dan Rifa atas perintah Eka Wiryastuti saat itu sebanyak Rp 600 juta dan 55.300 dolar AS. Dengan kurs dolar waktu itu, diperkirakan total uang yang disetor Eka Wiryastuti ke Yaya Purnomo senilai Rp1,3 miliar.

Sekadar mengingatkan, Yaya Purnomo saat pengurusan DID Tabanan sekitar tahun 2017 itu masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kemenkeu, sedangkan Rifa Surya sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II Kemenkeu.

Eka Wiryastuti terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Divonis 2 tahun penjara, denda Rp 50 juta dan kurungan selama 1 bulan.

Baca Juga :  UPDATE PENANGGULANGAN COVID-19 BALI, RABU 5 AGUSTUS 2020

Hukuman yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Pada sidang terdahulu, jaksa KPK menuntut majelis hakim agar menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp110 juta atau ganti kurungan 3 bulan.

Terkait putusan ini, Eka Wiryastuti melalui kuasa hukumnya Gede Wija Kusuma menyatakan pikir-pikir. Begitu juga Tim JPU menyatakan pikir-pikir. Dengan demikian, perkara Eka Wiryastuti ini belum berkekuatan hukum tetap. Masih ada kemungkinan banding.

Eka Wiryastuti kepada wartawan menyatakan bersyukur putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Hal ini dia sampaikan sambil pergi meninggalkan ruang sidang.(ded)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: