1
Ming. Sep 27th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

VIRUS CORONA: BUPATI BANGLI DICERCA HABIS-HABISAN PELAKU PARIWISA KINTAMANI

3 min read

KINTAMANI-JARRAKPOSBALI.COM – Hanya berbekal imbauan Bupati Bangli, I Made Gianyar, Badan Pengelola Pariwisata Batur, berani melarang pengunjung yang tidak membawa surat keterangan hasil rapid test yang hendak berkunjung ke Kawasan emas tersebut.

Seperti yang terjadi Sabtu (27/6/2020), sejumlah pengunjung asal Denpasar yang tidak membawa hasil rapid test dilarang berkunjung ke Kintamani. Ini diakui beberapa pertugas di pos karcis di Petung, di jalan utama Denpasar-Kintamani. “Memang tadi ada beberapa yang kami suruh pulang karena tidak membawa surat rapid test,” jelas Ketut Kampiun, salah satu petugas di pos tersebut dibenarkan beberapa temannya.

Ketika ditanya dasar larangan pengunjung tanpa surat rapid test, salah seorang staf yang tidak mau menyebutkan Namanya menjelaskan bahwa larangan berkunjung ke Kawasan pariwisara Batur atas dasar imbauan Bupati Bangli. “Karena ada imbauan dari Bapak Bupati,” ujarnya.

Tindakan Badan Pengelola Pariwisata Batur yang mensyaratkan pengunjung harus membawa hasil rapid test tanpa dasar hukum yang kuat membuat kalangan pariwisata di Kawasan Kintamani, Batur dan Penolak, marah besar. Mereka beramai-ramai mencerca Bupati Bangli, I Made Gianyar, dengan menyatakan Bupati I Made Gianyar tidak memiliki hati.

“Saya piki Pak Bupati blunder bener. Pusaing jadi masyarakat. Mau diapain masyarakat. Apa dibiarin aja masyarakat kelaparan,” kritik Made Narisuarjaya, owner Caldera Restoran. “Sekarang saya tanya, para petugas dan Bupati punya rapid test apa tidak? Jangan hanya suruh masyarakat rapid test tetapi petugas dan bupati sendiri tidak pernah rapid test,” tandasnya.

Baca Juga :  POLRES BULELENG TURUN KE JALAN BAGI-BAGI 5.000 MASKER KEPADA MASYARAKAT

Mantan anggota DPRD Bangli ini menegaskan bahwa pemerintah boleh saja bertindak tetap harus melihat situasi susah yang dialami masyarakat saat ini. Jangan sedikit-dikit langsung melarang masyarakat keluar untuk beraktivitas. “Pemerintah harus berpikir ke bawah (masyarakat, red), mestinya DPRD yang harus bersikap dengan tindak Bupati. DPRD tidak boleh diam. Untuk apa jadi wakil rakyat tapi diam,” serang Suarjaya. “Percuma dong ada perwakilan rakyat,” tegasnya lagi.

Suarjaya meminta Bupati Made Gianyar untuk berbuat yang baik kepada masyarakat dalam sisa waktu kekuasaannya di Bangli. “Pak Bupati saya lihat kan bulan Desember sudah selesai, mestinya Pak Bupati berbuat yang terbaik di akhir masa jabatannya ini,” tandasnya.

“Saya sebagai pengusaha, saya hidup dari pariwisata, kalau sudah dilarang kayak ini, bagaimana jadinya. Lebih baik dari awal dilockdown saja biar masyarakat bisa perpikir yang lain. Nah setelah mau dibuka, ada new normal ko bisa larang. Sedangkan dari pemerintah pusat meminta masyarakat harus kerja kerja kerja, tapi kalau dibeginikan bagaimana masyarakat bisa kerja,” tandas Suarjaya.

Ia menilai, tindakan Bupati Made Gianyar itu aneh dan tidak masuk akal. “Bagi saya, aneh sekali Pak Bupati buat kebijakan seperti itu,” kritiknya lagi.

Suarjaya berpikir yang sederhana saja. Kata dia, Ketika orang Denpasar dan daerah lain di Bali ma uke Kintamani berarti mereka mau membantu masyarakat Kintamani dengan cara berbelanja di sini. “Kok orang bawa uang ke Kintamani kok dilarang? Bagaimana perekonomian Bangli khususnya Kintamani bisa bangkit Kembali,” serang Suarjaya lagi. “Bagai saya ini keputusan blunder sekali,” sambungnya lagi.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: PMI SUMBANG 150 MASKER-16 BOX SARUNG TANGAN KE RSUD BULELENG

Yang lucu, kebijakan Bupati Made Gianyar itu cuma imbauan bukan tertulis sebagaimana bisanya. Namun di lapangan semua aparat turun lengkap menjaga setiap sudut di Kawasan pariwisata Batur. “Tidak benar. Itu cuma imbau tetapi kenapa semua aparat turun,” sorotnya.

Kritik pedas juga datang dari bos Lake View Hotel, Komang Wishnuputra. Pengusaha hotel yang dihubungi terpisah ini malah mendesak Bupati Made Gianyar untuk segera mencaput pernyataan larangan pengunjung ke Kawasan Pariwisata Batur agar masyarakat tidak bingung. “Bupati harus membuat pernyataan lagi agar masyarakat tidak bingung. Bupati harus cabut pernyataannya,” desak Wishnuputra.

Kata Wishunuputra, setelah dibuka sedikit sehingga pariwisata di Kawasan Pariwisata Batur menggeliat tetapi dengan pernyataan itu kini sebuah pelaku pariwisata menanggis. “Saya kalau ketemu Bupati, saya akan bicara blak-blakan sama bupati,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua BPC PHRI Kabupaten Bangli, DR I Ketut Mardjana juga mengkritik kebijakan Bupati Bangli yang tidak popluer itu. Mardjana mengingatkan Bupati Bangli agar Bupati melindungi warganya, bukan malah melakukan tekanan mental bagi warganya dalam kondisi susah ini.

Mardjana mengkritik anggota Polri yang lebih taat kepada imbauan Bupati daripada mengikuti maklumat Kapolri. “Kenapa imbauan Bupati lebih diikuti polisi daripada maklumat Kapolri,” kritik Mardjana.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *