1
Connect with us

Berita

WUJUD TRANSPARANSI, PEMPROV BALI SAJIKAN LKPD PROVINSI BALI TA 2019

Published

on

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka masing–masing Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dicapai dalam pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi. Demikian diungkap Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada ditemui di kantornya Senin (27/7/2020).

Lebih jauh Sugiada mengatakan,”Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik.”

Dengan kata lain, menurut pejabat asal Tabanan ini, seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Seperti dilansir Humas Pemprov Bali dalam FBnya, sebagai bentuk tanggung jawab guna melaksanakan bunyi PP tersebut, imbuh Sugiada, disamping juga bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Provinsi Bali dengan ini menginformasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited).

Baca Juga :  ATASI DAMPAK COVID-19, DESA DI BULELENG KEBUT PERUBAHAN APBDES

Disebutkannya LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dijelaskannya bahwa LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) merupakan konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bali.

Baca Juga :  SANGKAL PERNYATAAN WAKETUM NASDEM, GUNASTAWA BILANG TAK ADA SK PLT KETUA DPW

Setelah melewati berbagai tahapan mekanisme pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Bali, LKPD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 (Audited) kembali berhasil meraih predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”, setelah tahun – tahun sebelumnya juga berhasil meraih predikat serupa secara berturut – turut.

“Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Provinsi Bali telah meraih predikat WTP sebanyak 7 kali berturut-turut. Ini sebuah prestasi yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya,” ujar pria yang pernah ditugaskan menjadi Pejabat Bupati Tabanan dan Klungkung ini.

Menurut Sugiada, penyelenggaraan pemeriksaan oleh BPK ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

INGIN GAIRAHKAN BUDAYA LITERASI DI PKK, NY PUTRI KOSTER LAUNCHING BUKU ‘KATA HATINYA’

Published

on

By

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny Putri Suastini Koster yang juga dikenal sebagai pegiat sastra, ingin menggairahkan budaya literasi puisi di kalangan PKK, termasuk generasi muda.

Untuk itu, Ny Putri Koster menggagas antologi buku puisi bertajuk “Kata Hatinya” yang di dalamnya berisi kumpulan karya sastra puisi dari seluruh pengurus TP PKK Provinsi Bali.

Hal tersebut disampaikan Putri Koster saat membuka acara launching buku ‘Kata Hatinya” yang dilakukan secara daring, bertempat di Jayasabha Denpasar, pada Selasa (11/8/2020).

Ny Putri Koster menyampaikan bahwa puisi yang dihasilkan oleh para pengurus PKK Provinsi tidak hanya bertujuan sekedar menampilkan tulisan kata-kata yang indah, namun lebih dari pada itu adalah memberikan edukasi kepada generasi muda terkait karya sastra atau literasi. “Sehingga karya sastra puisi tidak tenggelam begitu saja di tengah era globaliasi, melainkan makin menggeliat dan bergairah di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga :  SANGKAL PERNYATAAN WAKETUM NASDEM, GUNASTAWA BILANG TAK ADA SK PLT KETUA DPW

Wanita yang getol dalam pemajuan seni sastra ini menilai, puisi merupakan salah satu seni yang mampu mengasah rasa kepekaan dan memberi kebahagiaan batin bagi mereka yang menekuninya. Dengan menyalurkan hobi menulis puisi, Ny Putri Koster berharap secara psikis bisa berdampak positif bagi para orangtua yang menjadi ujung tombak dalam pembentukan karakter anak.

Lebih lanjut, Ny Putri Koster juga memberikan apresiasi kepada para pengurus PKK yang bukan merupakan sastrawan, namun bisa menghasilkan karya terbaik di tengah masa pandemi ini. Untuk itu, ia berharap hasil karya tersebut bisa menjadi inspirasi bagi seluruh PKK Kabupaten/Kota untuk mencurahkan isi hatinya ke dalam karya sastra puisi dan menularkan kepada anak-anak generasi muda di lingkungan terdekat guna mencurahkan isi hati dalam karya sastra.

Baca Juga :  INFO DEWAN: SIDAK PUSKESMAS I BUSUNGBIU, DEWAN USULKAN PEMERATAAN TENAGA DOKTER

Dalam momentum ini, acara yang dirangkaikan dengan pembacaan puisi dari beberapa pengurus PKK Provinsi Bali juga diisi oleh suguhan materi dari para narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dosen Sastra Inggris Universitas Mahasaraswati Denpasar Sri Rwa Jayanti dan pengarang dan pengelola Penerbit Buku Pustaka Bali Seni I Wayan Suardika.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

SEKPROV BALI DEWA INDRA BUKA KICK OFF MEETING IT SECURITY ASSESSMENT

Published

on

By

DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Sekretaris Provinsi Bali Dewa Made Indra meminta agar ke depannya semua OPD di Provinsi Bali menguasai kinerja IT Security Assesment (ITSA) yang didukung oleh SDM sudah siap dengan penguasaan digitalisasi.

Hal ini disampaikan Dewa Indra saat membuka Kick Off IT Security Assessment (ITSA) yang dilaksanakan oleh Diskominfos Provinsi Bali bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di Denpasar, Selasa (11/8/2020).

Sekprov Bali asa Pemaron Singaraja itu berharap dengan adanya ITSA ini semua aplikasi di Pemerintah Provinsi Bali dapat dijaga keamanannya agar sistem tidak mudah dimasuki oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

“Pemerintah Provinsi Bali melalui Reformasi Birokrasi beranjak dari sistem Pemerintahan Konvesional ke sistem digital, kedepannya meja meja di kantor harus bersih, tidak boleh ada lagi kertas-kertas berserakan di meja. Semua harus dilakukan dengan cara digital. Pemeriksaan juga harus berbasis elektronik,” ungkap Dewa Indra dalam sambutannya.

Kata dia, ITSA ini bertujuan untuk mengetahui celah keamanan serta kerentanan terhadap aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang nantinya akan diterbitkan laporan pengujian dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut. Untuk itu jika nantinya ditemukan kerentanan dengan status critical oleh tim BSSN, diharapkan dapat segera diperbaiki oleh pengelola aplikasi tidak lebih dari 24 jam. Tim BSSN untuk kegiatan ITSA ini adalah dari Direktorat Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Pemerintah BSSN dengan jumlah personil 3 orang. ITSA yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang tim BSSN akan melakukan pengujian terhadap 3 aplikasi pemprav Bali.

Baca Juga :  PILKADA JEMBRANA 2020: SEKRETARIAT JEMBRANA KEMBALI JAYA DIPELASPAS

Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana mengatakan, roadmap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Bali telah rampung di akhir Tahun 2019. Awal Tahun 2020 ini Pemprov Bali juga sudah membentuk tim SPBE yang saat ini beranggotakan programmer/software developer dan koordinatornya bekerjasama dengan Universitas Udayana.

“Tim ini diproyeksikan untuk mulai membangun sistem dan aplikasi secara mandiri sesuai dengan roadmap SPBE serta melakukan integrasi data dan penyempurnaan infrastruktur. Untuk itu tentunya selain membangun aplikasi dan infrastuktur, faktor keamanan data dan informasi menjadi hal yang krusial saat ini,” tandasnya.

Pramana mengaku gembira bahwa tim BSSN di sela-sela jadwal yang ketat dan situasi pandemi, akhirnya dapat memenuhi permintaan Pemprov Bali untuk segera melakukan ITSA walaupun jumlah aplikasi yang di uji hanya tiga. Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah bekerjasama dengan BSSN terkait dengan pengamanan dokumen elektronik berupa penerapan sertifikat elektronik sebagai tanda tangan digital pada dokumen elektronik Pemprov Bali. Sertifikat elektronik ini diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan resmi mulai digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam surat menyurat elektronik pada bulan Maret 2020. Melalui aplikasi e-Office Pemprov Bali saat ini seluruh dokumen elektronik sudah bertandatangan.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: HASIL TES NEGATIF, PDP-6 SUDAH PULANG

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga melihat keseriusan Pemprov Bali dalam melihat keamanan sebagai sebuah isu utama yang perlu dipersiapkan dengan baik, untuk itu sebagai bentuk dorongan dan dukungan BSSN juga berencana menjadikan Provinsi Bali sebagai pusat kajian malware nasional yaitu tempat studi analisa serangan siber Indonesia.

Kegiatan ITSA ini akan berlangsung sampai dengan hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2020. Diakhir acara kegiatan ini disampaikan laporan terkait hasil pengujian yang akan berisikan daftar kerentanan yang ditemukan, serta status kerentanan yang tergolong critical berupa status kerentanan yang sangat berbahaya dan jika tidak diperbaiki akan segera menimbulkan dampak negatif.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

INFO DEWAN: TANAH HPL DI PEJARAKAN JADI TEMUAN BPK RI

Published

on

By

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Ini kabar mengejutkan bagi Pemkab Buleleng, Bali. Tanah HPL di kawasan Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak menjadi temuan BPK RI.

Ini terungkap dalam rapat DPRD buleleng dengan eksekutif dengan agenda tindak lanjut LHP BPK, di Gedung DRPD buleleng, Jalan Veteran No 2 Singaraja, Selasa (11/8/2020) siang.

Masalah di Batu Ampar itu terkait Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

Secara keseluruhan ada 7 temuan BPK RI atas laporan keuangan Buleleng tahun anggaran 2019.

Selain Tanah HPL Pejarakan yang masih bermasalah, dua temuan BPK RI lain yang belum mampu diperbaiki Pemkab Buleleng adalah pengadaan Brave Tester dan Axle Load Mater di Dinas Perhubungan; dan Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa yang sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dra. Made Putri Nareni dengan dihari oleh masing-masing Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Buleleng itu, Asisten III Ir. Nyoman Genep, MT, dalam pemaparannya menyatakan bahwa hasil audit BPK untuk anggaran tahun 2019 terdapat 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti.

Baca Juga :  INFO DEWAN: SIDAK PUSKESMAS I BUSUNGBIU, DEWAN USULKAN PEMERATAAN TENAGA DOKTER

Saat ini 4 dari 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti dan dinilai sudah memenuhi rekomendasi BPK dan tiga temuan yang sudah ditindaklanjuti tetapi dinilai belum memenuhi rekomendasi BPK.

Genep menyebutkan, tiga temuan tersebut adalah Pengadaan Brake Tester dan Axle Load Mater di dinas Perhubungan; kedua Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat; dan ketiga Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

“Tim saat ini sudah bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan administrasi temuan BPK sehingga nantinya bisa memenuhi rekomendasi dari BPK,” ucap Genep.

Wakil Ketua DPRD Buleleng Dra. Made Putri Nareni dalam pembukaannya meminta Tim Tindaklanjut BPK untuk memaparkan sejauhmana SKPD sudah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK untuk anggaran tahun 2019. Mengingat terdapat tujuh temuan BPK yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Buleleng sesuai hasil audit BPK.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: HASIL TES NEGATIF, PDP-6 SUDAH PULANG

Anggota DPRD Wayan Masdana setelah mendengar penjelasan dari Tim Tindaklanjut BPK Kabupaten Buleleng meminta kepada eksekutif agar benar-benar bisa menyelesaikan temuan dari BPK. Masdana menambahkan, apa yang menjadi temuan di tahun 2019, tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya. Selain itu, eksekutif diharapakan melaksanakan rekomendasi dari DPRD Buleleng seperti harga standar banten di lingkup Pemkab Buleleng dan juga ada beberapa fasilitas umum belum memiliki bersertifikat.

“Contoh di salah satu SD Negeri dan Puskesmas Desa Pakisan masih bersertifikat pribadi,” ungkap politisi PDIP itu. .

Hal sama disampaikan Wandira Adi anggota DPRD Komisi III. Kata politisi Golkar itu pemerintah daerah diharapkan lebih cermat dalam perencaanaan program/kegiatan sehingga dalam pelaksanaan tidak ditemukan permasalahan atau kendala yang pada akhirnya menjadi temuan BPK.

“Kami juga berharap agar dokumen hasil pelaksanaan tindaklanjut temuan BPK agar disampaikan ke DPRD,” tegas Wandira.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending