1
Kam. Sep 24th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

INFO DEWAN: PEMPROV BALI TARIK KEMBALI DANA PBI RP 9,7 M, BULELENG PUSING CARI PENGGANTI

3 min read

Foto Jarrakposbali.com/Francelino: Sekkab Gede Suyasa

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Pemkab Buleleng dibuat pusing oleh Pemprov Bali. Ini lantaran APBD Perubahan 2020 sedang dalam pembahasan, tiba-tiba Pemprov Bali mengirim surat kepada Pemkab Buleleng bahwa Pemprov Bali menarik kembali dana PBI sebesar Rp 9,7 miliar dari totalnya sebelmnya Rp 49,7 miliar.

Hal ini membuat perdebatan sengi tantara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng dengan TAPD Kabupaten Buleleng dalam pertemuan di ruang rapat gabungan komisi di lantai dua Gedung utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja, Kamis (27/8/2020).

Pemotongan atau penarikan kembali Rp 9,7 miliar oleh Pemprov Bali itu disampaikan Sekkab Buleleng Drs Gede Suyasa, M.Pd, dalam rapat bersama Banggar DPRD Buleleng dengan TAPD Pemkab Buleleng.

“Nah, pada saat kita mengajukan KUA-PPAS, surat resmi tentang itu (penarikan dana Rp 9,7 miliar) dari provinsi itu belum, kemarin sore (Rabu, 26/8/2020) baru kita terima bahwa Rp 9,7 miliar itu ditarik, artinya tidak jadi ditransfer karena dianggap kelebihan atau selisih dari perjanjian awal,” ungkap Sekkab Suyasa.

Kemudian Sekkab Suyasa menjelaskan Panjang lebar tentang sharing anggaran PBI antara Pemkab Buleleng, Pemprov Bali, dan Pemerintah Pusat. Ia menceritakan, pada bulan Januari 2020 lalu terjadi kisruh di Bulelneg karena 123.000 warga tidak mampu tidak tercover dalam KIS, sehingga dicarikan solusi.

“Sehingga saat perjanjian pembagian sharing provinsi, maka provinsi menanggung anggaran Rp 49,7 miliar. Ternyata setelah berjalan, ditetapkan hanya sampai bulan Juli atau Agustus pertengahan. Nah, Ketika Agustus pertengahan ada lagi peraturan baru. Yang Rp 42.000, Rp 15.500 disubsidi oleh pusat. Jadi kita bayar Rp 25.500 per orang,” beber Suyasa.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: BANK BPD BALI BERSAMA 2 BPD LAIN DAN 4 BANK SYARIAH IKUT MERELAKSASI DEBITUR

Mantan Asisten III Setkab Buleleng yang juga Ketua Umum Askab PSSI Buleleng itu memaparkan, anggaran tersebut di atas bertujuan untuk menghimpun keseluruhan penduduk yang belum masuk di dalam PBI plus 123 ribu serta verivali penyesuaian sekitar 5000 orang yang validasi.
“Kebutuhan dari anggaran ini untuk menghimpun keseluruhan penduduk yang belum masuk di dalam PBI ditambahan yang 123.000 tadi ditambah dengan verivali penyesuaian sekitar 5000 yang validasi. Maka kalau kita hitung-hitung sampai Desember maka kita kurang Rp 4 miliar,” papar Suyasa lagi.

“Namun catatannya ada pengurangan Rp 15.500 dari pusat maka provinsi jadi punya selisih Rp 9,7 miliar. Karena provinsi menanggung perjanjian awal, tidak menanggung di perjanjian addendum, sehingga merasa bhawa provinsi memiliki selisih Rp 9,7 miliar. Nah, selisihnya itu sekarang diambil, tidak jadi diberikan kepada kabupaten,” sambungnya lagi.

Bagaimana mengatasi kekurangan Rp 9,7 miliar itu? “Tadi kan sudah diusulkan, pendapatan naik. Awalnya kan dibilang terlalu optimis, setelah kita jelasin satu persatu bahwa kita menghitung PAD berdasarkan realisasi sampai saat ini ada optimisme bahwa itu tercapai. Jadi, dinaikkan lagi Rp 2,5 miliar, pakai untuk menutupi kekurangan Rp 9,7 miliar,” jawab Sekkab Suyasa.

Baca Juga :  KAPOLSEK GEROKGAK PERCANTIK PENAMPILAN MARKAS KOMANDO

Terkiat usulan anggota badan anggaran DPRD Buleleng Gede Wisnaya Wisna bahwa Buleleng tidak perlu mengejar UHC karena ada beberapa daerah tidak mengejar UHC tetapi mengunakan strategi lain agar tetap bisa melindungi masyarakatnya. Salah satunya dengan menempatkan sejumlah dana di rumah sakit agar nantinya ketika ada masyarakat yang sakit dan tidak memiliki KIS ataupun KIS-nya terblokir bisa disupport menggunakan dana yang sudah dititip di rumah sakit tersebut.

Dengan demikian dana yang dikeluarkan akan lebih sedikit dari pada kita mengusahakan untuk mengadakan dana sebesar Rp 9,7 miliar, ini diakibatkan dana sharing PBI yang berasal dari Provinsi sudah ditarik karena menjadi selisih di Provinsi.

Sekkab Suyasa mengatakan, itu merupakan usulan yang sangat bagus. Namun terkait hal tersebut juga dirinya menyatakan belum ada payung hukum yang kuat, ini dikarenakan adanya undang-undang tentang jaminan kesehatan nasional. Dirinya juga meng-iyakan bahwa ada beberapa daerah yang sudah melakukan hal tersebut, namun kembali lagi seperti semua setelah terjadi temuan dari BPK.

Secara terpisahkan Ketua DPRD Gede Supriatna, SH, meminta agar Komisi IV untuk membahas kembali mengenai selisih anggaran JKN-KIS pada pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2020.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *