Berita

Kenaikam Harga BBM, “Lampu Kuning” Terhadap Pembangunan Ekonomi

Oleh, Stefy Edwin Tanor, SE, Ak, MM

(Redaksi Jarrak Pos Sulut)

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kuota subsidi BBM, jenis pertalite akan segera habis akhir bulan September 2022. Dari 23 juta kiloliter yang dialokasi dalam APBN 2022 hingga akhir Juli telah terpakai 16,4 juta kiloliter. Artinya pertalite yang tersisa sebesar 6,6 juta kiloliter yang harus diefisiensi hingga akhir tahun anggaran.

Artinya tiap bulan penggunaan subsidi BBM sebesar 2,4 juta kiloliter pertalite. Jika trend ini yang diikuti maka akhir September kuota subsidi pertalite akan habis terpakai, ujar Sri Mulayani dalam rapat dengan DPD RI, Kamis (25/08).

Dalam kondisi yang demikian maka diperlukan pengendalian terkait stok pertalite yang menipis. Saat ini harga pertalite dijual dengan harga Rp. 7.650/ liter, padahal kalau dengan kurs ICP -USD 100 per barel dan kurs Rp. 14.450 per USD, seharusnya harga kekonomian pertalite sebesar Rp. 14.450 per liter. Selisih harga Rp. 6.800 per liter itu yang dibayarkan oleh pemerintah kepada Pertamina sebagai konpensasi.

Tidak hanya pertalite, kuota solar juga diprediksi akan habis Oktober mendatang. Hal karena kuota solar yang dialokasi dalam APBN sebesar 15,1 juta kiloliter sudah terpakai 9,88 juta kiloliter hingga akhir Juli lalu. Sehingga saat ini kuotanya hanya tersisa 5,22 juta kiloliter. Nah jika trend ini diikuti maka akhir Oktober 2022 kuota subsidi solar akan segera habis.

  Jarrak Travel

Harga jual solar saat ini dinilai jauh lebih rendah dari harga keekonomiannya. Karena harga minyak mentah dunia (ICP) mengalami kenaikan (karena geopolitik) dari USD 100 per barel naik USD 105 per barel. Harga solar dipasaran saat ini Rp. 5.150 per liter sementara harga keekonomiannya Rp. 13. 450 per liter. Artinya pemerintah telah memberi subsidi kepada rakyat sebesar Rp. 8. 300 per liter.

Dengan demikian dipastikan harga BBM, jenis pertalite dan solar pasti mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini. Nah, kenaikan BBM sangatlah signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Biaya produksi dan biaya distribusi dipastikan akan naik dan berujung inflasi pun terjadi.

Baca Juga :  ALI USMAN, MANTAN PEMAIN AREMA, GELAR COACHING CLINIC DI SERIRIT

Dalam kondisi demikian harga barang dan jasa semakin mahal, sementara tingkat pendapatan masyarakat tetap. Dengan demikian daya beli masyarakat merosot dan berdampak pada makro ekonomi Indonesia.

Ketidaksanggupan anggaran negara untuk menanggung biaya subsidi BBM inilah yang menyebabkan pemerintah harus menaikan harga BBM (pertalite dan solar), disamping kenaikan harga minyak dunia.

Dalam editorial ini redaksi Jarrak Pos mencoba secara obyektif mungkin menguraikan dampak positif dan negatif dari kenaikan harga BBM terhadap ekonomi Indonesia.

A. Efek Positif Kenaikan Harga BBM.

Kenaikan harga BBM ini akan melahirkan kebijakan baru dalam pembangunan ekonomi baik makro maupun mikro ekonomi. Termasuk didalamnya akan melahirkan kreativitas untuk memproduksi barang dan jasa substitusi untuk menggantikan energi bahan bakar. Efek positif kenaikan BBM antara lain:

A.1. Munculnya energi alternatif dan kendaraan alternatif.

Energi substitusi sebagai alternatif bahan bakar seperti gas, sawit dan tenaga surya akan semakin gencar dicanangkan oleh pemerintah, untuk mengisi scarcity atau kelangkaan BBM. Indonesia sebuah bangsa yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Sangat mudah bagi pemerintah untuk mendorong energi bahan bakar terbarukan seperti kelapa sawit untuk tenaga solar (saat ini dengan konsep B50 dan seterusnya). Nikel, sebagai bahan utama membuat bateray, mendorong tumbuh suburnya mobil listrik saat ini. Dan Indonesia sebagai penghasil Nikel terbesar didunia akan menjadi produsen bateray terhebat didunia, yang akan menguasai pasar mobil listrik didunia.

A.2. Pembangunan nasional akan lebih cepat.

Beban subsidi BBM yang sangat besar akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan waduk dan embung yang masif telah menghantarkan Indonesia pada swasembada pangan. Artinya subsidi BBM yang sangat besar tadi jika diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang menopang langsung giat ekonomi rakyat seperti UMKM dan pertanian diberbagai aspek, akan meningkatkan PDB Indonesia.

Baca Juga :  Wah, Anggaran Pembangunan Kantor PHDI Jembrana Ternyata Hanya Rp 500 Juta

A.3. Eliminasi emisi karbon/ pencemaran udara.

Penggunaan energi listrik dalam transportasi darat pasti mengurangi emisi karbon dan pencemaran udara. Termasuk energi industri dan pabrikasi yang menggunakan energi listrik dan energi matahari. Kesemuanya akan mendukung eliminasi emisi karbon dan pencemaran udara yang berdampak pada lapisan ozon dan perubahan iklim.

A.4. Efisiensi APBN dan APBD

Dampak kenaikan BBM adalah subsidi BBM lambat laun dieliminir dan efisiensi penggunan APBN/D. Artinya penggunaan anggaran publik ini benar-benar diarahkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemilihan program dan kegiatan benar-benar diarahkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi rakyat baik langsung maupun tidak langsung.

B. Efek Negatif kenaikan BBM

B.1. Posisi Keuangan UMKM Melemah.

Naiknya harga BBM akan meningkatkan biaya produksi dan transportasi. Implikasi kenaikan biaya produksi dan transportasi akan memaksa UMKM menaikan harga pokok penjualannya. Dalam waktu tertentu akan mengganggu posisi keuangan pelaku usaha kecil dan menengah.

B.2. Meningkatnya Pengangguran

Kenaikan BBM yang akan diberlakukan pemerintah dalam waktu dekat ini akan berdampak langsung pada meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Maka untuk menjaga kondisi keuangan dan operasional, maka pelaku usaha akan memilih pengurangan tenaga kerja/ fixed cost, untuk menjamin keberlangsungan usahanya.

B.3. Meningkatnya Inflasi

Kenaikan biaya produksi dan transportasi akibat naiknya harga BBM, akan memaksa produsen menaikan harga pokok penjualannya. Kenaikan harga barang dan jasa inilah memicuh tingkat inflasi bergerak naik. Dalam kondisi daya beli masyarakat yg semakin menurun, inflasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan perkonomian nasional terganggu bahkan menjadi pemicuh konflik sosial.

Akhirnya pemerintah dipaksakan harus memilih kebijakaan terbaik untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan ekonomi nasional. Meski seperti “buah simalakama”, tetap harus dilakukan.

Ekonomi kita ini dalam kondisi yellow lights, yang harus siap-siap dengan kebijakan yang bijaksana, baik kebijakan moneter, fiskal dan berbagai kebijakan lainnya, kesemuanya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945.(x)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: