Berita

Mih Ratu…! Warga Eks Transmigrasi Timtim di Sumberklampok Belum Kantongi SHM  

BULELENG, jarrakposbali.com ! Warga eks transmigrasi Timor Timur ( Timor Leste) yang sejak eksodus menempati tanah negara di wilayah Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, hingga kini belum bisa memiliki sertifikat.

Pasalnya, penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas lahan yang mereka tempati, belum bisa diwujudkan karena masih menunggu rekomendasi pelepasan tanah garapan.

“Tim terpadu sudah turun melakukan peninjauan ke lahan yang selama ini digunakan sebagai pertanian dan tempat tinggal warga eks Timtim,” terang Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Bali, Fahmi, kepada wartawan dua hari lalu.

Dari hasil peninjauan itu, Tim terpadu telah mengirimkan rekomendasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar lahan yang saat ini berstatus sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) dapat dibebaskan, dan diberikan untuk warga eks Timtim.

Baca Juga :  Undiksha Siap Jadi Kampus Siaga Bencana

Namun Fahmi menegaskan, rekomendasi yang diberikan oleh Tim terpadu itu baru sebatas lahan pekarangan. Sementara untuk lahan garapan, usulan pelepasan sudah disampaikan oleh Pemkab Buleleng.

“Tim terpadu masih perlu melakukan pengkajian. Sebab setelah lahan diserahkan, Kementerian LHK ingin agar kualitas lingkungan hidup yang ada di wilayah tersebut tetap terjaga,” imbuh Fahmi.

  Jarrak Travel

Lanjut Fahmi, Konsep pengembangan kegiatan di Sumberklampok itu tidak boleh mendegradasi kualitas lingkungan yang ada di sana. Jika lahan pekarangan dan garapan nanti dilepaskan oleh KLHK untuk masyarakat, pemerintah akan memberikan SHM dan bantuan modal untuk masyarakat yang ada di Sumberklampok.

“Tapi kelestarian lingkungan hidup yang ada di desa itu harus tetap dijaga, sesuai dengan kearifan lokal masyatakat disana,” terangnya.

Baca Juga :  Personil Sat Samapta Polres Klungkung Lakukan Patroli di Pasar dan Imbau Disiplin Prokes. 

Meski rekomendasi pelepasan lahan pekarangan sudah dikirim, namun Fahmi menegaskan SHM belum bisa diterbitkan. SHM dapat diterbitkan apabila pelepasan lahan garapan juga telah mendapatkan rekomendasi.

Sementara Koordinator Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Perwakilan Bali, Ni Made Indrawati mengatakan, saat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama lima menteri datang ke Desa Sumberklampok pada Juni lalu, penerbitan SHM untuk warga eks Timtim dijanjikan tuntas pada Agustus ini.

Namun hingga saat ini, ia mengaku belum menerima informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis terkait penerbitan SHM itu. Padahal, permohonan pelepasan lahan itu juga sudah diajukan oleh pihaknya kepada Kementerian LHK sejak 2018 lalu.(ded)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
%d blogger menyukai ini: