SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Gurita mafia penyelewengan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang kini sudah berada di meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, mulai terurai dengan jelas.

Untuk membongkar gurita mafia penyelewengan dana BKK itu, media ini melakukan investigasi. Alhasil, sejumlah temuan media ini cukup mengejutkan. Sejumlah tindakan salah atau tindakan sengaja dilakukan sejumlah pihak termasuk oknum anggota DPRD asal desa itu.

Menurut informasi, pada tahun 2015 diajukan permohonan dana hibah untuk beberapa kelompok di Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng. Salah satunya adalah Kelompok Ternak Pucak Manik. Saat itu dana BKK yang diterima kelompok ternak ini sebesar Rp 15 juta padat tahun 2016 dan diserahkan langsung oleh oknum anggota DPRD Buleleng asal Desa Banjar, tanpa melalui rekening desa seperti lazimnya.

Padahal dana BKK itu bukan hibah yang difasilitasi anggota dewan seperti dana Bansos/hibah. Karena cuma Rp 15 juta sehingga dana tersebut dipakai untuk simpan pinjam.

Tetapi dalam laporan pertanggungjawab yang diduga bodong malah tercantum Rp 25 juta, dengan perincian Rp 24 juta untuk pembelian bibit sapi, dan Rp 1 juta untuk pakan sapi.

Ironis lagi, proposal baru dibuat setelah kasus tersebut dilaporkan ke Kejati Bali sekitar tahun 2018 lalu.

Ini diakui oleh Ketua Kelompok Ternak Pucak Manik, Ida Bagus Kadek Ray Surya Darma. Surya merasa tidak pernah membuat proposal dan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana BKK tersebut. “Faktanya memang demikian, proposal ini dibuat dari desa setelah ada laporan ke Kejati Bali. Kalau dari awal sudah ada proposal, tidak mungkin menjadi masalah,” ungkap Surya kepada media ini, Selasa (28/7/2020) siang.

Baca Juga :  TOLAK UU CIPTA KERJA, MASSA NGLURUG KANTOR DPRD BULELENG

Nah, dari proposal ini terungkap pula masalah atau kasus baru. Yakni ada dugaan pemalsuan tanda tangan milik Ketua Kelompok Ternak Pucak Manik, Ida Bagus Kadek Ray Surya Darma dan Camat Banjar (saat itu) Gusti Ngurah Nuradi.

“Kapan buatnya proposal saya tidak tahu. Karena dari desa yang buat. Tanda tanganya, itu pertanyaannya. Tanda tangan saya kok mirip sekali. Seingat saya, tidak. Tidak pernah tanda tangan proposal. Masalahnya, tanda tangan ini lumayan mirip. Disini yang menyanksikan kan nama saya tidak sesuai KTP. Nama saya sesuai KTP bukan gini. Dan biasanya saya tanda tangan pasti saya lihat nama saya,” ungkap Surya.

Surya membeberkan bahwa tanda tangan yang diduga juga dipalsukan adalah tanda tangan Camat Banjar (saat itu) Gusti Ngurah Nuradi. “Kemarin dicek sama saudara saya, cek tanda tangan pak camat, nah (tanda tangan) yang Pak Camatnya yang meragukan. Karena yang satunya naik yang satunya bawah, setelah dicocokkan. Ini sangat jauh, dari guratannya sangat jauh. Ini (tanda tangan yang diduga palsu) terlalu struktur rapi, ini kan lain. Asli tidaknya tanda tangan, tahun 2018 itu beliau (camat, red) sudah tidak menjabat,” bebernya.

Baca Juga :  RECOVERY EKONOMI: BUPATI BULELENG BERENCANA AMBIL PINJAMAN PEN

Surya juga membeberkan mekanisme pencairan dana BKK. Kata dia, dana BKK itu harus masuk ke APBDes dulu baru dibagikan kepada kelompok-kelompok. Bukan langsung diserahkan kepada penerima apalagi yang menyerahkan itu anggota dewan.

Surya juga membongkar permainan oknum anggota dewan soal penentuan saksi-saksi yang diminta penyidik Kejati Bali. Upaya itu dilakukan agar bisa menyelamatkan keterlibatannya dalam berbagai gurita mafia bantuan pemerintah di desa itu.

Salah satunya, Surya mengaku sempat ditelpon oknum anggota dewan itu meminta bantuan dengan cara menyamakan semua jawaban anggota kelompok bila dipanggil Kejati Bali menjadi saksi. “Terakhir, saksinya sudah diatur sehingga bukan saya sebagai ketua kelompok yang dijadikan saksi tetapi malah anggota kelompok saya. Karena dia takut kalau saya jadi saksi bisa semuanya terbongkar,” ucap Surya.

Diungkapkan bahwa oknum anggota dewan itu yang menyetir pejabat desa setempat terutama terkait dengan bantuan pemerintah. Ini dilakukan untuk kepentingan politiknya. “Karena oknum dewan itu tidak mau ada tokoh lain muncul di Banjar,” pungkas Surya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here