1
Connect with us

Berita

BPKPD BULELENG SEDERHANAKAN SOP PROSES PELAYANAN PBB DAN BPHTB

Published

on

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng mulai menyederhanakan proses Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mempercepat proses pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPKPD Buleleng, Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (29/7).

Sugiartha Widiada menjelaskan saat ini SOP untuk pelayanan PBB dan BPHTB disederhanakan untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. SOP baru ini merupakan hasil dari evaluasi terhadap pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan dan kondisi terkini di BPKPD seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan perangkat atau aplikasi. Termasuk masukan-masukan dari berbagai pihak. “Kita mulai jalankan dari tanggal 15 Juli 2020. Jadi ada peningkatan pelayanan dalam sisi percepatan pengurusan PBB dan BPHTB,” jelasnya.

Pelayanan yang dulunya dilakukan selesai dalam waktu 22 hari, saat ini bisa selesai dalam waktu tujuh hari saja dan maksimal 20 hari. Lamanya penyelesaian tergantung dari jenis pelayanan yang dikerjakan. Dalam hal PBB dan BPHTB, ada 10 jenis pelayanan. Diantaranya adalah mutasi penuh yang bisa selesai dalam tujuh hari. Jika jumlah berkasnya dua sampai sepuluh atau dipecah, ini memerlukan waktu 12 hari. Sedangkan, jika di atas sepuluh berkas, memerlukan waktu 20 hari. “Itu batas maksimal yang kita berikan. Jika lewat dari SOP yang sudah ditentukan, kita akan berikan insentif berupa percepatan penyelesaian pada hari itu juga,” ujar Sugiartha Widiada.

Baca Juga :  KASUS KWS PAKISAN, JAYA SUKERTA: “MINTA KEJELASAN KASUS UNTUK AKHIRI POLEMIK DI MASYARAKAT”

Sugiartha Widiada menambahkan untuk dokumen BPHTB yang sudah diproses sebanyak 3.997 berkas. Sedangkan yang sudah terbayarkan sebanyak 3.817 berkas. Pendapatan daerah yang diterima dari BPHTB sampai dengan bulan Juli 2020 adalah Rp16.928.617.676,50,-. Realisasi pada triwulan III tersebut mencapai 103,11 persen. “Realisasinya sudah mencapai 103 persen lebih sampai Bulan Juli 2020,” imbuhnya.

Baca Juga :  JOKOWI LEBIH PILIH TRI HANDOKO, ETNIS NON-BALI PERTAMA JADI DIRJEN BIMAS HINDU

Sebelumnya, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST menginstruksikan kepada BPKPD Buleleng untuk menyederhanakan SOP. Ini dilakukan untuk mempercepat proses pelayanan kepada pemohon atau masyarakat. Jika dalam regulasi ada mutasi penuh mengenai kepemilikan tanah, sistemnya bisa dirubah agar prosesnya lebih cepat. Sehingga, penyelesaian bisa dilakukan segera dan tidak membebani masyarakat. “Pelayanan dilakukan secara cepat sehingga tidak membutuhkan waktu terlalu lama,” pintanya.

Langkah evaluasi harus dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Percepatan yang dilakukan semata-mata untuk membantu masyarakat Buleleng yang akan mengurus PBB dan juga BPHTB. “Boleh mendapat dana dari PBB tapi tidak terlalu menekan masyarakat,” tutup Agus.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

#2 LHP BPK-RI BANGKITKAN KEMBALI GOYANGAN POLEMIK TANAH HPL BATU AMPAR?

Published

on

By

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Tanah HPL 1 1976 di Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi duri dalam daging bagi kepemimpinan Bupati Putu Agus Suradnyana di daerah bekas Kerajaan Denbukit Buleleng itu.

Karena sejak diklaim dan langsung dicatat sebagai asset Pemkab Buleleng pada tahun 2015 lalu, dalam setiap laporan keuangan tahunan Pemkab Buleleng tidak pernah luput dari sorotan BPK RI soal kepemilikan Pemkab Buleleng tas tanah 45 hektar (yang kini tinggal 35 hektar versi Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangdan dan Pendapat Daerah Kabupaten Buleleng).

Menurut pengakuan Kabid Aset di BPKPD Kabupaten Buleleng Made Pasda Gunawan, S.Sos, mendampingi Kepala BPKPD Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si, ditemui media ini di ruang kerja Kepala BPKPD Sugiartha, Rabu (12/8/2020) siang, bahwa sejak tanah HPL di Batu Ampar itu dicatat sebagai asset oleh Pemkab Buleleng pada tahun 2015 lalu selalu menjadi temuan dalam setiap Laporan Hasil Pemerikskaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Buleleng tahun anggaran, sejak tahun 2016.

“Sudah biasa, setiap tahun sejak tahun 2016 selalu menjadi temuan BPK RI. Saat itu temuannya terkait status tanah HPL 1 di Batu Ampar. Jadi, temuan BPK itu sudah biasa jadi temuan setiap tahun,” jelas Made Pasda Gunawan, S.Sos.

Pasda menuturkan bahwa selama ini temuan BPK RI soal tanah Batu Ampar terkait dengan status tanah tersebut sejak 2016 hingga 2018. Baru LHP BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Buleleng tahun anggaran 2019 terkait dokumen kerjasama asset kemintraan dengan pihak ketiga.

“Baru kali ini temuan BPK RI terkait dokumen kerja sama asset kemitraan dengan pihak ketiga belum didukung dengan naskah perjanjian yang sah,” papar Pasda di-ya-kan Kepala Kepala BPKPD Sugiartha.

Pasda menjelaskan,LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan “Kerja Sama Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Belum Didukung dengan Naskah Perjanjian yang Sah.”

Masih dalam HLP, khusus untuk Aset Tanah di Desa Pejarakan, Aset Tanah Pemkab Buleleng dikerjasamakan dengan mitra pemanfaat dengan memberikan Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut. Ada 4 mitra pemanfaat Aset Tanah tersebut dengan luas total yang dikerjasamakan 450.000 M2

Pihak BPKPD menjelaskan: 1) Naskah perikatan perjanjian antara Pemkab Buleleng dengan mitra pemanfaat sampai dengan tanggal surat konfirmasi tersebut belum dapat ditemukan. Naskah perjanjian dimaksud diperkirakan turut musnah terbakar karena amuk massa pada kompleks Bupati Buleleng pada tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam berita Acara Musnahnya Dokumen Nomor 028/1627/Perwat tanggal 20 Oktober 2004;

Baca Juga :  BUMDES GAGAL, KADIS PMD BULELENG MADE SUBUR JANJI MUNDUR

2) Pemkab Buleleng telah melakukan upaya pereventif dengan membuat Surat Pernyataan kepada masing-masing mitra pemanfaat tentang penjelasan terkait status dan jangka waktu pemanfaatan Aset tanah HPL Nomor 1 Desa Pejarakan sesuai sertifikat HGB yang dimiliki.

3) Pada Tanggal 14 Juni 2016 Pemkab Buleleng mengadakan pertemuan dengan pihak yang bekerjasama dengan Pemkab Buleleng masing-Masing PT. Prapat Agung Permai, PT. Andika Raja putra Lestari, PT. Bukit Kencana Santosa dan PT. Bali Coral Park dengan penyusunan Berita Acara Kesepakatan yang isinya sebagai berikut :

A. Bahwa memang benar status tanah yang dimanfaatkan merupakan tanah Hak Pengelolaan Lahan No 1 Desa Pejarakan yang telah dimanfaatkan oleh masing-masing perusahaan sebagai lokasi pengembangan sarana akomodasi pariwisata.

B. Bahwa pihak yang memanfaatkan tidak akan mengalihkan hak atas tanah diatas HPL No 1 Desa Pejarakan atas nama Pemkab Buleleng, baik seluruhnya maupun sebagian sebelum mendapatkan ijin tertulis dari pihak pertama.

C. Bahwa pihak pemanfaatan akan mematuhi ketentuan masa berlakunya kerjasama sesuai dengan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah terbit dan tidak menuntuk kerugian apapun dikemudian hari tentang pemanfaatan tanah HPL No 1 Desa Pejarakan.

Apa yang dilakukan Pemkab Buleleng untuk menjawab LHP BPK RI itu? “Upaya yang sedang dilakukan Pemkab Buleleng dalam rangka menjawab LHP BPK RI adalah dengan melakukan pola pemanfaatan aset tanah HPL 1 Desa Pejarakan melalui mekanisme Kerjasa Sama Pemanfaatan sesuai dengan amanat Permendagri 19 Tahun 2016 dan Perda No 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap tanah yang berakhir masa pemanfaatan sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan yang diberikan,” jelas Pasda.

Nah, bila membuka kembali aksi 45 petani Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, ke Kantor DPRD Buleleng, Jumat (22/5/2015) lalu, maka seolah melakukan “memory recall” ala program TV Rumah Uya, untuk mengingat kembali cerita para petani tersebut di gedung wakil rakyat kala itu.

Kala itu kepada anggota dewan, para petani mengaku berhak atas tanah seluas total 35 hektar karena mereka memiliki Surat Keputusan (SK) Kementerian Agraria tahun 1963 yang menjelaskan agar tanah itu dikelola dengan baik dan tidak boleh dipindahtangankan. Selain itu, mereka juga memiliki Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang mewajibkan mereka untuk membayar pajak atas tanah itu sampai saat ini.

Baca Juga :  KASUS KWS PAKISAN, JAYA SUKERTA: “MINTA KEJELASAN KASUS UNTUK AKHIRI POLEMIK DI MASYARAKAT”

Seorang petani tanah kering, Wayan Candra kala itu kepada para wakil rakyat Buleleng mengatakan, tanah itu telah digarap orangtuanya dengan cara merabas sejak 1958 silam.

Namun, cerita Candra, pada 1990 mereka diminta meninggalkan tanah itu oleh Pemkab Buleleng yang mengaku memiliki Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 1 tahun 1976.

HPL itu kemudian diberikan kepada PT PAP dengan Hak Guna Bangunan Nomor 2 tahun 1991 untuk kepentingan pariwisata. Namun ia menduga HPL yang dimiliki Pemkab Buleleng palsu dan menduga baru dibuat pada 1990, bukan 1976.

Seorang petani tanah basah, Ahmad Marzuki mengatakan hal yang hampir sama. Kelompok ini memperjuangkan tanah yang kini digarap sebagai tambak garam seluas total 16 hektare.

Kini tanah itu juga akan diklaim investor atas pemberian HGB Pemkab Buleleng dan akan dijadikan sarana akomodasi pariwisata. Padahal petani telah menggarapnya sejak 1963 dan memiliki SK Mendagri asli.

Kendati terus terpojok dalam masalah tanah HPL 1 Batu Ampar namun Pemkab Buleleng terus berusaha melindungi diri. Sayang, perlindungan hukum yang dicari Pemkab Buleleng lemah, hanya berupa berita acara kesepakatan dengan empat investor, buka dokumen sah antara lain berupa sertifikat dan sejenis yang dimiliki.

Artinya apa? Artinya posisi Pemkab Buleleng lemah secara hukum. Pemkab Buleleng pun tidak bisa mengikuti saran BPK RI untuk membuat MoU baru dengan pihak ketiga atau investor, karena Pemkab Buleleng tidak memiliki bukti autentik sebagai pemilik sah tanah tersebut. “Kita tidak bisa melakukan MoU baru karena aturan baru tidak memungkinkan itu. Dan investor tidak mau,” ujar pasda.

Lalu? Kebenaran akan terungkap seiring dengan berjalannya waktu. Kebenaran tidak mungkin dikebiri secara terus menerus karena kekuasaan. Kekuasaan akan runtuh seiring dengan keangkuhan sang penguasa. Semoga damai sejahtera selalu bersama Bumi Panji Sakti terutama para pendamba kebenaran!

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

#1 LHP BPK-RI BANGKITKAN KEMBALI GOYANGAN POLEMIK TANAH HPL BATU AMPAR?

Published

on

By

SINGARAJA-JARRAKPOSBALI.COM – Laporan Hasil Pemerikskaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Buleleng tahun anggaran 2019 seolah membangkitkan kembali goyangan polemik tanah HPL 1 di Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali.

Ya, aksi klaim Pemkab Buleleng atas tanah HPL 1 seluar 45 hektar (kini tinggal 35 hektar setelah dilakukan pengukuran ulang seperti diklaim Bidang Aset pada BKD dan Aset Kabupaten Buleleng), sebagai asset daerah di era Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, sempat menjadi perhatian serius KPK, kendati lembaga superbody itu akhirnya mundur teratur tanpa alasan yang jelas.

Namun LHP BPK RI yang menjadikan tanah HPL 1 di Desa Pejarakan itu sebagai temuan berarti ada persoalan mendasar nan besar yang masih melilit tanah HPL 1 di Batu Ampar, Desa Pejarakan itu.

LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 mengungkapkan bahwa Kerja Sama Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Belum Didukung dengan Naskah Perjanjian yang Sah

Khusus untuk Aset Tanah di Desa Pejarakan, Aset Tanah Pemkab Buleleng dikerjasamakan dengan mitra pemanfaat dengan memberikan Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut. Ada 4 mitra pemanfaat Aset Tanah tersebut dengan luas total yang dikerjasamakan 450.000 M2

Inti temuan BPK adalah naskah kerjasama pemanfaatan tanah antara Pemkab Buleleng dengan empat mitra pemanfaat hanya berupa Surat Pernyataan HGB dari masing-masing mitra pemanfaat.

Nah, kalau mencermati uraian LHP BPK RI, dasar kerjasama Pemkab Buleleng dengan mitra pemanfaat lemah secara hukum. Karena pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai asset daerah dengan luas yang sangat besar tanpa dukumen yang sah jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  KASUS KWS PAKISAN, JAYA SUKERTA: “MINTA KEJELASAN KASUS UNTUK AKHIRI POLEMIK DI MASYARAKAT”

Jika kembali membuka dokumen-dokumen seputar tanah HPL 1 Pejarakan itu maka pada tahun 1959 tanah tersebut dimohon oleh masyarakat dan sudah diberikan kepada masyarakat saat itu. Kemudian muncullah HPL 1 tahun 1976 atas nama Pemkab Buleleng dengan pengelolanya PD Swatantra dengan bidang usaha pengapuran.

Nah, enam tahun kemudian tepatnya tahun 1982, tanah itu dikembalikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali kepada masyarakat melalui surat Nomor: SM/DM/D1./Bll/1982 tertanggal 27 Februari 1082 ditantangani oleh yang intinya menyatakan memberikan hak milik kepada saudara pemohon (masyarakat).

Bahkan tahun 1990 Gubernur Bali Ida Bagus Oka menyatakan bahwa tanah Batu Ampar adalah milik rakyat.

Bukti autentik lain yang memperkuat tanah itu milik masyarakat sesuai surat Gubernur itu adalah buku tanah dan sertifikat hak milik (SHM) atas tanah itu yang dimiliki masyarakat. Yaktiu Buku Tanah bernomor: 2794/1982, D.1.301 No.180/82, SHM Nomor: 240 Tahun 1982; Buku Tanah bernomor: 2763/1982, D.1301.1790/82; Buku Tanah bernomor: 2794/1982, D.1.301 No.180/82, SHM Nomor: 240 Tahun 1982. Buku Tanag bernomor: 2763/1982, D.1.301. No.1790/82.

Perlu dicatat di zaman Bupati DR Drs Putu Bagiada, MM, pun pemerintah memberikan pengakuan bahwa tanah itu menjadi milik masyarakat dengan menerbitkan surat rekomendasi bagi masyarakat untuk melakukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut.

Baca Juga :  BUMDES GAGAL, KADIS PMD BULELENG MADE SUBUR JANJI MUNDUR

Misalnya dalam surat rekomendasi Bupati Buleleng No 590/1921/Pem tertanggal 10 Juni 2008 perihal: Permohonan Rekomendasi Penertifikatan Tanah. Ini diberikan kepada pemohon bernama Sahwi. Intinya Bupati Buleleng Putu Bagiada memberikan rekomendasi untuk memperoleh hak pakai atas tanah seluas 15.000 meter persegi (M2).

Bukan hanya Sahwi yang diberikan rekomendasi oleh Bupati Putu Bagiada saat itu. Tetapi warga lain seperti P Bihasan (luas tanah 15.000 M2), Rahnwi (luas tanah 10.000 M2), Matarmo (luas tana 15.000 M2), Juhri Suhari ( luas tanah 15.000 M2), dan Jumrati (luas tanah 10.000 M2).

Ini kian memperkuat data dan argumetasi hukum bahwa tanah HPL 1 Perajakan itu adalah milik masyarakat sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan sah berupa SHM dan Buku Tanah tersebut di atas.

Dengan dasar apa Pemkab Buleleng mengklaim tanah HPL 1 Pejarakan itu merupakan asset Pemkab Buleleng. Apakah lewat hibah, atau lewat jual beli? Kalau hibah, siapakah yang menghibahkannya kepada Pemkab Buleleng dan mana bukti hibahnya? Sedangkan kalau itu dibeli Pemkab Buleleng, maka Pemkab Buleleng beli dari siapa dan berapa nilai belinya serta dimana bukti jual-beli itu?

Maaf, sampai saat ini Pemkab Buleleng melalui Bidang Aset di BKD dan Aset Buleleng tidak memegang satupun bukti autentik tentang kepemilikan Pemkab Buleleng atas tanah itu. Lagi-lagi tragedy politik 20 dan 21 Oktoter 1999 menjadi tameng perlindungan bagi Pemkab Buleleng.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

GROUND BREAKING: BENDUNGAN TAMBLANG DIMAKSIMALKAN UNTUK PERTANIAN

Published

on

By

SAWAN-JARRAKPOSBALI.COM – Bendungan Tamblang yang terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, nantinya dimaksimalkan untuk sektor pertanian. Saat ini, Bendungan Tamblang sedang dalam proses pengerjaan.

Pemaksimalan Bendungan Tamblang untuk sektor pertanian ini diungkapkan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, saat ditemui di sela-sela kegiatan Peletakan Batu Pertama Proyek Bendungan Tamblang di Desa Sawan, Kecamatan Tejakula, Rabu (12/8/2020).

Agus menjelaskan, fungsi utama dari bendungan ini memang sebagai pengairan untuk sektor pertanian. Bendungan Tamblang ini juga dapat menyediakan kebutuhan air baku. Air baku yang dihasilkan dapat mengaliri 500 hektar daerah irigasi yang ada di wilayah sekitar bendungan dan di bawah bendungan. Di daerah timur, ada sumber air baku juga di Air Sanih yang menghasilkan air 120 liter/detik. “Ditambah yang dari Bendungan Tamblang sebanyak 510 liter/detik sehigga dapat dimaksimalkan untuk memajukan sektor pertanian,” jelasnya.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: BUPATI AGUS BAGIKAN 3.000 MASKER GRATIS UNTUK PUSKESMAS

Di bagian barat, ada juga bendungan Titab yang sudah mulai beroperasi secara bertahap. Air bakunya juga sudah mulai didistribusikan. Selain itu, pengairan untuk pertanian sudah dialirkan sehingga bisa memaksimalkan penggunaan untuk pertanian. “Ada juga Bendungan Gerokgak namun saat ini sedimentasi sedang berlangsung disana. Saat ini bertahan hanya untuk menampung air hujan,” ujar Agus.

Pada peletakan batu pertama kali ini, dilakukan oleh Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, MM. Senada dengan Bupati Agus, Wayan Koster juga mengungkapkan Bendungan Tamblang ini untuk penyediaan air baku kepada masyarakat untuk air minum. Kemudian, untuk pengairan dan irigasi di wilayah sekitar. Pembangunan Bendungan Tamblang ini juga untuk mendukung berkembangnya industry di Buleleng. “Utamanya industri ketahanan pangan dan industri lainnya yang berkaitan dengan hilirisasi pertanian yang sangat membutuhkan dukungan pengairan,” ungkapnya.

Baca Juga :  RABU ABU: “APABILA KAMU BERPUASA, JANGANLAH MURAM MUKAMU SEPERTI ORANG MUNAFIK”

Oleh karena itu, pembangunan Bendungan Tamblang menjadi program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikawal Gubernur Koster. Sehingga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun, dalam pandemi ini terjadi rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Proyek Bendungan Tamblang tetap berjalan dengan anggaran Rp 840.000.000.000. “Hanya untuk pembangunan fisik. Di luar dari pengadaan lahan,” sebut Koster.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, Maryadi Utama, ST, M.Si, mengatakan pengerjaan Bendungan Tamblingan sudah mencapai 21,03 persen. Ini menunjukkan deviasi positif sebesar 0,03 persen. Saat ini, yang sudah dibangun adalah terowongan pengelak sepanjang 31 meter dan main dam sudah terbangun 30 persen.

Terowongan pengelak digunakan untuk mengelakkan atau membelokkan air. “Setelah terowongan pengelak jadi, baru air akan dialirkan,” pungkasnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending