1
Sab. Sep 19th, 2020

Jarrak Pos Bali

Bersama Membangun Bangsa

MOU PENGAWASAN ASIMILASI: KADIV PEMASYARAKATAN KEMENKUMHAM DAN KALAPAS SUKAMISKIN AJAK WAKAPOLDA JABAR KOORDINASI

2 min read

BANDUNG-JARRAKPOSBALI.COM – Dengan terbitnya Peraturan Menkumham No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dan sebagai tindak lanjut kondisi yang berkembang pasca pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak Kepala Divisi Pemasyarakatan Abdul Aris bersama Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin Thurman Hutapea dan dan Kepala Rutan Kelas I Bandung Riko Steven berkoordinasi terkait penandatanganan MoU pengawasan asimilasi rumah dengan Wakapolda Jabar Brigjen Eddy Sumitro Tambunan, Senin (31/8/20) diruang kerjanya Polda Jabar.

Dalam kesempatan ini Abdul Aris menyampaikan, “Untuk memantau pergerakan Narapidana yang sedang melaksanakan program asimilasi di rumah agar menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Jabar kita harus saling bersinergi antara APH.”

Baca Juga :  TAJEN DIGEREBEK, BEBOTOH LARI TERBIRIT-BIRIT, POLISI SITA 1 EKOR AYAM PECUNDANG

“Pengawasan dan pemantauan Narapidana tidak hanya dilakukan oleh institusi pemasyarakatan yang meliputi Bapas/Lapas, tetapi juga melibatkan institusi lain yang dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan,” jelas Abdul Aris lagi.

Abdul Aris meminta para Napi untuk tetap menjaga ketertibaan, menjaga kerukunan, menjaga kebersihan, mematuhi aturan. ” Kita telah menghimbau Narapidana untuk tetap tertib, saling menjaga kerukunan, mematuhi aturan, menjaga kebersihan, serta beribadah di rumah masing-masing. Pelayanan kunjungan juga dihentikan sampai waktu yang belum diketahui demi mencegah risiko penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di seluruh rutan dan lapas,” tandas Abdul Aris.

Baca Juga :  ARGYA SANTI RESORT JIMBARAN GELAR PAKET IMLEK DENGAN HARGA KOMPETITIF

“Kami akan menjamin keamanan, kepolisian melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan untuk mengarahkan personel hingga ke tingkat desa, yakni Bhabinkamtibmas untuk saling mengawasi dan memantau sehingga upaya penaggulangan Penyebaran COVID-19 dapat ditanggulangi bersama sekaligus melingkupi aspek penegak hukum untuk tetap menjaga ketertiban dan keselamatan publik,” timpal Eddy Sumitro.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *