Jegal Pandangan Eksekutif
Empat Fraksi DPRD Karangasem Bersatu Perjuangkan Kepentingan Pro Rakyat
KARANGASEM, jarrakposbali.com | Lantaran hanya menhendaki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertuang dalam RAPBD 2024, empat fraksi di DPRD Karangasem sepakat berkoalisi untuk mengganjal argumen Eksekutif.
Empat fraksi yang menghimpun kekuatan melawan kekuatan Eksekutif tersebut adalah Fraksi Partai Golkar, NasDem, Gerindra, dan Catur Warna.
Diketahui, pihak eksekutif menghendaki target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tertuang dalam KUA dan PPAS (Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) nantinya tertuang dalam RAPBD 2024, hanya Rp 309 miliar.
Sementara ke empat Fraksi tersebut menghendaki ada penambahan PAD Rp 10 miliar. Sementara eksekutif hanya setuju dengan penambahan hanya Rp 6 miliar. Tidak kompaknya wakil rakyat dan eksekutif menyebabkan rapat paripurna buntu alias deadlock.
Rapat anggaran di bawah pimpinan Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika, yang dihadiri pihak eksekutif Sekda I Ketut Sedana Mertha, Selasa 22 Agustus 2023 sempat tegang. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Jalan Ngurah Rai, Amlapura.
Penjelasan dari Fraksi koalisi, target PAD tahun 2024 itu tidak sesuai yang tertuang dalam RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tahun 2024 yang terpasang Rp 317,84 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Karangasem dari Fraksi Golkar I Komang Sartika mengatakan, target PAD tahun 2024 yang dipasang eksekutif hanya Rp 309 miliar. Dengan target PAD tersebut pihaknya sangat tidak sependapat, meskipun eksekutif menambahkan lagi Rp 6 milyar.
“Itu jelas kami tidak setuju karena kami menghendaki penambahannya sepuluh milyar rupiah,” tegas Sartika.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra Ni Kadek Weisya Kusmia Dewi. Menurutnya, penambahan target PAD tahun 2024 semestinya Rp 10 miliar karena itu merupakan angka ideal dan sesuai dengan yang tertuang di RPJMD sebesar Rp 319 miliar.
Sementara I Made Juita dari Fraksi NasDem, juga ngotot, agar penambahan target PAD Rp 10 miliar. Jika angka ini tidak disepakati, maka pihaknya akan meminta perpanjangan pembahasan.
Disisi lain, Wakil Ketua DPRD I Nengah Sumardi, dari Fraksi Golkar menyoroti RAPBD 2024, bukan saja target PAD tidak ideal, juga pendapatannya tidak linier dengan di RPJMD.
Menurutnya dàlam RPJMD tahun 2024, target pendapatan Rp 1,889 triliun, sedangkan di RAPBD 2024 terpasang Rp 1,497 triliun. Mestinya menurut Sumardi, RAPBD 2024 terpasang minimal sesuai yang tertuang di RPJMD, bila perlu di atas RPJMD.
Sementara itu Sekda I Ketut Sedana Mertha belum berani menjanjikan penambahan PAD hingga Rp 10 miliar. Namun menurutnya, penambahan target PAD 2024, hanya Rp 6 miliar.
Sikap ragu-ragu Sekda ini menyusul
anggota koalisi silih berganti mempertanyakan penjabaran isi dari rancangan APBD 2024, pertanyaannya tertuju kepada Sekda I Ketut Sedana Mertha, hingga tidak bisa terjawab semuanya.
Setelah tidak ada kata sepakat, koalisi ngotot agar rapat paripurna laporan banggar DPRD terhadap KUA dan PPAS 2024, yang telah teragendakan, Rabu (23/8), dianulir.(red).
