NEW NORMAL: BALI BELUM SIAP, SELAMATKAN PARIWISATA BALI, HIPMI DESAK BANGUN BANDARA BALI UTARA
DENPASAR-JARRAKPOSBALI.COM – Wacana penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah wabah Covid-19 mendapat tanggapan banyak pihak, termasuk dari dunia usaha.
Menurut para pengusaha bahwa Bali sesungguhnya belum siap untuk menerapkan new normal. Pandangan itu sampaikan salah satu pengurus BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih.
Agung Pratiksa mengatakan bahwa Bali secara umum belum siap dengan wacana new normal itu. Ia menyebut, salah satu sektor yang belum siap adalah sektor pariwisata. Pasalnya, dengan protokol social distancing tetap dilakukan maka Bali tidak akan bertahan secara normal.
Ia beralasan, hal ini dikarenakan jumlah turis yang terpangkas dengan situasi tersebut pandemi virus corona (COVID-19) ini. Agung Pratiksa mencontohkan di beberapa negara Eropa yang mulai membuka diri dengan kondisi new normal saja tingkat kunjungan di tempat wisata seperti restoran dan bar yang dibuka hanya 30 persen dari kapasitas.
Maka itu, Agung Pratiksa memprediksi bahwa untuk recovery pariwisata di tahun pertama saja tingkat kunjungan baru akan naik di level 50 persen dari total kunjungan sebelum virus produk Cina itu memporakporandakan dunia.
Nah, melihat kondisi seperti itu, Agung Pratiksa berpandangan bahwa prwisata Bali bakal terselamatkan dari keterpurukan apabila pemerintah secara serius segera membangun Bandara Bali Utara yang rencana di Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut. Untuk itu, putra politisi senior Golkar Gede Sumarjaya Linggih itu mendorong agar pemerintah segera merealisasikan pembangunan Bandara Bali Utara di Buleleng.
“Bali tidak siap dengan new normal yang tren saat ini. Jika social distancing tetap dilaksanakan. Maka untuk menjawab semuanya demi penyelamatan pariwisata Bali, maka Bandara Bali Utara itu sangat urgent di mulai pembangunannya,” desa Agung Pratiksa, Jumat (22/5/2020).
Kenapa demikian? “Karena Bali tidak akan survive dengan jumlah turis yang terpangkas karena new normal. Di Eropa restoran dan bar dibuka hanya 30 persen kapasitas. Mungkin setelah lebih stabil lagi akan naik ke 50 persen. Tapi itu new normal baru,” jawabnya.
Desakan kepada pemerintah pusat untuk segera membangun Bandara Bali Utara di Buleleng itu bukan tanpa alasan. Alasan dia adalah jumlah penerbangan di Bandara Internasional Ngurah Rai sudah sangat maksimal dan tidak bisa dikembangkan lagi.
Dari analisis yang dilakukan oleh pihaknya total penumpang yang datang ke Bali melalui bandara tersebut rata-rata 20 juta penumpang per-tahun, dengan kondisi new normal dalam 1 tahun akan terpangkas sejumlah 30 sampai 50 persen dari kapasitas pesawat.
“Jumlah penerbangan di bandara Ngurah Rai sudah maksimal, dengan new normal, total penumpang yang rata-rata 20 juta pulang pergi selama 1 tahun terpangkas menjadi 30 sampai 50 persen kapasitas pesawat,” ujarnya.
Apalagi, saat ini supply Bali sendiri sudah terbiasa dalam memenuhi permintaan 20 juta penumpang yang datang ke Bali. Untuk bertahan di era ini, kata dia, perlu ada dua bandara di Bali agar supply dan demand tetap bertemu.”Perlu disadari bahwa supply Bali itu sudah mature dan memenuhi demand 20 juta tersebut. Untuk bertahan, Bali perlu 2 bandara agar supply dan demand tetap bertemu,” ungkap dia.
Di sisi lain, ia menambahkan bahwa Bandara di Bali Utara yang merupakan bandara yang akan dibangun oleh swasta tanpa sepeserpun dana dari APBN atau APBD. Ia mempertanyakan kemauan pemerintah yang sampai saat ini terkesan masih mengambang terkait rencana pembangunan tersebut. “Disisi lain juga bandara utara merupakan bandara swasta. Apa concern pemerintah? Swasta hanya butuh tanda tangan izin. Sepeser pun pemerintah tidak keluar uang,” tegasnya.
Untuk itu, Agung Pratiksa mendesak Menteri Perhubungan untuk segera menerbitkan izin penentuan lokasi (Izin Penlok) Bandara Bali Utara. Pemerintah pusat (baca: Menteri Perhubungan), kata dia, tidak mempunyai alasan untuk menahan atau menunda Izin Penlok Bandara Bali Utara dengan alasan apapun. Ia mendesak pemerintah pusat harus segera menerbitkan Izin Penlok Bandara Bali Utara.
“Tapi perekonomian Bali bisa terselamatkan dan lebih tersebar. Menhub harus segera mengeluarkan penunjukan lokasi (Izin Penlok, red). Jangan terlalu banyak dipolitisasi. Kehidupan 4 juta penduduk Bali jadi taruhannya,” pungkas Agung Pratiksa.
Penulis: Francelino
Editor: Jering Buleleng
